Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan

Esensi Fukushima

2011-11-20T23:00:00.000+07:00

Delapan bulan telah berlalu sejak kecelakaan yang menimpa empat buah PLTN di Fukushima Daiichi, tetapi masih saja ada orang yang menganggap kecelakaan tersebut sebagai malapetaka besar. Benarkah pendapat seperti itu?

Memang benar bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan nuklir yang berdampak sangat merugikan masyarakat Jepang, kecelakaan nuklir ketiga yang pernah terjadi sesudah Three Mile Island-2 pada tahun 1979 dan Chernobyl-4 pada tahun 1986. Namun harus diakui bahwa kecelakaan Fukushima berdampak lebih besar daripada Three Mile Island-2, tetapi lebih kecil daripada Chernobyl-4. Fukushima dan Three Mile Island-2 sama-sama tidak menimbulkan korban jiwa ataupun korban cidera radiasi. Ke-empat PLTN Fukushima, dari sejumlah enam buah, yang rusak tidak dapat digunakan lagi; demikian juga Three Mile Island-2. Kelima reaktor mengalami pelelehan bahan bakar, dengan catatan satu PLTN Fukushima pelelehannya terjadi di dalam kolam penyimpanan sementara bahan bakar, bukan di dalam reaktor. Pelelehan terjadi akibat kehilangan pendinginan bahan bakar. Ini disebabkan gempa yang memutus pasokan listrik dari jaringan, dan tsunami yang melumpuhkan pembangkit diesel cadangan.

Dibandingkan dengan Chernobyl-4, penglepasan zat radioaktif dari ke-empat PLTN Fukushima menurut perkiraan para ahli hanya sepersepuluh jumlah yang dihamburkan oleh Chernobyl-4. Tetapi Pemerintah Jepang mengungsikan 100 ribu warganya dari jari-jari 20km sekitar PLTN Fukushima Daiichi, dibandingkan dengan 130 ribu warga dari sekitar Chernobyl-4. Bedanya, pengungsian di Jepang ini sifatnya sementara dan merupakan tindakan berjaga-jaga; sedang pengungsian di Ukraina boleh dikata tindakan tetap dan disebabkan tingkat radiasi yang tinggi. Pada awal tahun 2012 para pengungsi di Jepang diharapkan sudah dapat kembali bermukim di tempat semula.

Dampak lainnya yang besar akibat Fukushima adalah terhadap sistem kelistrikan Jepang. Sebelas PLTN yang berhasil mematikan diri ketika gempa terjadi, belum ada yang beroperasi lagi; demikian juga PLTN lainnya yang kebetulan sedang tidak beroperasi. Kini Pemerintah Jepang telah menetapkan agar semua PLTN di Jepang harus menjalani Stress Test sebelum diberi izin operasi. Menghadapi musim dingin, sampai berapa jauh konsumen listrik Jepang akan dapat mengikuti himbauan untuk menghemat pemakaian listrik? Dan kekurangan pasokan listrik terpaksa harus diisi dengan menambah penggunaan fosil, terutama gas dari LNG. Indonesia salah satu sumbernya.
Akibat lain adalah perubahan kebijakan nuklir beberapa negara Eropa: Jerman yang bulan Mei lalu menghentikan operasi 8 PLTN dan mengumumkan penghentian operasi yang lainnya pada tahun 2021 dan 2022, Italia dan Swiss yang urung membangun PLTN, belakangan disusul oleh Belgia. IAEA menurunkan proyeksi kapasitas terpasang PLTN dunia untuk tahun 2030 dan 2050 sebanyak masing-masing 8 dan 7 persen. Negara-negara Asia, baik yang sudah memiliki PLTN maupun yang belum, masih tetap dengan rencana nuklirnya masing-masing.

Jadi esensi kecelakaan Fukushima ialah bahwa PLTN kehilangan kemampuan pendinginan bahan bakar, dan hal ini disebabkan oleh tsunami. Gempa skala Richter 9 bukan penyebabnya yang langsung. Teknologi nuklir telah diterapkan dengan baik, karena ketika gempa terjadi semua reaktornya otomatis mati. Tetapi prakiraan besarnya tsunami yang meleset: pada tahun 1960-an diperkirakan tsunami terbesar setinggi 5,7 meter. Ketentuan ini diubah pada tahun 2000 menjadi 10 meter. Tsunami yang datang pada tanggal 11 Maret 2011 setinggi 14 meter! Inilah yang melumpuhkan 12 dari 13 pembangkit diesel cadangan.
Dengan demikian kecelakaan Fukushima adalah murni akibat bencana alam. Kita dapat mengucap syukur bahwa kini sudah diciptakan PLTN jenis Generasi ke-3 ataupun ke-3+, yang mampu mendinginkan bahan bakar reaktor tanpa pasokan listrik dari luar.

Jakarta, 20-11-2011

DAHLAN ISKAN Nuklir Tidak Habis Pikir

2011-05-28T15:29:00.002+07:00

Dahlan Iskan adalah Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara P.T. PLN (Persero) yang memimpin perusahaan BUMN ini dengan cara-cara yang tidak konvensional. Selama bulan Mei ini, misalnya, seluruh jajaran PLN tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan dinas. Alasannya: karena dalam jangka waktu satu bulan uang yang digunakan untuk perjalanan dinas sangat besar dan karena itu PLN harus belajar berhemat.

Hal lain yang tidak diketahui umum adalah bahwa Dir Ut ini tidak mengambil gajinya sebagai pejabat PLN karena beliau cukup kaya sebagai pemilik/pengelola Jawa Pos dan satu (?) pusat listrik tenaga uap dengan bahan bakar batubara di Kalimantan. Baru-baru ini beliau pergi ke RRC untuk berobat, khabarnya untuk memperoleh cangkok hati, kemudian berpetualang ke Korea Selatan untuk mengecheck mencari tahu sendiri hal ihwal pusat listrik tenaga nuklir.
Di sini perlu diterangkan bahwa jajaran P.T.PLN (persero) selama ini, sejak tahun 1970-an hingga sekarang, tidak dikenal sebagai lembaga yang mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Terutama dengan alasan: biaya modal yang amat tinggi dan tidak transparannya perincian biaya modal PLTN. Anehnya, mengapa tidak dapat mengakses data dari luar negeri dan mengkaji informasi yang banyak tersebar di internet ? Mengapa tidak dapat menyetujui usul-usul yang dikemukakan oleh para penjabat BATAN ?

Berikut ini adalah tulisan Dir Ut PLN yang sekarang setelah perlawatannya di Korea Selatan. Dari tulisan tersebut, yang dimuat dalam Indopos tanggal 18 Mei 2011, dapat disimak bahwa P.T. PLN (Persero) bakal berbalik 180 derajat sikapnya terhadap PLTN.

SAYA tidak habis pikir: Tetangga terdekat Jepang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh heboh pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima. Korea Selatan tetap bersemangat, bukan saja menjalankan PLTN yang sudah ada, melainkan juga terus membangun PLTN baru. Gempa dan tsunami hebat yang menghancurkan PLTN Fukushima pada Maret lalu ternyata sebatas membuat Korsel lebih waspada.

Tidak ada satu pun PLTN di Korsel yang berjumlah 20 unit itu yang dihentikan operasinya. Bahkan, yang sedang dibangun pun tetap dikebut penyelesaiannya. Akhir bulan lalu, setelah memeriksakan liver baru saya di rumah sakit di Tianjin, saya mampir ke Korsel. Jarak ke negara itu, dari Tianjin, hanya satu jam penerbangan. Saya ingin menyaksikan benarkah pemerintah Korsel tidak terpengaruh tekanan antinuklir yang dengan kejadian di Fukushima mendapat momentum yang tepat.

Ternyata benar. Saya dibawa ke pantai tenggara Korsel yang posisinya menghadap ke arah Fukuoka, Jepang. Korsel memiliki 20 PLTN dan semuanya di pantai. Praktis, sepanjang pantai timur dan selatan Korsel padat dengan PLTN.

Di lokasi yang saya tinjau ini, misalnya. Bukan hanya PLTN yang sudah ada sebanyak 4 unit tetap beroperasi, bahkan akan ditambah lagi dua unit baru. Dua unit baru ini saya lihat sedang giat-giatnya diselesaikan. Terlihat begitu banyak pekerja di kedua proyek itu. Korsel yang dikenal disiplin pada jadwal proyek itu memang ingin menyelesaikan dua proyek PLTN itu satu bulan lebih cepat dari jadwal seharusnya: akhir tahun ini juga.

Dua unit yang sedang dalam penyelesaian itu salah satunya dibangun grup Samsung. Rupanya, Samsung pun sudah merambah ke bidang pembangunan PLTN. Ini bukan kunjungan saya yang pertama ke PLTN. Tahun lalu saya ke PLTN Genka di Kyushu, Jepang. Namun, baru kali ini saya melihat proyek PLTN yang sedang dikerjakan. Inilah kesempatan baik bagi saya untuk melihat "jantung?-nya PLTN yang tidak mungkin bisa dilihat lagi setelah proyek itu selesai.

Kebetulan tahap pembangunan PLTN oleh Samsung ini sudah mencapai titik menjelang akhir. Bangunan fisik reaktornya sudah jadi, namun masih bisa dimasuki untuk melihat dalamnya. Bagian-bagian yang berada di bawah air sudah dipasang. Tapi, karena airnya sangat jernih, bagian tersebut masih bisa dilihat samar-samar. Reaktornya sendiri yang kelak diisi uranium itu belum dipasang, tapi sudah siap di sebelah "kolam" itu. Tinggal mengangkat dan memasukkannya ke kolam, disatukan dengan bagian bawahnya yang sudah berada di dalam air.

Peralatan-peralatan lain juga sudah dipasang, tapi masih bisa ditinjau dari jarak dekat: proses steam, turbin, generator, dan ruang kontrol. Berada di dalam kubah besar bangunan PLTN yang sudah jadi, kita bisa melihat tebal dan berlapis-lapisnya material yang sangat khusus untuk dinding kubah itu. Kita juga bisa melihat sistem pendingin yang berlapis-lapis yang sudah tidak akan seperti Fukushima yang memang masih menggunakan teknologi 40 tahun lalu itu.

Ketergantungan Korsel akan PLTN memang tidak bisa dihindari lagi. Sudah terlalu besar peran PLTN untuk pasokan listrik di Korsel: sudah 30%. (30 persennya lagi PLTU batubara dan sisanya PLTG). Kalau PLTN di Korsel dihentikan, ekonomi negara gingseng yang lagi ingin mengalahkan Jepang itu bisa langsung ambruk.

Apalagi Korsel telanjur mengandalkan PLTN bukan hanya untuk kecukupan pasokannya, tapi juga untuk menjaga keandalan listriknya, efisiensinya, dan murahnya harga listrik.

Soal murah ini saya hampir-hampir tidak percaya. Sebab, ketika di Jepang tahun lalu saya mendapat keterangan harga listrik dari PLTN masih USD 17 cent/kWh. Rasanya saya tidak salah mendengar saat itu. Rasanya saya juga sudah mengulangi beberapa kali pertanyaan saya itu dan jawabnya sama: USD 17 cent/kWh. (Baru setelah di PLN saya tahu bahwa dalam menulis kWh, huruf W-nya harus besar karena berasal dari nama orang yang menemukan listrik, James Watt).

Tapi, di Korsel ini saya mendapat penjelasan yang sangat mengejutkan. Harga listrik dari PLTN hanya USD 3,9 cent/kWh. Untuk rupiah sekarang, ini hanya sekitar Rp 350/kWh. Bandingkan dengan harga listrik dari PLTU batubara yang kini sudah mencapai Rp 600/kWh. Atau bandingkan dengan harga listrik yang diproduksi dengan minyak solar di Tambak Lorok (Semarang) atau di Muara Tawar, Tanjung Priok dan Muara Karang (semuanya di sekitar Jakarta) yang saat ini mencapai Rp 3.000/kWh. Praktis, 10 kali lipat lebih mahal daripada listrik nuklir Korsel. Apalagi, kalau dibandingkan dengan produksi listrik di pulau-pulau luar Jawa yang mencapai Rp 3.500/kWh.

Saya sungguh mengira salah dengar. Lebih lima kali saya mengulangi pertanyaan saya itu. Khawatir masih salah dengar, saya minta dituliskan di atas kertas. Mula-mula saya yang menuliskannya. Dia pun membenarkan. Lalu saya minta dia sendiri yang menulis. Ternyata sama: USD 3,9 cent/kWh.

Saya masih takut teperdaya. Ketika mengunjungi PLTA (pembangkit listrik tenaga air) pumped storage di Yang Yang, tiga jam naik mobil dari Seoul, saya bertanya ke pejabat tinggi Kepco (PLN-nya Korsel). Ini berarti saya bertanya ke pihak pembeli. Saya ingin membandingkan keterangan pihak PLTN (penjual listrik) dengan keterangan Kepco sebagai pihak pembeli (untuk disalurkan ke masyarakat).

Pertanyaan saya: berapakah Kepco membeli listrik dari pembangkit-pembangkit nuklir? Jawabnya: USD 3,9 cent/kWh.

Bahkan, pejabat tinggi "PLN Korsel" itu menuliskan daftar harga listrik yang dia beli dari berbagai jenis pembangkit. Nuklir 3,9 cent, PLTU batubara: 6,0 cent, PLTA: 13,8 cent, PLTA pumped storage: 20,1 cent.

PLTA pumped storage menjadi paling mahal karena sifatnya yang khusus. Inilah pembangkit listrik yang menggunakan air, tapi hanya dijalankan lima jam sehari, yang disebut waktu beban puncak. Kalau di Indonesia, beban puncak itu terjadi antara pukul 6 sore sampai 10 malam, ketika semua orang menyalakan listrik di rumah masing-masing.

Pada jam-jam seperti itu semua air di waduk yang di atas sana ditumpahkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Setelah pukul 10 malam, ketika rumah-rumah mulai mematikan listrik, operasi dihentikan. Air yang sudah diterjunkan ke waduk bawah tadi dipompa lagi ke atas dimasukkan ke waduk atas. Begitulah terus-menerus sepanjang hari. Airnya diputar dengan cara yang amat mahal.

Untuk kali pertama PLN akan membangun proyek seperti ini di Cisokan, dekat Bandung. Setelah diadakan penelitian, untuk seluruh Jawa hanya satu tempat ini yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik sistem khusus ini.

Setelah mendapat keyakinan harga tadi, barulah saya mengerti mengapa industri di Korsel bisa mendapat harga listrik lebih murah dari Indonesia. Padahal, di Tiongkok saja, yang harga-harga barangnya lebih murah, listrik untuk industrinya lebih mahal dari Indonesia.

Dari sini juga saya tahu bahwa mati lampu di Korsel menjadi yang terbaik di dunia. Setahun hanya mati lampu 3 menit. Salah satunya karena pasokan listriknya sangat andal. (Indonesia: 2009 mati lampu 150 kali; 2010 turun jadi 50 kali; 2011 ini ditargetkan hanya 9 kali rata-rata per pelanggan per tahun).

Dari sini pula saya bisa maklum mengapa pemerintah Uni Emirat Arab tidak membatalkan proyek nuklirnya. Samsung juga yang akan mengerjakan empat unit PLTN di Uni Emirat Arab, masing-masing 1.400 MW itu. "Kami terus bekerja di sana," ujar pejabat tinggi Samsung yang menemani saya.

Tapi, tidakkah rakyat Korsel takut akan terjadi seperti di Fukushima? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Kalaupun pemerintahnya tidak terpengaruh, apakah rakyatnya juga tidak takut" Saya pun mencari kesempatan untuk menanyakan hal itu kepada orang biasa di keramaian Kota Seoul. Ada yang pekerjaannya sopir, ada juga yang pegawai kantor swasta.

Pertanyaan yang saya ajukan sama: apakah tidak takut dengan listrik nuklir? Jawabnya mirip-mirip: ada juga ketakutan itu, tapi tidak seberapa besar. Lalu saya bertanya lagi: seandainya rasa takut itu dibuat skala antara 1 (tidak takut sama sekali) sampai 100 (sangat takut), di skala berapakah ketakutan Anda itu? Jawab mereka juga miri-mirip: di antara skala 15 sampai 20. Wallahualam.

Dahlan Iskan
CEO PLN

Energi Berkelanjutan Untuk Pembangunan Nasional

2011-05-28T15:05:00.002+07:00

Judul di atas adalah judul seminar internasional yang diselenggarakan oleh MPEL bersama METI pada tanggal 9 mei 2011 di Hotel Sultan Jakarta. Pembicara utama dalam seminar tersebut adalah Patrick Moore, seorang ahli ekologi terkenal yang pernah memimpin Greenpeace International dan pada tahun 1986 menghentikan kegiatannya dalam Greenpeace karena merasa kebijakan Greenpeace untuk tidak membedakan atau memisahkan program pembangunan PLTN dari perlombaan senjata nuklir adalah sikap yang amat keliru. Beliau menganggap program PLTN dunia adalah bermanfaat dan berpeluang untuk mengurangi emisi karbon.

Pidato Pembukaan Acara Seminar oleh Ketua MPEL

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bp. Menteri/Wakil, Para Penjabat Pemerintah, Dr. Patrick Moore, Para Undangan Yth., Hadirin Sekalian,

Perkenankanlah kami untuk pertama-tama memperkenalkan MPEL Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan serta METI Masyarakat Energi Baru dan Tebarukan Indonesia sebagai pelaksana acara Seminar Internasional pada hari ini dan acara Lainnya yang diselenggarakan nanti dan besok pada tanggal 10 Mei 2011.
MPEL didirikan oleh perkumpulan lanjut usia mantan pegawai BATAN dan mengadakan pengkajian serta mempromosikan masalah antar-muka energi dan lingkungan. MPEL mendukung transportasi massa dalam kota besar, tidak mendukung pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, mendukung pengembangan double-track kereta-api dan juga kenaikan secara bertahap harga energi di Indonesia sampai ke tingkat keekonomian.
METI adalah saudara tua kami dan telah lebih lama berkiprah mengadakan pengkajian semua jenis energi EBT serta mempromosikannya.

Kedua organisasi turut mendukung pilihan energi nuklir untuk pembangkitan listrik di Indonesia. Karena itu keduanya ikut serta dalam gabungan dengan beberapa LSM lainnya dalam Forum Komunikasi Masyarakat Nuklir Indonesia FKMNI mempersiapkan acara Pernyataan Sikap yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2010.
Adapun pertimbangan untuk diselenggarakannya acara Pernyataan Sikap tersebut adalah antara lain:
Pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diinginkan oleh rakyat Indonesia menuntut dipenuhinya kebutuhan akan energi yang meningkat dengan pesat pula, khususnya listrik yang pengembangannya tertinggal;
Keterbatasan daya-beli masyarakat, ysng berakibat mengurangi pilihan jenis sumber energi, sehingga belum memungkinkan privatisasi sistem kelistrikan nasional, kesemuanya ini menyebabkan pilihan sementara jatuh pada batubara;
Kenyataan kenaikan harga energi primer yang mengacu pada minyak, yang meningkat terus;
Bakal meningkatnya pemanfaatan batubara, yang berarti dampaknya berupa kendala dalam pengangkutan dari tambang ke Pulau Jawa akan semakin ketat, demikian pula dampaknya terhadap lingkungan, selain harga listrik yang meningkat;
Kenyataan prestasi PLTN di dunia dengan telah beroperasinya lebih dari 420 PLTN secara andal dan ramah lingkungan serta menekan tarif listrik.

Namun dengan telah terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima, seakan-akan telah membuat sirna gambaran tentang keuntungan serta manfaat pemakaian PLTN sebagai pembangkit listrik. Saat ini dampak Fukushima masih dalam proses pengkajian, yang kemungkinan akan memakan waktu hingga 6 bulan lagi.
Walaupun demikian untuk sementara dapat disimpulkan beberapa hal penting.
1. Kecelakaan Fukushima telah dinyatakan setara dengan kegawatan kecelakaan Chernobyl. Namun kenyataannya adalah: walaupun seperti Chernobyl, tetapi lebih kecil. Radioaktivitas yang tersebar diperkirakan 10% daripada Chernobyl.
2. Tidak ada reaktor yang meledak, yang ada adalah ledakan akibat gas hidrogen dalam bangunan/gedung, bukan bejana reaktor. Tidak ada korban jiwa akibat radiasi. Yang ada adalah korban kecelakaan dalam industri, hal yang biasa.
3. Adanya radioaktivitas yang lepas ke lingkungan adalah akibat penglepasan gas dari reaktor untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada bejana reaktor. Kebocoran radioaktivitas telah dapat ditangani, sehingga untuk selanjutnya diperkirakan bersifat lokal.
Berdasarkan hal-hal tersebut kami memberanikan diri untuk menyatakan tetap tegarnya pilihan teknologi nuklir, sekalipun saat ini masih ada keraguan.

Jatuhnya pilihan terhadap nuklir adalah terutama dari segi ekonomi jangka panjang.
Minyak dan gasbumi terlalu mahal, minyak saat ini sudah melewati $ 110/bbl, sehingga harga energi lainnya terseret naik.
Panasbumi terbatas, karena walaupun dari segi sumberdaya perkiraan jatuh sekitar 27000 MW tetapi yang dapat direalisasikan hanyalah sekitar sepertiga. Sebabnya adalah ia sulit direncanakan dengan pasti.
Biaya modal PLTN lebih tinggi daripada jenis pembangkit lainya, tetapi dengan sistem kelistrikan masih berbentuk monopoli BUMN, ekonomi pembangkitan listrik nuklir tetap unggul ketimbang yang lainnya.
Impor teknologi dan bahan bakar nuklir meningkatkan optimalisasi sumberdaya energi karena batubara, minyak dan gasbumi bisa diekspor apabila tidak digunakan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.

Akhir-akhir ini pilihan nuklir dipacu oleh upaya penanggulangan pemanasan global.
Indonesia pun ikut, dengan dicanangkannya sasaran pengurangan 26% pada tahun 2025. Peran gas rumah kaca dalam sektor energi Indonesia relatif lebih kecil ketimbang sektor lainnya seperti kehutanan.
Status pemanasan global saat ini: telah timbul kekhawatiran bahwa upaya mengurangi emisi gas rumah kaca masih jauh dari memadai. Upaya untuk mengurangi kenaikan suhu hanya sebatas 2 derajat Celsius ditengarai dapat mengalami kegagalan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka MPEL dan METI bersepakat untuk mengadakan acara dua hari ini dan untuk mendapatkan masukan dari salah seorang tokoh pembangunan berkelanjutan. Dr. Patrick Moore adalah seorang tokoh internasional.
Kami juga turut mengundang seorang perwakilan dari Jepang untuk memberikan pencerahan mengenai kecelakaan PLTN Fukushima serta untuk mengetahui upaya penanggulangan bahaya dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar.
Sudah barang tentu tidak luput pula kami mengundang wakil Pemerintah, wakil rakyat dari Komisi VII DPR dan wakil Akademisi serta anggota Dewan Energi Nasional.

Semoga presentasi dalam acara dua hari ini, dan khususnya acara pada hari ini, akan memberikan pencerahan dan masukan penting bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pilihan Energi Nuklir Adalah Pilihan Yang Ramah Lingkungan

2011-02-14T22:00:00.000+07:00

1. PLTN itu ramah lingkungan, sedikit sekali emisi apa pun dan amat andal! Telah dikemukakan sebelumnya bahwa operasi PLTN tidak ada kebocoran.Bila terjadi kebocoran maka pemilik/pengelola bakal rugi besar karena operasi PLTN harus dihentikan guna membenahi kebocoran. Jadi segala upaya dikerahkan untuk mencegah kebocoran. (Lihat/simak masukan tertanggal 25 Januari 2011.)

2. Tetapi pernah terjadi dua peristiwa penting, yaitu Three Mile Island-2 (TMI-2) pada tahun 1979 di Harrisburg, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan Chernobyl-4 pada tahun 1986 di dekat kota Pripyat, Ukraina (ketika itu masih bagian dari Uni Sovyet). Yang pertama tidak menimbulkan korban, jiwa ataupun cedera, tetapi trauma berat dalam lingkungan penduduk sekitar. Yang kedua memakan korban: korban jiwa sampai 61 orang sebagian besar staf pusat listrik yang bertindak memadam kebakaran, serta korban penduduk melebihi 110.000 orang yang terpaksa harus mengungsi. Bagaimana mencegah berulangnya peristiwa semacam itu?

3. Terjadinya peristiwa TMI-2 adalah akibat dua kegagalan peralatan, dua kali kesalahan operator dan juga adanya kekurangan sewaktu konstruksi serta kekurangan dalam desain PLTN. Hal ini akan dikupas dalam blog tersendiri; namun secara ringkas urutan kejadiannya adalah sebagai berikut: (a) Pompa pemasok air ke siklus sekunder gagal, menyebabkan air tidak masuk ke siklus sekunder, (b) Pompa pemasok air cadangan bekerja tetapi air tetap tidak masuk siklus sekunder, karena operator lalai/lupa membuka katup, (c) Suhu air siklus sekunder meningkat karena tidak memperoleh tambahan air, sehingga air siklus primer tidak mengalami pendinginan, (d) karena suhu meningkat, tekanan air primer naik, sehingga katup pengatur tekanan (pressurizer) terbuka supaya tekanan menurun, dan air keluar dari sistem primer melalui katup, (e) sistem pendingin darurat mulai berfungsi menyemprot air ke arah teras bagian atas, menambah air ke sistem primer, (f) operator membaca meter air keluar terus menerus dari bejana tekan, (g) operator menyimpulkan bahwa di dalam bejana tekan terlalu banyak air sehingga sistem pendingin darurat dimatikan, padahal air keluar terus akibat katup pengatur tekanan macet (tidak terlihat karena tidak ada CCTV), (h) teras reaktor bagian atas terungkap dan meleleh.

4. Insiden yang menimpa TMI-2 pada tahun 1979 itu menyebabkan PLTN tersebut tidak dapat dioperasikan lagi sehingga pemilik PLTN menderita kerugian finansial yang besar. Karena itu, dalam lingkungan industri nuklir hal tersebut telah memicu perbaikan dan penyempurnaan teknologi nuklir jenis PWR, BWR dan PHWR sehingga keamanan operasi dan keselamatan reaktor nuklir kini lebih terjamin. Antara lain kini prosedur tetap bila terjadi kelainan operasi ialah: operator dilarang menjamah tombol-tombol operasi selama 30 menit guna memberi waktu untuk mempertimbangkan tindakan apa yang paling tepat dilakukan.

5. Dalam peristiwa Chernobyl-4 regu operator diminta untuk melakukan suatu percobaan yang bertujuan: mengetahui apakah PLTN dapat dioperasikan terus dengan listrik yang dibangkitkannya sendiri seandainya pasokan listrik dari luar tiba-tiba berhenti, dan bila ya untuk berapa lama. Tetapi percobaan diperintahkan untuk ditunda dahulu selama beberapa jam, hal mana berakibat fatal. Ketika percobaan dimulai lagi operator mengalami kesulitan mengendalikan reaktor: ternyata batang kendali harus ditarik hampir seluruhnya keluar dari teras reaktor sehingga kemampuan mengendalikan reaksi berantai sangat berkurang. Batang-kendali pengaman pun di by-pass oleh operator dengan maksud mempercepat percobaan. Terjadilah ledakan sampai atap bangunan terbuka menganga, batang bahan bakar terkelupas dan zat radioaktif terdorong tersebar ke atas dan moderator grafit mengalami kebakaran. Regu operasi mencoba memadamkan api.

6. Kecelakaan Chernobyl-4 pada tahun 1986 adalah akibat salah pilih falsafah keselamatan nuklir (tidak dibangun kubah pengungkung untuk menahan lepasan zat radioaktif), kekeliruan kebijakan operasi PLTN (operator diperintahkan untuk melakukan percobaan dengan pusat listrik) dan kecerobohan operator (memby-pass perangkat pengamanan reaktor). Sebagaimana insiden TMI-2, kecelakaan Chernobyl juga akan dikupas dalam blog tersendiri.

7. Bagaimana dengan pernyataan bahwa PLTN itu ramah lingkungan? Dalam operasi normal emisi dari PLTN dapat dikatakan nyaris tanpa emisi yang dapat membawa dampak negatif terhadap penduduk sekelilingnya. Tetapi tidak berarti bahwa operasi PLTN tidak menghasilkan limbah, termasuk limbah yang berbahaya. Namun pengertian istilah limbah di dalam industri nuklir haruslah dibedakan dari pengertian sehari-hari dengan istilah ”sampah” Limbah dan sampah kedua-duanya ada, tetapi dalam industri nuklir semuanya dikelola dan dikendalikan sehingga tidak berdampak kepada penduduk.

8. Inilah keunikan industri nuklir: yaitu satu-satunya industri yang melaksanakan pengamanan dan menangani keselamatan mulai dari hulu sampai ke ujung hilir. Semuanya dilakukan nyaris tanpa emisi gas buang ataupun limbah cair. Praktis tidak ada pembuangan ke lingkungan sekitar dari pembangkitan listrik nuklir, setidaknya dari PLTN jenis air. Kalaupun ada yang lepas dari operasi normal (bahkan yang tidak normal seperti pada insiden TMI-2), waktu parohnya pendek dan cepat hilang. Limbah nuklir yang berpotensi membahayakan, seluruhnya masih di dalam bahan bakar bekas dan diamankan/disimpan, atau, apabila diproses-ulang guna memanfaatkan sisa bahan fisil, limbahnya dimampatkan dalam gelas (vitrifikasi) dan diamankan/disimpan.

9. Limbah nuklir terdiri atas tiga kelompok atau kategori, menurut bahaya radiasinya: low-level, intermediate level, dan high-level. Yang low-level pengelolaannya serupa dengan yang terjadi di rumah-rumah sakit yang menggunakan zat-zat radioaktif untuk diagnosa atau analysis. Barang-barang yang terkontaminasi umumnya terkena oleh zat radioaktif yang berumur pendek. Radiasinya cepat meluruh dan barang-barangnya dapat dicuci kembali dan dipakai lagi. Yang kontaminasinya agak berat bisa dibakar. Jenis barang yang terkena kontaminasi adalah pakaian, jas laboratorium dan sarung tangan.

10. Yang intermediate-level dikelola secara lebih khusus dan di-isolasikan dari benda lainnya. Jika mungkin bisa dipadatkan dan/atau dimampatkan dan disimpan dalam tempat penyimpanan khusus. Bila mungkin bisa dipendam atau dikubur di tempat yang terisolasi. Jenis barang yang terkena zat radioaktif adalah bahan filter, zat-zat kimia yang digunakan untuk penyaringan zat radioaktif atau zarah mikro dari air, dan semacamnya.

11. Limbah yang berumur panjang dan paling berbahaya adalah hasil pembelahan inti yang semuanya masih terkungkung di dalam batang-batang bahan bakar, yang matriksnya adalah UO2, semacam bahan keramik yang keras. Hasil-belah dari pembelahan inti U-235 ada yang berupa gas, tetapi terperangkap di dalam batang bahan bakar. Semua batang bahan bakar bekas dikelola dan dijaga, pada umumnya disimpan dahulu di dalam kolam air sampai keradioaktipannya sudah banyak meluruh. Semua batang bahan bakar bekas dari 104 PLTN di Amerika Serikat sampai saat ini masih tersimpan dengan terjaga di dalam kolam air. (Kebijakan yang dianut oleh Amerika Serikat sejak zaman Carter tahun 1976-8: bahan bakar nuklir bekas-pakai tidak boleh di-proses ulang. Lain dengan kebijakan di Eropa dan Jepang: bahan bakar bekas boleh di-proses-ulang untuk memperkecil voluma limbah seraya memanfaatkan uranium dan plutonium yang tersisa).

Operasi PLTN Aman dan Andal

2011-01-29T21:57:00.001+07:00

1. Saat ini di seluruh dunia terdapat 442 PLTN (data dari IAEA) di 29 negara yang beroperasi siang malam secara aman dan andal.
2. Mengapa hanya 29 negara dan bukannya 180 negara sesuai keanggotaan dalam PBB? Alasannya íalah: PLTN hanya ekonomis apabila dibangun dalam satuan yang besar, minimal 600-700 MW, tetapi lebih ekonomis lagi kalau 1000 MW atau bahkan 1600 MW. Jadi jaringan listrik yang tersedia ketika PLTN 700 MW mulai beroperasi minimal harus sebesar 7000 MW; jika tidak maka dapat timbul ketidak-stabilan jaringan listrik bilamana karena sesuatu hal PLTN tiba-tiba terganggu operasinya. Nah, belum banyak negara di dunia yang memiliki satu jaringan listrik sebesar minimal 6000-7000 MW.
3. Selain itu, biaya modal yang diperlukan untuk membangun PLTN cukup tinggi dibandingkan dengan biaya untuk membangun PLTU-batubara – per kWnya sekitar 50% persen lebih tinggi. Tambah lagi, karena pemilihan opsi nuklir sebagai bahan bakar akan melibatkan banyak masalah yang harus ditangani dan dipersiapkan, maka tidaklah mudah bagi sesuatu negara untuk memilih opsi PLTN. Kita di Indonesia kini memiliki tiga reaktor riset yang dikelola oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan sudah memiliki Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan menurut pendapat International Atomic Energy Agency (IAEA) sudah memiliki infrastruktur yang cukup lengkap guna menunjang pembangunan PLTN, namun kita masíh belum mulai membangun PLTN yang pertama.
4. Tetapi PLTN itu operasinya aman dan tidak ada kebocoran. PLTN selain menghasilkan bahang/panas yang dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, juga menghasilkan zat radioaktif yang memang berbahaya karena terus menerus mengeluarkan sinar atau radiasi sampai akhirnya sirna sendiri. Tetapi dalam PLTN zat radioaktif itu terkendali, bahkan harus dikelola terus menerus pengamanan dan penyimpanan bahan bakar bekasnya. Apabila terjadi kebocoran, pemilik/ pengelola PLTN akan mengalami kerugian karena reaktor harus dihentikan operasinya (instalasi yang berhenti tidak akan menghasilkan uang). Maka dari itu pemilik/ pengelola PLTN mencegah segala kemungkinan kebocoran.
5. Bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran? Jawabnya: melalui pelaksanaan program jaminan mutu dalam setiap tahapan pembangunan dan pengoperasian PLTN: desain, konstruksi, manufaktur, instalasi, komisioning, operasi, dan dekomisioning. Program jaminan mutu dilaksanakan oleh organisasi yang terpisah dari kontraktor, jadi ia harus mandiri dan hal ini diwajibkan dan di-verifikasi oleh badan pengawas atau regulator.
6. Selain itu IAEA juga akan turut memantau perkembangan suatu proyek PLTN, mulai dari awal perencanaan, sampai ke tahap pembangunan, konstruksi, instalasi dan operasinya. Salah satu kewajiban IAEA yang harus dihormati oleh negara pemilik PLTN ialah untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan penggunaan bahan bakar nuklir untuk maksud lain selain pembangkitan listrik.
7. Sedemikian bagusnya pelaksanaan program jaminan mutu dalam pembangunan PLTN di seluruh dunia, di bawah pengawasan regulator atau badan pengawas, maka operasi PLTN pada umumnya memperlihatkan keamanan dan keandalan yang tinggi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat di mana terdapat 104 PLTN, rata-rata faktor bebannya di atas 90 persen. Ini berarti bahwa tiap PLTN rata-rata beroperasi pada kapasitas penuh selama lebih dari 90% X 8760 jam setahun = 7884 jam setahun.
8. Menurut data IAEA, faktor ketersediaan energi untuk seluruh PLTN di dunia sejak awal operasinya hingga tahun 2009 adalah 77,1 persen. Data PLTN IAEA dapat dilihat di url sbb: http://www.iaea.or.at/programmes/a2/

Pilih Jenis Pembangkit Yang Paling Murah

2011-01-24T22:56:00.000+07:00

1. Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus segera dibangun di Indonesia, demi pasokan listrik tahun 2020. Karena itu harus diperjuangkan sejak sekarang oleh kaum muda yang kelak akan mengelola program nuklir nasional pasca tahun 2020.

2. Masalahnya permintaan listrik meningkat 7% setahun, yang berarti setiap 10 tahun berlipat ganda. Jika sekarang (2010) kapasitas listrik terpasang sebanyak 40000 MW maka dalam tahun 2030 akan diperlukan 160000 MW. Jadi tambahan yang diperlukan sebanyak 120000 MW dalam jangka waktu 20 tahun. Berarti setiap tahunnya perlu tambahan 6000 MW.

3. Bagaimana pada tahun 2050, yaitu hanya 40 tahun ke depan? (Ingat, 40 tahun ke belakang adalah tahun 1970, yaitu awal Orde Baru, jadi tidak lama di waktu lalu). Jika pertumbuhan tetap 7 persen setahun untuk menopang perkembangan ekonomi 6 persen setahun maka kapasitas listrik yang diperlukan pada tahun 2050 adalah 640000 MW. Sejak sekarang akan diperlukan tambahan rata-rata 600000/40 = 15000 MW setiap tahun ! Fantastis bukan?

4. Maka mustahil lah pertumbuhan 7 persen setahun selama 40 tahun. Pasti nanti laju pertumbuhan akan menurun seiring dengan menurunnya laju perkembangan ekonomi. Namun angka untuk 20 tahun ke depan tidak akan jauh dari keperluan untuk membangun 6000 MW setahun setiap tahunnya. Total tambahan yang diperlukan 120000 MW. Untuk ini sumberdaya panasbumi Indonesia (terbesar di dunia) hanyalah 27000 MW. Selebihnya, jika tidak mau menggunakan nuklir, harus dari gas bumi dan batubara.

5. Sumberdaya gas bumi cukup besar, tetapi ia terlalu mahal bila hanya mau dipakai untuk pembangkitan listrik. Baik sebagai bahan bakar untuk transportasi karena lebih murah ketimbang BBM, tetapi harus dibangun Terminal LNG dan/atau memakai gas LPG. Atau dapat di-ekspor untuk memperoleh devisa: harga gas alam di kawasan Asia Pasifik cukup tinggi (di atas $ 6/MMBtu) ketimbang harganya di Amerika Serikat yang kini sekitar $ 4,5/MMBtu.

6. Batubara harganya meningkat terus, terangkat oleh harga minyak internasional yang kini sekitar $ 90/bbl menjadi setaraf $ 90/ton. Hal ini berarti biaya bahan bakar untuk pembangkitan listrik dengan batubara menjadi Rp. 400/kWh atau 4,4 sen $AS/kWh. Ditambah biaya modal dan operasi & perawatan paling sedikit biaya pembangkitan listrik memakai batubara menjadi 7 sen $AS/kWh. Padahal dengan PLTN bisa di bawah 5 sen $AS/kWh!

Perlunya Program Nuklir

2011-01-03T14:50:00.002+07:00

1. Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus segera dibangun di Indonesia, demi pasokan listrik tahun 2020. Karena itu harus diperjuangkan sejak sekarang oleh kaum muda yang kelak akan mengelola program nuklir nasional pasca tahun 2020. Masalahnya permintaan listrik meningkat 7% setahun, yang berarti setiap 10 tahun berlipat ganda. Jika sekarang kapasitas listrik terpasang sebanyak 35000 MW maka dalam tahun 2030 akan diperlukan 140000 MW. Jadi tambahan yang diperlukan sebanyak 105000 MW dalam jangka waktu 20 tahun. Berarti setiap tahunnya perlu tambahan 5000 MW. Bahan bakarnya dari mana dan berapa besar biayanya?

2. PLTN itu aman dan tidak ada kebocoran. PLTN selain menghasilkan bahang/panas yang dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, juga menghasilkan zat radioaktif yang memang berbahaya karena terus menerus mengeluarkan sinar atau radiasi sampai akhirnya sirna sendiri. Tetapi dalam PLTN zat radioaktif itu terkendali bahkan harus dikelola pengamanan dan penyimpanannya. Apabila terjadi kebocoran, pemilik/ pengelola PLTN akan mengalami kerugian karena reaktor harus dihentikan operasinya (instalasi yang berhenti tidak akan menghasilkan uang). Maka dari itu pemilik/ pengelola PLTN mencegah segala kemungkinan kebocoran.

3. PLTN itu ramah lingkungan, sedikit sekali emisi apa pun dan amat andal! Insiden TMI-2 pada tahun 1979 telah memicu perbaikan dan penyempurnaan teknologi nuklir sehingga keamanan lebih terjamin. Kecelakaan Chernobil-4 pada tahun 1986 adalah akibat salah pilih falsafah keselamatan nuklir, kekeliruan kebijakan operasi PLTN dan kecerobohan operator.

4. Nuklir diperlukan dalam bauran energi Indonesia untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik dan untuk meraih keunggulan ekonomi (harga batubara akan naik terus mengikuti harga minyak internasional, berarti biaya pembangkitan listrik dari PLTU-batubara akan meningkat terus). Sedang biaya pembangkitan listrik dari PLTN tidak terpengaruh harga minyak.

5. Ketergantungan kepada luar negeri dalam pengelolaan program nuklir nasional tidak dapat dihindari, khususnya pada tahap-tahap awal. Namun Indonesia dapat berupaya keras untuk secara lambat laun mengurangi ketergantungan dengan meningkatkan peran industri nasional. Ketergantungan tidak membahayakan program nuklir nasional karena di dunia terdapat cukup banyak pemasok teknologi nuklir dan bahan bakar nuklir.

Masalah Utama Sektor Energi Adalah Harga (II)

2010-11-13T22:47:00.000+07:00

Harga energi di tingkat konsumen harus memenuhi dua syarat. Ia harus cukup tinggi, tetapi ia juga harus terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Ia harus cukup tinggi karena dua alasan penting. Pertama ia harus mencerminkan nilai keekonomian; bila tidak harus disediakan subsidi dan hal ini (subsidi) merugikan karena merupakan pendapatan negara yang mubazir. Diadakannya subsidi hanya menguntungkan pejabat negara karena masyarakat cenderung mendukungnya secara politis. Hal ini terjadi selama masa Orde Baru dan Presiden Soeharto berulang-kali dipilih menjadi Presiden. Benar, selama masa yang sama Pemerintah beberapa kali terpaksa mengadakan penyesuaian (penaikan) harga BBM dan tarif listrik. Tetapi penyesuaian tersebut diadakan dalam situasi terpaksa, yaitu karena Pemerintah mengadakan devaluasi nilai rupiah yang disebabkan oleh salah-urus pengelolaan ekonomi makro, bukan karena salah urus pengelolaan sektor energi.
Alasan kedua harga energi harus cukup tinggi adalah guna memungkinkan produsen energi (seperti Pertamina, PLN dan PGN) meraih keuntungan yang memadai agar dapat disisihkan cukup dana untuk investasi perluasan/penambahan kapasitas. Hal ini amat penting demi kelangsungan kemampuan produsen energi untuk menambah kapasitas, mengingat permintaan energi yang tumbuh sangat cepat.
Berapakah nilai keekonomian energi saat ini ? Dengan harga minyak internasional berkisar sekitar $ 80/bbl dan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9000/$AS, maka secara kasar dapat dihitung nilai tersebut sekitar Rp. 6500/liter BBM atau tarif listrik rata-rata sekitar Rp. 720/kWh. Ini untuk keadaan di Jawa, Madura dan Bali. Bilamana dikehendaki harga dan tarif yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia, maka angka –angka tersebut perlu dinaikkan sebesar sekitar 10 %. Hal ini untuk memberi peluang kepada produsen energi menyelenggarakan subsidi-silang secara internal di dalam perusahaan masing-masing (yang memungkinkan harga seragam di seluruh wilayah Indonesia). Apabila terjadi pelemahan atau penguatan nilai tukar rupiah, sudah barang tentu harus diadakan penyesuaian seperlunya. Demikian juga apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga minyak internasional.

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh harga energi ádalah ia harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, dari tingkat harga yang sekarang berlaku harus diadakan penyesuaian atau kenaikan harga. Tetapi harus tetap memperhatikan daya-beli masyarakat. Karena itu kurang bijaksana kiranya apabila Pemerintah mengadakan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik secara mendadak, seperti yang dilakukan terhadap harga BBM pada tanggal 1 Oktober 2005. Penyesuaian harus dilaksanakan secara berangsur dan diumumkan oleh Pemerintah jauh sebelumnya. Sebagai misal, Pemerintah dapat mengambil keputusan sekarang (November 2010) bahwa terhitung mulai 1 April 2011 harga BBM rata-rata akan dinaikkan sebanyak 5 % setiap triwulan; demikian juga tarif listrik. Dengan demikian maka seluruh anggota masyarakat akan bersiap-siap menghadapi penyesuaian dan hal ini akan memberikan semacam kepastian usaha bagi para pelaku ekonomi. Tentu Pemerintah akan khawatir bakal terjadi peningkatan inflasi dan untuk mencegah ini perlu diadakan sosialisasi yang gencar. Termasuk tentang manfaat kebijakan penyesuaian, yaitu mengurangi subsidi dan menambah dana yang tersedia untuk kegiatan pembangunan yang produktif. Perlu pula ditekankan bahwa bilamana telah dicapai nilai keekonomian harga energi menurut harga minyak internasional dan nilai tukar rupiah yang berlaku, maka penyesuaian akan dihentikan.

Demikian saran dan pendapat MPEL, semoga dapat dipertimbangkan.

Masalah Utama Sektor Energi Adalah Harga

2010-11-13T11:46:00.003+07:00

Sektor energi negara kita memang menghadapi banyak masalah. Semuanya memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Sebut saja "Pasokan dan harga energi yang belum optimal", atau "Akses masyarakat terhadap layanan energi yang belum merata". Ada lagi "Pasokan yang kadang-kadang kacau" ataupun "Belum adanya bank infrastruktur" dan "Belum ada niat serius untuk investasi eksplorasi".
Baru-baru ini Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), sebuah langkah yang disambut baik oleh masyarakat energi pada umumnya. Dan Direktur Jenderal yang diangkat pun, yaitu Dr. Luluk Sumiarso, adalah seseorang yang dinamis dan telah banyak berkarya. Pengalaman beliau sebagai Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, sebagai Sekretaris Jenderal Departemen ESDM dan sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, akan dapat mendorong meningkatkan pangsa pasar EBTKE. Sarasehan EBTKE yang diselenggarakannya pada tanggal 3 November 2010 telah diikuti oleh tidak kurang dari 500 peserta, dan telah dicanangkan visi baru yaitu Visi 25/25: Sasaran pangsa EBTKE sebesar 25% pada tahun 2025. Perkembangan ini telah memberikan harapan baru bagi masyarakat energi Indonesia.
Namun masih saja ada yang berpendapat bahwa Visi yang lama, 17/25, yaitu pangsa 17% pada tahun 2025 yang diamanatkan dalam Per Pres No. 5 tahun 2006, itu pun belum tentu dapat dicapai karena masih ada kendala besar. Kendala ini adalah harga energi di tingkat konsumen, baik BBM maupun listrik, masih terlalu rendah, sehingga akan sulit bagi energi alternatif EBTKE untuk bersaing. Hal ini nyaris tidak disinggung oleh para penyaji makalah dalam Sarasehan EBTKE tersebut di atas, tetapi diketengahkan oleh Menteri ESDM pada pertengahan Sarasehan, yaitu tentang akan diadakannya peninjauan kembali terhadap kebijakan harga energi ("pricing policy").
Memang inilah kendala terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal EBTKE yang baru dibentuk ini. Dan ia memang merupakan masalah terbesar sektor energi kita sejak tahun 2003, yaitu sejak harga minyak internasional masih sekitar $ 30/bbl. Sejak awal tahun 2004 harga minyak internasional tidak pernah turun sampai ke bawah $ 50/bbl. Inilah yang menyebabkan subsidi energi dalam APBN sampai mencapai angka bertrilyun-trilyun.
Di sinilah letak masalah sektor energi kita. Kunci pemecahannya tidak lain dan tidak bukan adalah: penghapusan subsidi energi, atau dalam kata lain harga energi di tingkat konsumen harus ditingkatkan sampai ke aras keekonomiannya. Sayangnya hingga saat ini Pemerintah bersama DPR belum ada gelagat atau upaya mencari jalan ke luar: bagaimana mengadakan penyesuaian harga energi ?
Kami dari MPEL meyakini bahwa satu-satunya jalan adalah mengadakan penyesuaian secara bertahap dan berangsur, sedikit demi sedikit, namun harus diumumkan jauh sebelumnya. Jangan sampai terjadi lagi kenaikan harga BBM seperti yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005, yang telah membawa kesengsaraan pada sebagian besar rakyat kecil yang berpenghasilan tetap.

Usulan TDL

2010-06-29T12:10:00.001+07:00

Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Eksuktif bersama-sama Lembaga Legislatif, diberitakan telah menyetujui kenaikan tariff TDL terhitung mulai 1 Juli 2010, yaitu sebesar lk. 10 persen dengan catatan bahwa untuk golongan tariff rumah-tangga yang paling rendah tidak akan diberlakukan kenaikan. Hal ini telah memancing berbagai komentar dari beberapa pihak, khususnya yang bakal terkena kebijakan kenaikan TDL tersebut.
Sesungguhnya harus diakui bahwa kenaikan tersebut cukup wajar; artinya kenaikan sebesar 10 persen setelah penetapannya 6 tahun yang lalu (Kep.Pres. No. 104 tahun 2003 tertanggal 31 Desember 2003) mestinya tidak bakal mengganggu perkembangan ekonomi, mengingat kenaikan harga selama jangka waktu itu lebih tinggi dari 10 persen. Namun alas an utama yang dikemukakan adalah untuk mengurangi subsidi kepada sektor kelistrikan. Jadi tampaknya prinsip yang digunakan ialah: TDL harus naik tetapi jangan terlalu tinggi dan yang penting jangan menambah beban golongan yang pendapatannya paling rendah (tariff R-1 450 VA tidak naik).
Menurut pengamatan penulis, kebijakan yang telah diambil tersebut telah menambah kepincangan di antara golongan konsumen listrik. Penghitungan di atas kertas berdasarkan TDL 2004 memperlihatkan bahwa untuk konsumen rumah-tangga R-1, tagihan PLN kepada konsumen 450 VA berkisar Rp. 380-430/kWh (tergantung banyaknya pemakaian), konsumen 900 VA sekitar Rp. 610/kWh (asumsi pemakaian 100 kWh sebulan), konsumen 1300 VA sekitar Rp 730/kWh (asumsi pemakaian sebulan 150 kWh), sedang untuk konsumen 2200 VA sekitar Rp. 700/kWh (asumsi pemakaian sebulan 300 kWh). Untuk konsumen rumah-tangga R-2 (di atas 2200 VA tapi di bawah 6600 VA) tagihan PLN sekitar Rp. 730/kWh (asumsi pemakaian 1000 kWh sebulan). Penghitungan ini mengabaikan komponen tagihan lain seperti penerangan jalan dsb. Dari angka-angka di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen 450 VA dan 900 VA memperoleh cross-subsidy dari konsumen lainnya. Timbul pertanyaan: bukankah lebih adil kiranya apabila semua golongan tariff konsumen rumah-tangga membayar PLN dengan tingkat tariff yang sama per kWhnya ?
Selain itu, hal lain yang lebih penting adalah penetapan tariff per kWh yang lebih kurang sama tingginya bagi setiap golongan tariff: rumah-tangga, bisnis, dan industri. Di mana-mana, sepengetahuan penulis, tariff rumah-tangga adalah tertinggi, tariff bisnis atau komersial nomor dua, dan tariff industri paling rendah. Ini sesuai kaidah: konsumen yang biaya pelayanannya lebih tinggi harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Karena sambungan rumah-tangga pada umumnya lebih rendah kapasitasnya dibandingkan dengan sambungan komersial, dan sambungan komersial pada umumnya lebih rendah ketimbang sambungan industri, maka tariff untuk rumah-tangga mestinya paling tinggi dan tariff industri paling rendah. Hal ini dianut oleh semua negara lain, menurut hemat penulis, antara lain untuk menjaga daya-saing industri dalam era globalisasi.
Ada satu hal lagi yang penting. Kenaikan TDL seperti yang telah dicetuskan oleh Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) sebesar sekitar 10 persen tersebut, apakah sudah diperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian kita ? Bukankah lebih baik lagi apabila kenaikan tersebut diumumkan sekarang, akan tetapi diberlakukan mulai 1 Januari 2011 ? Dan yang terbaik, menurut hemat penulia, adalah bilamana kenaikan tersebut hanya sebesar 1 persen setiap bulan selama satu tahun, tetapi diumumkan sejak sekarang!
Jakarta 22 Juni 2010

Budi Sudarsono
Ketua Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan
Catatan: Tulisan di atas dikirim ke Sinar Harapan pada tanggal 23 Juni 2010

Eisenhower, Soeharto, SBY, dan Nuklir

2010-06-18T23:04:00.000+07:00

Oleh : Markus Wauran

Suara Pembaruan 15/6/2009

Eisenhower, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) masing-masing adalah Jenderal dari kesatuan Infanteri Angkatan Darat. Ketiga Jenderal ini pernah menjadi Presiden di negaranya masing-masing. Eisenhower adalah Presiden AS ke-34, Soeharto, Presiden RI ke-2, dan SBY Presiden RI ke-6 yang sedang berkuasa saat ini. Masing-masing Presiden ada keunggulannya.
Dari pengalaman perang, Eisenhower lebih populer dan unggul dari Soeharto dan SBY. Puncak popularitas Eisenhower adalah sebagai Panglima Perang Pasukan Sekutu di Eropa yang memenangkan peperangan melawan pasukan Nazi dan koalisinya dimulai dari pantai Normandia sampai ke beberapa Negara Eropa Barat. Soeharto terkenal sebagai Panglima Perang Mandala membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda, melalui kemenangan diplomasi tanpa perang. SBY pernah bertugas sebagai Commander of United Nations Military Observers dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina tahun 1995-1996. Juga pernah memimpin pasukan dalam perang lokal di Timor Timur.
Ada keunggulan SBY dibandingkan dengan Eisenhower dan Soeharto. SBY dikenal sebagai Jenderal intelektual yang diakui oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, serta penulis beberapa buku baik berbahasa Inggris maupun Indonesia. Dengan pesona yang memukau, SBY mampu berbicara soal politik, konstitusi, ekonomi, budaya, secara cerdas.
Eisenhower menjadi Presiden untuk dua masa jabatan (8 tahun), namun Soeharto lebih unggul karena menjadi Presiden RI selama 32 tahun, yang selalu terpilih secara aklamasi oleh MPR. SBY adalah Presiden pertama RI yang dipilih langsung oleh rakyat dan sedang menjalani masa jabatan ke dua (terakhir) sebagai Presiden yang saat ini sedang menjalani ujian berat dengan berbagai persoalan rumit.
Sebagai Jenderal perang, sesungguhnya Eisenhower benci perang sebagaimana pidatonya di Ottawa pada 10 Januari 1946. yang antara lain mengatakan: “saya benci perang sebagai seorang pejuang yang sudah mengalaminya, sebagai seseorang yang melihat kebrutalitasannya dan kebodohanannya….
Kemungkinan, sebagai ekspresi bahwa dia benci perang walaupun dalam setiap penugasan selalu memenangkan perang, dalam Pidatonya sebagai Presiden AS di depan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 8 Desember 1953, Eisenhower mencanangkan “Atom Untuk Perdamaian”(Atom for Peace). Pidato ini menggemparkan dunia karena pada waktu bersamaan, AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis sedang berlomba melakukan pengembangan dan uji coba senjata nuklir.
Akibat pidato tersebut, Eisenhower berjasa dalam 3 hal besar yang berdampak bagi AS sendiri maupun bagi dunia. Tiga hal tersebut, pertama, berhasilnya dibangun PLTN pertama di Shippingport, Pennsylvania yang pengoperasiannya diresmikan tanggal 2 Desember 1957 dihadiri Presiden Eisenhower. Kedua, ditetapkannya Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons yang disingkat NPT oleh PBB 12 Juni 1968 di New York dan mulai berlaku efektif 5 Maret 1970; Ketiga, dimanfaatkannya Reaktor Triga sebagai sumbangan AS pada berbagai negara (seperti Austria, Finlandia, Italia, Jepang, Bangladesh, Kongo, Brazil, Jerman, Filipina, , Meksiko, Indonesia, dll) untuk memanfaatkan nuklir bagi tujuan damai dan kesejahteraan. Triga adalah singkatan dari training, research, isotopes, General Atomics. Reaktor Triga artinya reaktor yang berfungsi untuk latihan, penelitian dan memproduksi isotop yang disain dan manufaktur-nya oleh General Atomics. Reaktor pertama Indonesia
adalah reaktor Triga Mark II bantuan AS yang sampai saat ini masih beroperasi di-Bandung.
Di era Soeharto, dibangun 2 reaktor penelitian, Reaktor Kartini di Yogyakarta (1979) dan Reaktor Siwabessy di Serpong(1987) . Juga di-bangun berbagai fasilitas Iptek nuklir baik di kawasan nuklir Pasar Jumat Jakarta Selatan maupun di Serpong yang terkenal dengan Puspitek Serpong. Demikian pula dengan pembangunan sumber daya manusia yang menguasai Iptek Nuklir, kelembagaan dan perangkat hukum sangat signifikan sehingga di era ini sebenarnya Indonesia telah memenuhi syarat untuk mulai membangun PLTN.
Pada peresmian berbagai fasilitas Iptek Nuklir antara tahun 1987 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, ada 3 hal penting yang disampaikan Soeharto yang harus menjadi pegangan bangsa kita, yaitu : pertama, bahwa hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 thn yad untuk memenuhi kebutuhan listrik di-Pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada seperti air, panas bumi, gas alam dan batubara tidak akan mencukupi. Karena itu mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir; kedua, penggunaan teknologi nuklir maupun teknologi manapun memang ada resiko. Namun, dengan perencanaan yang cermat tidak perlu ragu untuk menerapkannya. Dalam kehidupan, acapkali kita harus berani menghadapi resiko karena resiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan yang akan mampu menjadi bangsa yang maju; ketiga, saya percaya bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi canggih. Nenek moyang kita telah membuktikannya
dengan membangun candi yang sangat indah arsitekturnya dan armada laut yang mengarungi samudra luas. Penjajahlah yang membuat kita lemah dan kurang percaya diri. Karena itu, setelah menjadi bangsa merdeka kita harus dapat bangkit kembali untuk mensejajarkan diri dengan bangsa lain yang telah maju.
Persiapan pembangunan nuklir untuk tujuan damai yang telah dipersiapkan Soekarno sampai Soeharto baik SDM, perangkat hukum, kelembagaan dan berbagai fasilitas Iptek nuklir lainnya, kemudian ditindaklanjuti SBY dengan beberapa perangkat hukum antara lain Peraturan Presiden No 5 tahun 2006, dan Undang No 17 tahun 2007 serta dukungan politik DPR dan dukungan tehnis IAEA, maka tidak ada lagi alasan apapun untuk menunda pembangunan PLTN.
Saatnya Presiden SBY mengeluarkan Keppres untuk Indonesia siap go PLTN.
Namun, sampai saat ini Keppres tsb belum terbit. Ada komentar yang mengatakan bahwa SBY orangnya peragu, tidak berani mengambil resiko dan keputusan jika ada tantangan, karena itu tidak mungkin akan ada Keppres untuk Indonesia go PLTN. Sebagai Jenderal infantri seperti Eisenhower dan Soeharto, bagi penulis tidak mungkin SBY peragu apalagi penakut. Karena kalau peragu dan penakut tidak mungkin SBY jadi Jenderal infantri yang setiap saat siap mati untuk tanah air.
Jika SBY saat ini sedang mencari kiat terbaik dan teladan kepemimpinan para Jenderal yang mengilhami dalam mengambil keputusan untuk Indonesia Go PLTN, maka sikap Eisenhower yang berani mengambil keputusan dalam situasi yang kontradiktif demi kepentingan kemanusiaan secara nasional dan global serta sikap Soeharto yang berani mengambil keputusan juga dalam situasi yang kontradiktif demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan serta tidak takut pada bangsa lain yang sudah maju karena percaya diri dan sangat percaya pada SDM Indonesia, kiranya menjadi acuan dan pemicu bagi SBY untuk segera mengambil keputusan Indonesia Go PLTN. Kiranya TYME mengaruniakan kemampuan dan kearifan bagi SBY untuk mengambil keputusan yang berani, cermat dan cepat Indonesia Go PLTN seperti yang dibuat oleh Eisenhower dan Soeharto. Amin.

Penulis adalah Pengurus HIMNI dan IEN serta Anggota DPR/MPR periode 1987-1999

Obama : "Go Nuclear"

2010-03-18T22:51:00.004+07:00

Oleh : Markus Wauran

Dewasa ini 436 PLTN (Pusat Listrik Tenaga Nuklir) beroperasi di dunia, tersebar di 32 negara. Amerika Serikat memiliki 104 PLTN, terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain. PLTN pertama AS mulai beroperasi pada 2 Desember 1957 dengan kapasitas 60 MWe lokasinya di Shippingport, Pennsylvania.
Kehadiran PLTN di AS bukan tanpa tantangan dan hambatan. Beriringan dengan kehadirannya, muncul berbagai gerakan terorganisir yang menentang, termasuk menentang pengembangan dan percobaan senjata nuklir. Sampai saat ini, ada 70-an LSM yang menentang kehadiran PLTN, maupun senjata nuklir di AS. Alasan kemanusiaan, lingkungan, keselamatan, efisiensi/ekonomi menjadi tema utama penolakannya. Kelompok penentang ini terdiri dari berbagai kalangan mulai dari scientists, engineers, politisi, pemerhati lingkungan.
Antara tahun 70-an sampai 80-an gerakan anti PLTN telah menaruh perhatian besar bagi masyarakat AS, karena di antara masa tersebut setiap tahun terjadi berbagai demo dan protes. Banyak pendemo yang ditangkap, seperti demo 2 Mei di PLTN Seabrook New Hampshire, pendemo yang ditahan 1414 orang, September 1981 demo di Diablo Canyon, lebih dari 900 pendemo ditahan.
Gerakan anti PLTN ini memuncak setelah terjadi kecelakaan PLTN Three Mile Island (TMI) dekat Harrisburg, Pennsylvania pada 28 Maret 1979, walau tanpa korban. Tingkat kecelakaan Reaktor TMI masuk level 5 kategori INES (International Nuclear Evident Scale). Kecelakaan TMI ini telah menjadi tema sentral LSM AS dalam kampanyenya menolak PLTN yang menggema ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Setelah kejadian TMI yang diikuti dengan berbagai demo, bukan berarti tidak ada pembangunan PLTN di AS. Pada tahun 1980, saat Jimmy Carter memerintah, ada tambahan 2 unit PLTN yang beroperasi dan antara tahun 1981-1993, saat Presiden Ronald Reagan dan Presiden George HW Bush berkuasa, ada tambahan 47 unit PLTN. Pada saat Presiden Bill Clinton berkuasa (1993-2001) hampir tidak ada sama sekali, hanya ada tambahan 2 unit yang beroperasi di Texas dan Tennessee. Pada saat Presiden George W Bush (Yunior) berkuasa, (2001-2009), juga tidak ada, hanya satu unit yang sedang dibangun di Tennessee, dan diperkirakan beroperasi tahun 2012.
Memasuki awal abad ke-21, dunia diperhadapkan pada dua tantangan besar yaitu krisis lingkungan dan krisis energi. Krisis lingkungan ditandai dengan global warming dan climate change yang disebabkan meningkatnya emisi CO2 di armosfer yang dihasilkan oleh industri yang menggunakan bahan bakar fosil dan oleh transportasi.
Konperensi Kopenhagen Desember tahun lalu menghasilkan komitmen berbagai negara untuk mengambil langkah konkrit mengurangi emisi CO2, kecuali AS dan beberapa negara tidak menandatangani komitmen tersebut. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 26%.

Diversifikasi
Krisis energi yang puncaknya terjadi tahun 2008 dengan harga minyak mencapai US$150 per barel tertinggi sepanjang sejarah, menyadarkan banyak negara, bahwa perlu diambil langkah diversifikasi penggunaan sumber daya energi untuk kebutuhan listrik dan tidak hanya tergantung pada sumber energi fosil. Banyak negara kemudian mengambil opsi PLTN karena berdasarkan pertimbangan yang rasional, obyektif dan strategis.
Menghadapi krisis lingkungan dan energi yang saling mengkait saat ini, serta mengantisipasi masa depan kepentingan rakyat AS, maka setelah Konperensi Kopenhagen Desember 2009, Presiden Obama mengambil opsi “Go Nuclear”. Tegasnya, membangun kembali PLTN di AS setelah sekitar satu dekade terhenti.
Opsi itu disampaikan dalam pidato tahunannya di depan Kongres AS akhir Januari 2010. Presiden Obama mengatakan “But to create for more of these clean energy jobs, we need more production, more efficiency, more incentives. That means building a new generation of safe, clean nuclear power plants in this country”. Sebagai tindak lanjut dari Pidatonya di depan Kongres tersebut, maka beberapa hari yang lalu Presiden Obama mengumumkan akan dimulai lagi pembangunan PLTN di AS dengan dana jaminan pinjaman sebesar US$ 8,33 miliar. Dua Reaktor PLTN yang baru akan dibangun di negara bagian Georgia. Pembangunan dua unit ini hanya sebagai tahap awal untuk rencana pembangunan 32 unit sebagaimana yang telah diajukan oleh Koalisi Energi Bersih dan Aman yang diketuai oleh mantan Gubernur New Jersey Christine Tood Whitman.
Penulis mencatat ada beberapa alasan yang dikemukakan Obama sehingga dia memilih opsi PLTN. Pertama, membuka kesempatan kerja. Proyek PLTN menciptakan sekitar 3.000 pekerjaan konstruksi dan 850 orang akan dipekerjakan secara tetap setelah beroperasi. Kedua, kebutuhan energi dan kepentingan lingkungan, dengan mengatakan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi kita dan mencegah kemungkinan terburuk dari perubahan iklim, kita perlu meningkatkan suplai energi dari nuklir. Masalahnya sesederhana itu. Untuk mempertegas pernyataan ini, Direktur Gedung Putih Bidang Energi dan Kebijakan Perubahan Iklim, Carol Browner mengatakan bahwa ”Presiden Obama percaya nuklir adalah bagian dari energi masa depan kita. Saya pikir jika anda percaya seperti kita bahwa perubahan iklim adalah masalah serius yang perlu perhatian khusus, di mana kita harus mencari segala cara untuk memproduksi energi yang bersih, nuklir adalah salah satu solusinya”.
Ketiga, penguasaan teknologi baru, dalam kaitan ini Presiden Obama mengatakan bahwa “opsi PLTN ini hanyalah permulaan dari upaya untuk mengembangkan generasi baru teknologi energi bersih, aman dan efisien yang akan membantu melawan perubahan iklim.” Keempat, harga diri dan kemandirian bangsa. Dari sisi ini, Obama menegaskan bahwa negara lain banyak yang sedang membangun PLTN baru. Jika kita tidak menginvestasikan teknologi itu sekarang, kita akan mengimpornya hari esok.
Kelima, Amerika harus unggul, dengan menegaskan bahwa memberikan insentif untuk efisiensi energi dan energi bersih adalah hal yang benar untuk masa depan kita, karena bangsa yang memimpin ekonomi dengan energi bersih adalah bangsa yang memimpin ekonomi dunia, dan negara itu haruslah Amerika.
Dari uraian di atas, jelas opsi Nuklir/PLTN yang dicanangkan oleh Obama setidaknya memiliki dua tujuan strategis yaitu pertama, demi kesejahteraan rakyat AS untuk tetap unggul dalam kehidupan global, dan kedua demi kemanusiaan sejagad sebagai tanggung jawab moral AS untuk memperbaiki lingkungan global yang rusak, di mana AS memiliki kontribusi yang besar.
Opsi nuklir yang dicanangkan Obama dengan jaminan pinjaman Pemerintah Federal bukan berarti sepi dari kritik. Walaupun dalam tradisi Partai Republik pro nuklir PLTN dan Partai Demokrat pro energi terbarukan, namun banyak pendukung Partai Republik menentang kebijakan tersebut. Demikian pula dengan LSM/Kelompok Lingkungan Hidup yang dimotori oleh Sierra Club dimana Direktur Utamanya Carl Pope mengatakan bahwa “kita harus memprioritaskan pada energi yang paling bersih, murah, aman dan cepat untuk mereduksi emisi dan energi nuklir tidaklah bersih, murah, cepat ataupun aman”.
Walau menyadari kebijaksanaannya akan menghadapi tantangan, Obama telah tampil secara berani sebagai seorang nasionalis sejati yang sangat manusiawi, dengan mengambil opsi nuklir dia siap menanggung segala resiko demi kepentingan rakyat AS dan kemanusiaan sejagad.
Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistim presidensiil, sikap berani mengambil keputusan, siap menghadapi resiko atas keputusan yang diambil demi kepentingan rakyat sebagaimana ditampilkan secara lugas oleh Presiden Obama, perlu dicontoh oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa yang rumit, khususnya bidang energi dan lingkungan. Semoga dan jangan sampai terlambat terus sehingga nasi menjadi bubur.

Dimuat di Suara Pembaruan pada tangal 18 Maret 2010
Penulis adalah Anggota DPR/MPR 1987-1999, Pengurus HIMNI dan IEN
________________________________________

Naskah Deklarasi Energi Nuklir 2010

2010-02-05T23:01:00.000+07:00

Kami yang mengikuti acara Pernyataan Sikap Nuklir 2010 pada tanggal 3 Februari 2010, yang diselenggarakan oleh 5 LSM terdiri dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkunga (MPEL), Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Masyarakat Eenergi Terbarukan (METI), Institut Energi Nuklir (IEN) dan Woman in Nuclear Indonesia (WIN) yang telah mengadakan pengkajian yang komprehensif, setelah mendengar pembicara kunci Prof. B.J. Habibie, pemaparan naskah ”PLTN Menjamin Ketahanan Penyediaan Listrik Nasional” yang kemudian diikuti dengan diskusi, maka :

Menyadari bahwa
1. Energi adalah bagian penting perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mutlak harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang memadai;
2. Tenaga listrik adalah bagian dari energi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk keperluan penghidupan sehari-hari yang nyaman, akan tetapi lebih dari itu adalah bentuk energi yang sangat diperlukan guna mendorong upaya industrialisasi/pengembangan industri yang apabila tidak atau kurang tersedia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi;

Mengamati bahwa
1. Keadaan kelistrikan Indonesia dewasa ini masih kurang memuaskan masyarakat dari berbagai segi, misalnya baru 65% penduduk dapat menikmati listrik, perkembangan industri terkendala karena kurang tersedianya pasokan listrik, beberapa daerah masih mengalami gangguan pemadaman listrik;
2. Pemerintah dan BUMN terkait tengah berupaya untuk memperbaiki keadaan kelistrikan dengan menjalankan program darurat yang diharapkan mencapai keberhasilan dalam jangka waktu beberapa tahun lagi;
3. Masih diperlukan perbaikan kebijakan yang menyangkut pemanfaatan produksi energi primer guna keperluan kepentingan dalam negeri/konsumsi domestik;
4. Kecenderungan yang kini sedang ditempuh, apabila dilanjutkan terus dalam dekade ini akan menimbulkan beberapa permasalahan pasokan listrik khususnya dalam sistem Jawa-Madura-Bali, baik dari segi biaya dan harga listrik dalam jangka panjang karena harga energi fosil yang tinggi, ataupun dari segi logistik dan keperluan lahan di daerah padat penduduk, maupun dari segi dampak terhadap lingkungan serta upaya pengurangan emisi CO2;

Memperhatikan bahwa
1. Perkembangan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan listrik di dunia telah dipicu oleh tingginya harga energi fosil dengan telah diumumkannya pembangunan PLTN yang akan dilakukan di berbagai negara sebagai pilihan utama, baik negara maju maupun yang berkembang;
2. Pengoperasian PLTN di dunia yang telah mencapai lebih dari 400 unit telah membuktikan tingkat keamanan, keekonomian dan keandalan yang mapan serta masa pemanfaatan PLTN diperkirakan dapat diperpanjang hingga 60 tahun;
3. Program pembangunan PLTN suatu negara dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk peningkatan dan pengembangan teknologi pada umumnya;
4. Adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat dan Pemda dari berbagai daerah seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten dan Kalimantan agar segera membangun PLTN dalam rangka mengatasi krisis listrik nasional.

Maka kami
1. Menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah guna mewujudkan rencana yang sudah tertuang dalam perundangan seperti Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi, yaitu mewujudkan bauran energi dalam jangka panjang yang lebih optimal dengan memasukkan energi nuklir ke dalam bauran energi nasional;
2. Mendorong Pemerintah untuk dengan segera merumuskan dan melaksanakan program pembangunan PLTN dan menghimbau kepada masyarakat luas untuk mendukung terwujudnya bauran energi yang optimal tersebut.
3. Segera dibentuk Tim Nasional paling lambat Juni 2010 untuk merealisasikan pembangunan PLTN.

Demikian Deklarasi kami yang dicetuskan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2010

Direksi PLN dan Tarif Listrik

2009-12-26T11:23:00.002+07:00

Akhir-akhir ini beberapa Yahoo-chatgroup ramai membicarakan pengangkatan Dirut Jawa Pos menjadi Dirut PLN. Kalau tidak salah, ini bukan pertama kalinya seseorang dari luar PLN diangkat oleh Pemerintah menjadi Dirut PLN. Di zaman Orde Baru Dr. Zuhal pernah diangkat menjadi Dirut PLN; beliau dari BPPT.

Pengangkatan orang luar tentu akan menimbulkan masalah bagi jajaran SDM PLN, karena merasa tidak ada yang dianggap kompeten untuk memimpin. Jenjang karier pun terganggu. Dirut yang digantikan pun belum lama menjabat sebagai Dirut PLN. Tentu beliau bertanya: apa kesalahannya ? Sudah tentu bukan karena gardu induk terbakar dan menyebabkan pemadaman listrik bergilir di Ibukota.

Saya setuju dengan pendapat bahwa masalah yang dihadapi PLN bukanlah masalah kompeten atau tidaknya Direksi PLN. Masalah sesungguhnya yang dihadapi oleh PLN adalah masalah keuangan: pendapatan PLN kurang dibandingkan dengan pengeluaran. Hal ini sudah berlangsung cukup lama dan berakar pada keengganan Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Keengganan cukup masuk akal, karena pembangkitan listrik dari PLTU batubara berukuran besar berkisar tidak lebih dari 5-6 sen/kWh. Sebaliknya kondisi PLN adalah memiliki 4000 lebih pembangkit diesel yang terpaksa memakai minyak solar, yang harganya dinaikkan oleh Pemerintah dari Rp 2500/liter menjadi Rp 4500/liter pada 1 Oktober 2005. Sehingga biaya pokok PLN menjadi di atas 9 sen/kWh.

Masalah pokoknya adalah hubungan Direksi PLN dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden, Dewan Energi Nasional (yang baru dibentuk), Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Kedudukan Direksi PLN terlalu jauh dari Pemerintah, sehingga berakibat sulitnya komunikasi tentang masalah tarif listrik. Karena masalah utamanya adalah tarif listrik PLN yang berlaku, untuk keadaan PLN saat ini, adalah terlalu rendah. Untuk keadaan PLN 3-6 tahun lagi, dengan telah selesainya proyek 10000 MW ke-1 dan ke-2, tarif listrik berdasarkan TDL sekarang mungkin akan sedemikian meringankan PLN sehingga tidak memerlukan subsidi lagi. Namun PLN tetap kekurangan dana untuk investasi baru.

Pemecahan masalah yang dihadapi PLN sekarang adalah: bagaimana menaikkan tarif TDL tanpa menimbulkan gejolak masyarakat pelanggan PLN. Ini bukan soal teknis lagi, melainkan soal politik. Makanya saya pikir, walaupun kurang sreg dengan pengangkatan Dirut Jawa Pos menjadi Dirut PLN karena beliau punya kepentingan pribadi sebagai pemilik PLTU, barangkali Dirut baru akan dapat mencarikan jalan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru TDL. Karena kiprah beliau membuatnya “dekat” dengan SBY.

Di mana2, setahu saya, tarif listrik RT lebih tinggi ketimbang tarif listrik industri karena daya tersambungnya kecil dan pemakaian listriknya juga kecil. Hanya di Indonesia sudah berpuluh tahun terbalik, tarif listrik rumah kecil amat rendah: Rp. 20000/bulan untuk 60 kWh (CMIIW). Jumlah pelanggannya hampir 30 juta !
Hemat saya, tarif listrik rumah kecil ini justru selayaknya dijadikan sasaran "penyesuaian". Caranya tentu harus secara bertahap, dengan prosentasi kecil (5-10 persen) setiap 3 bulan, misalnya.

Demikian pendapat dan saran saya, semoga mendapat perhatian dari Direksi PLN yang baru dan dari Pemerintah !

Budi Sudarsono
Ketua MPEL

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan: Kabinet Baru dan Nasib PLTN

2009-12-05T11:25:00.000+07:00

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan: Kabinet Baru dan Nasib PLTN

Kabinet Baru dan Nasib PLTN

2009-08-28T06:47:00.002+07:00

oleh Markus Wauran

Pada hari Selasa, 18 Agustus 2009, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 8 Juli 2009. Berbagai pihak menggantungkan harapan pada kepemimpinan SBY-Boediono masa bakti 2009-2014, dengan berkaca pada kepemimpinan SBY-JK 2004-2009 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Harapan yang paling mendasar, tentunya berupa langkah terobosan yang kreatif, inovatif dan berani untuk mendayagunakan secara maksimal berbagai potensi domestik serta investasi asing sebagai pelengkap untuk memacu pembangunan nasional yang prorakyat.
Selama era reformasi, beberapa kali terjadi krisis energi, karena kenaikan harga minyak, sehingga sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Tidak ada yang menjamin bahwa krisis energi, akibat kenaikan harga minyak, tidak akan terulang lagi. Karena itu, perlu langkah-langkah antisipasi yang pasti di mana apabila harga minyak naik tidak akan mempengaruhi perekonomian nasional.
Salah satu terobosan itu melalui penyediaan energi yang cukup, murah, dan berkesinambungan, dengan membangun PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir). Persiapan penelitian, pemanfaatan dan pengembangan iptek nuklir telah dimulai pada awal 1950-an, yang diawali dengan pembangunan kelembagaan, per-undang-undangan, sumber daya manusia, kerja sama luar negeri serta pembangunan berbagai fasilitas fisik. Semua sumber itu telah digunakan untuk kepentingan penelitian, pemanfaatan dan pengembangan iptek nuklir. yang dewasa ini tersebar di berbagai tempat, serta persiapan pembangunan PLTN.
Persiapan Indonesia sejak awal 1950-an bersamaan dengan yang dilakukan oleh Mesir, India, dan Pakistan. Namun, dalam pembangunan PLTN, Indonesia paling ketinggalan dibandingkan dengan India, yang dewasa ini memiliki 17 unit PLTN dan sedang dibangun 6 unit lagi, Pakistan memiliki 2 unit PLTN dan sedang dibangun 1 unit, dan Mesir sudah pasti akan memulai pembangunan PLTN berkapasitas 1.000 MW yang terletak di El Dabaa, bekerja sama dengan Rusia. Apalagi dibandingkan dengan Korea Selatan, yang juga hampir bersamaan dengan Indonesia dalam memulai persiapannya, Indonesia sangat jauh ketinggalan dalam pembangunan PLTN, walaupun SDM yang menguasai iptek nuklir tidak kalah dari yang dimiliki oleh negara-negara itu. Saat ini Korea Selatan memiliki 20 unit PLTN dan 5 lagi sedang dibangun.

Sinyal

Rencana konkret untuk pembangunan PLTN sebenarnya dimulai pada masa Orde Baru. Pada saat itu, Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan peresmian fasilitas iptek nuklir di Serpong tahun 1980-an dan awal 1990-an telah memberikan sinyal yang pasti. Studi tapak telah selesai dan keputusannya akan dibangun di Semenanjung Muria, pantai utara Jawa Tengah. Puncak persiapannya adalah dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir. Namun, rencana ini tidak menjadi kenyataan karena Soeharto jatuh dari puncak kekuasaannya.
Pada awal era reformasi, rencana pembangunan PLTN seperti terkubur, tidak ada beritanya sama sekali. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang parah melanda bangsa ini. Setelah terjadi beberapa kali krisis minyak yang memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi perekonomian global dan nasional, banyak megara di dunia kembali memilih opsi PLTN untuk mengatasi krisis energi. Krisis energi yang terjadi pada 2008 dengan gejolak harga minyak mencapai US$ 150 per barel, tertinggi sepanjang sejarah, lebih menguatkan lagi berbagai negara untuk secara pasti memilih opsi PLTN. Indonesia pun tidak terkecuali, bahkan sebelum krisis energi terparah pada 2008, pada 2005 pemerintah telah menyusun BPEN (blue print pengelolaan energi nasional) 2005-2025, di mana dalam Lampiran P3.1 tentang Roadmap Industri Energi Nuklir 2025 ditetapkan bahwa pembangunan PLTN unit 1 dan 2 dimulai tahun 2011 dan akan beroperasi pada 2016 dan sampai 2025 akan beroperasi 4 unit PLTN.
Blue print ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional di mana dalam Pasal 2 ayat 2b butir 6 ditegaskan bahwa energi baru dan terbarukan lainnya khususnya biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin, perannya terhadap konsumsi energi nasional menjadi lebih dari 5%.
Kebijakan tersebut di atas menjadi titik terang bagi rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Berbagai delegasi dari Prancis, Jepang, dan Korea Selatan datang ke Indonesia untuk bernegosiaisi membangun PLTN. Sebaliknya Presiden SBY juga berkunjung ke luar negeri untuk menjajagi kemungkin kerja sama di bidang nuklir. Namun, kebijakan Presiden SBY itu dinodai oleh beberapa pembantunya dengan mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan itu. Akibatnya, soal telah masuk ranah politik. Berhubung kekuatan pendukung Presiden SBY tidak dominan di parlemen, maka penulis dapat memahami mengapa SBY sangat ber-hati-hati menindaklanjuti pembangunan PLTN.

Sosialisasi Lemah

Dari uraian di atas, terjadinya gonjang-ganjing rencana pembangunan PLTN di Indonesia disebabkan beberapa hal. Pertama, pemerintah tidak kompak, sehingga melemahkan dirinya sendiri. Kedua, sosialisasi sangat lemah, karena tidak terkoordinasi secara kuat dan rapi. Ketiga, dukungan pers sangat kurang dan ke-empat, diplomasi nuklir lemah.
Untuk membangun PLTN di Indonesia, sebenarnya semua segi telah memenuhi syarat, mulai dari tapaknya setelah melalui berbagai studi penelitian, SDM, perangkat hukum, kelembagaan, sampai pada pendanaan. Karena PLTN telah masuk ke ranah politik, maka yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan politik dari rakyat (DPR) dan keputusan politik dari pemerintah. DPR masa bakti 2004-2009 melalui KomisiVII telah memberikan dukungan politik bagi pembangunan PLTN.
Mengingat SBY-Boediono memiliki dukungan politik yang luas dan mayoritas di DPR, berarti dukungan politik bagi penjabaran PP No. 5 Tahun 2006 dalam bentuk keppres untuk pembangunan PLTN tidak menjadi masaalah. Jadi, "bola" sekarang berada di tangan Presiden SBY. Tegasnya, jadi-tidaknya pembangunan PLTN sangat bergantung pada keputusan politik presiden.
Harus diakui bahwa para ahli iptek nuklir di Indonesia risau dan prihatin akan keberadaan mereka. Ada kesan, pemerintah, selama era reformasi, tidak memperhatikan pembangunan iptek pada umumnya dan iptek nuklir pada khususnya. Sumber daya manusia di bidang ini seolah-olah dianak-tirikan. Prioritas selalu diberikan kepada SDM bidang ekonomi dan lain-lain. Buktinya, pada pemilu yang lalu, tidak ada calon yang secara lantang memasukkan pembangunan iptek sebagai programnya. Padahal, semua pihak mengakui bahwa tidak mungkin pertumbuhan ekonomi maju jika tidak didukung oleh iptek.
Masyarakat nuklir di Indonesia, yang didukung berbagai pihak, tentunya sangat mendambakan agar Presiden SBY setelah dilantik nanti pada 20 Oktober 2009, dalam program 100 hari mencanangkan secara konkret dimulainya pembangunan PLTN. Apabila tidak, berarti PLTN "sayonara" dan berbagai fasilitas iptek nuklir yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan banyak SDM menjadi terlantar.
Penulis yakin, dengan kokohnya kekuasaan Presiden SBY, rencana pembangunan PLTN, sebagaimana telah dituangkan dalam BPEN 2005-2025 dan PP No. 5 Tahun 2006, akan dikonkretkan pada awal masa jabatannya nanti. Satu hal yang didambakan masyarakat nuklir, kabinet nanti hendaknya terdiri dari putra-putra terbaik bangsa yang loyalitasnya tidak ganda dan tidak membuat pernyataan yang menentang kebijakan presiden.

Penulis adalah anggota DPR/MPR masa bakti 1987-1999 dan pemerhati PLTN

Energi Nuklir Bagaikan Hantu

2009-07-04T21:31:00.002+07:00

Di Indonesia energi nuklir diperlakukan bagaikan hantu - tidak dipandang sebagai bahan untuk wacana publik tetapi dimuat di surat kabar hanya untuk menakut-nakuti pembaca.Padahal di negara Asia Tenggara lain sudah dijadikan program nasional, seperti yang terjadi di Thailand, Malaysia dan Vietnam. Di Singapura belum, karena ia merupakan sebuah negara kota yang terlalu kecil, baik ruang ataupun permintaan listriknya. Bahkan di Filipina juga sudah diberitakan bakal mengoperasikan PLTN satu-satunya di Asia Tenggara yang selesai dibangun tetapi belum pernah dioperasikan.

Mengapa di Indonesia seolah tabu untuk membahas energi nuklir? Bahkan debat capres dan cawapres tidak ada yang berani mengangkat topik energi nuklir. Yakinlah bukan karena semua capres mendukung pembangunan PLTN. Atau karena semua capres menolak kehadiran PLTN di Indonesia? Tampaknya hanya karena semua pihak beranggapan bahwa topik tersebut terlalu peka secara politis dan hal ini disebabkan sejak awal tahun 2007 telah muncul demo-demo yang menolak pembangunan PLTN.Terlepas dari kenyataan bahwa demo-demo tersebut ada pihak bermodal yang merekayasa.

Perkembangan ini patut disesalkan. Masalahnya, sudah selayaknya soal pembangunan PLTN di tanah air dijadikan topik yang hangat dalam suatu wacana publik yang melibatkan semua pihak. Biar benar-benar dibahas tuntas seluruh aspek manfaat dan mudharatnya. Hanya dengan demikian kita sebagai bangsa dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa depan.

Press Release Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan

2009-06-24T22:04:00.003+07:00

Sehubungan dengan berita Kompas tertanggal 22 Juni 2009 berjudul Nuklir Bukan Solusi Perubahan Iklim dengan ini Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1.Energi nuklir harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global karena pembangkitan listrik dengan energi nuklir melalui pembangunan dan pengoperasian PLTN merupakan salah satu opsi pembangkitan listrik yang ramah lingkungan, karena PLTN termasuk pembangkit energi listrik yang paling sedikit mengeluarkan emisi karbon.

2.Emisi karbon dalam proses pembangkitan listrik memang tidak terhindarkan baik melalui pemanfaatan energi nuklir (PLTN) atau pun energi terbarukan lainnya, karena selama masa pembangunan PLTN ataupun pembangkit listrik lainnya niscaya akan digunakan energi fosil sebagai sumber emisi kabon.
Namun jumlah emisi karbon tersebut relatif sangat sangat kecil apabila dibandingkan dengan pembangkitan listrik dengan energi fosil.

3.Pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkitan energi listrik (PLTN) menyisakan bahan bakar bekas yang bersifat radioaktif dan berpotensi bahaya. Akan tetapi bahan tersebut wajib disimpan dan dikelola oleh operator PLTN serta diawasi secara ketat oleh lembaga nasional yang berwenang yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), ataupun lembaga internasional yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA). Pengalaman operasi 436 PLTN di seluruh dunia membuktikan bahwa pengelolaan zat radioaktif dalam bentuk bahan bakar bekas dapat terlaksana dengan aman dan tidak membawa bahaya bagi penduduk sekitar.

4.MPEL sangat menyayangkan pemuatan pernyataan Greenpeace Asia Tenggara oleh Kompas 22 Juni 2009 karena berita tersebut kami anggap tidak lengkap dan tidak seimbang serta cenderung menyesatkan masyarakat pembaca, karena tanpa disertai pernyataan yang serupa dari instansi yang berwenang di Indonesia maupun di dunia internasional yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Demikian pernyataan pendapat dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL).

Jakarta 24 Juni 2009
Ketua MPEL
www.feea3.blogspot.com

Catatan tambahan:
Berita Kompas tersebut mengabaikan perkembangan terakhir di dunia internasional, khususnya kecenderungan dalam rangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan mengubah sikapnya terhadap peranan energi nuklir dari sikap menolak peranan energi nuklir ke arah mengharapkan peranan energ nuklir sebagai bagian dari solusi pemecahan masalah perubahan iklim.

Obama Mengubah Peta PLTN Dunia

2009-06-21T22:17:00.001+07:00

Suara Pembaruan, 17 Juni 2009

Oleh Markus Wauran

Sejak kecelakaan PLTN Three Miles Island tahun 1979, praktis tidak ada lagi pembangunan PLTN baru di Amerika Serikat. Langkah itu diikuti beberapa negara di Eropa. Bahkan, Jerman, di bawah kepemimpinan Kanselir Schroeder, memutuskan, tahun 2020 tidak ada lagi PLTN yang beroperasi di negara itu. Namun, keputusan Schroeder ini dikoreksi penggantinya Kanselir Angela Merkel. Langkah itu diambil juga karena tekanan LSM, seperti Greenpeace, yang anti-PLTN, sehingga keberadaan PLTN bukan hanya menyangkut masalah teknis dan lingkungan, tetapi menjadi isu politik yang menggema ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Gerakan anti-PLTN yang dimotori LSM mulai kencang suaranya awal 1990-an bersamaan dengan persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.

Krisis minyak, yang puncaknya 2008, saat harga minyak US$ 150 per barel, menyadarkan negara-negara industri supaya tidak lagi menggantungkan diri pada minyak. Harus dilakukan diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Dari berbagai opsi yang dipertimbangkan, PLTN menduduki urutan teratas. Beberapa tokoh lingkungan global, seperti Dr Patrice Moore, Prof J Lovelock, dan Bruno Comby yang semula antipembangunan PLTN, akhirnya dengan pertimbangan rasional dan objektif mendukungnya untuk mengatasi krisis energi dan lingkungan.

Pada kampanye Pemilihan Presiden AS tahun 2008, rival utama Obama, yakni John Mc Cain dalam pidato kampanye di Houston dan Universitas Missouri, Juni 2008, menyatakan niatnya untuk membuat kebijakan meningkatkan kapasitas nuklir domestik secara signifikan dengan membangun 45 reaktor nuklir sampai 2030. Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pidato di depan Konferensi Ekonomi Partai Kristen Demokrat, pertengahan Juni 2008, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menutup PLTN merupakan kesalahan dan harus direvisi.

Obama, yang memenangkan pemilihan presiden karena mampu meyakinkan rakyat AS dengan isu perubahannya, menggegerkan dunia dalam pidatonya di Praha, 5 April 2009, pada puncak KTT AS-Uni Eropa. Pidato Obama yang menggegerkan itu terkait dengan pernyataannya: "Hari ini saya menyatakan dengan sangat yakin dan jelas komitmen AS untuk mencari perdamaian dan keamanan sebuah dunia tanpa senjata nuklir". Di sisi lain, ada pernyataan Presiden Obama yang sangat maju, yakni "Kita perlu membangun jejaring kerja untuk kerja sama nuklir sipil, termasuk sebuah bank bahan bakar internasional, sehingga negara-negara dapat mengakses energi nuklir untuk tujuan damai tanpa meningkatkan risiko proliferasi. Hal ini merupakan hak tiap negara untuk mengumumkan kembali nuklir, terutama negara-negara berkembang, yang ingin menggunakannya untuk tujuan damai. Yang juga mengejutkan, pidato Obama yang menegaskan: "Kami akan mendukung hak Iran untuk energi nuklir bagi tujuan damai dengan inspeksi yang baik".

Pernyataan Obama itu telah mengubah peta PLTN dunia karena, pertama, setiap negara tanpa rasa takut dan ragu akan menggunakan haknya untuk memanfaatkan energi nuklir karena pasti AS tidak akan intervensi atau menekan asal untuk tujuan damai. Kedua, perubahan iklim dewasa ini, karena kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di mana sumbangan bahan bakar fosil cukup besar dibandingkan dengan energi nuklir yang ramah lingkungan, pasti banyak negara akan beralih pada opsi pemanfaatan energi nuklir, karena alasan ekonomi dan lingkungan.

Ketiga, negara-negara di dunia yang semula mengacu/terpengaruh pada kebijaksanaan AS yang menghentikan pemanfaatan energi nuklir untuk membangun PLTN setelah peristiwa Three Miles Island, dengan pernyataan Obama itu, pasti opsi energi nuklir akan menjadi pilihan kembali, karena idolanya AS, berubah sikap.

Keempat, setiap negara yang akan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai tidak perlu khawatir tentang pasokan bahan bakar, karena ada bank bahan bakar internasional yang menyediakannya. Kelima, dengan sikap Presiden Obama yang mendukung hak Iran memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai, maka negara-negara berkembang akan merasa bebas untuk mengambil opsi memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

Di Indonesia

Pembangunan PLTN secara signifikan telah dicanangkan Presiden SBY. Namun, rencana ini terganggu, karena penolakan dari sekelompok masyarakat yang mendapat dukungan dari sejumlah politisi yang tidak konsisten. Sangat memprihatinkan juga karena adanya sikap berseberangan dari pembantu presiden yang tidak sejalan dengan presiden dan menolak rencana pembangunan PLTN dengan alasan yang tidak benar serta tidak mencerdaskan rakyat.

Yang menolak PLTN, baik terorganisasi maupun perorangan, karena mengacu pada sikap AS setelah kecelakaan Three Mile Island. Dengan pernyataan Obama tersebut kiranya tidak akan dicari-cari lagi alasan lain untuk menolak PLTN. Senang atau tidak, pro atau kontra, opsi nuklir untuk mengatasi krisis energi bangsa serta iklim global merupakan opsi prioritas, karena alasan objektif dan rasional, apalagi harga minyak saat ini mulai meningkat. Adalah dosa besar apabila ada yang menolak kehadiran PLTN di Indonesia hanya karena kepentingan sesaat dan pihak lain kemudian mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Penulis adalah Anggota DPR/MPR periode 1987-1999 dan Anggota HIMNI

Apakah Benar Boediono Seorang Neoliberal ?

2009-06-03T15:13:00.000+07:00

Berikut ini saya kutip dari masukan seorang anggota Mailing List yang ingin memberi cap “Neoliberal” kepada calon wapres Boediono:

“Tidak mungkin seseorang mempunyai posisi yang begitu strategis di lembaga
multilateral, seperti IMF dan WTO, kalau tidak mendapatkan kepercayaan. Dan
kepercayaan itu tidak mungkin kalau tidak memiliki kesamaan pandangan yang bersifat
ideologis, antara Boediono dengan IMF dan lembaga multilateral itu.

Jelaslah sudah, ada benang merah antara Boediono semasa pemerintahan Megawati duduk sebagai Menteri Keuangan, dengan agenda IMF dan WTO, serta kebijakan privatisasi BUMN,liberalisasi perdagangan, dan pengurangan subsidi.”

Sepintas tampaknya logis dan masuk akal, bukan ? Sebagai seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi, saya bukannya mau membela Boediono melainkan hanya ingin mengingatkan hal-hal berikut:

1. IMF bukan lembaga yang beku tetapi telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1997-98. Bukan saja karena Camdessus tidak lagi memimpin lembaga itu, tetapi perilaku dan kebijakannya sudah banyak berubah. Hanya fungsinya saja sebagai lender of last resort yang belum berubah. Sekarang ada negara yang memperoleh dana kucuran IMF tanpa dikaitkan dengan syarat.
2. Seperti diketahui kebijakan IMF dan sepak terjangnya banyak ditentukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1997-98 tidak mustahil Presiden Clinton menghendaki lengsernya Presiden Soeharto. Zaman Presiden Bush ceritanya sudah lain. Apalagi sekarang dengan Obama yang memutar balik kebijakan Bush.
3. Jadi sah sah saja Boediono sekarang memperoleh kepercayaan dari IMF. Bukankah dia yang menggantikan Ical Bakrie dan menyelamatkan ekonomi kita (bersama Sri Mulyani) dari kesalahan SBY menaikkan harga BBM 100 persen pada 1 Oktober 2005 setelah beberapa bulan sebelumnya menaikkan harga BBM 30 persen? (Jangan2 termasuk ulahnya JK yang ”lebih cepat lebih baik”?) Diharapkan tentunya andaikata terpilih menjadi Wapres Boediono bakal mengundurkan diri sebagai Gubernur IMF.
4. Sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Megawati tentunya Boediono menjalankan kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Megawati. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik secara bertahap ketika itu berhasil mengurangi subsidi secara berarti pula. Sayangnya kenaikan berkala dihentikan oleh Megawati mulai akhir tahun 2003, karena bakal ada pilpres tahun 2004. ”Sayang” karena justru mulai tahun 2004 harga minyak internasional mulai menanjak dengan akibat menaikkan lagi subsidi.
5. Soal liberalisasi sektor energi, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah sesuai amanat DPR yang menerbitkan undang-undang migas dan kelistrikan yang mengandung sifat neoliberal. Jadi DPR harus ikut bertanggung-jawab dong. Untunglah kita memiliki Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian perundangan tersebut. Jadi yang perlu kita kaji ulang adalah: mengapa sampai DPR menerbitkan undang-undang yang mengandung sifat neoliberal?

Jepang, Pionir Energi Nuklir di Asia

2009-03-28T11:28:00.000+07:00

Markus Wauran

Dalam sejarah peradaban manusia, yang ditandai dengan peperangan sampai saat ini, Jepang adalah satu-satunya negara berdaulat yang terkena bom atom milik Amerika Serikat. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II dalam hitungan detik menewaskan 220.000 orang. Mungkin korban terbanyak seketika dalam sejarah perang.

Akibat peristiwa itu, seharusnya masyarakat Jepang trauma dengan proyek atom/nuklir. Kenyataan membuktikan lain, karena alasan kondisi alam, tuntutan peradaban yang maju, dan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, kehadiran PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) tidak bisa dihindari. PLTN menjadi opsi yang tepat dan menjanjikan, karena terbukti membuat Jepang maju.

Listrik untuk pertama kali digunakan di Jepang 25 Maret 1878 di Institut Teknologi Toranomon, Tokyo. Delapan tahun kemudian, 1886, Tokyo Electric Lighting Company, perusahaan listrik pertama di Jepang, menyuplai listrik kepada masyarakat. Jepang adalah negara yang mengalami empat musim yang memengaruhi permintaan energi dan listrik. Ada dua puncak permintaan energi, yaitu pada musim dingin sebagai akibat penggunaan pemanas dan musim panas sebagai akibat penggunaan pendingin udara.

Setelah Perang Dunia II, dengan kerja ekstra keras pertumbuhan ekonomi Jepang pesat. Pertumbuhan pada 1960-1980 sering disebut sebagai "keajaiban ekonomi Jepang". Untuk menjaga pertumbuhan ekonominya stabil, bahkan meningkat, maka ketersediaan energi yang cukup dan stabil mutlak diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, salah satu opsi adalah memanfaatkan nuklir. Jepang memilih opsi energi nuklir untuk pembangkit listrik, kemudian menafaatkan dan mengembangkannya secara signifikan dengan beberapa alasan.

Pertama, Jepang adalah negara yang miskin sumber daya energi. Sekitar 80% kebutuhan energi Jepang dipenuhi dari impor. Porsi terbesar adalah minyak. Untuk tidak menggantungkan diri pada minyak, maka upaya diversifikasi energi ditempuh oleh Jepang. Salah satu opsinya adalah energi nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN). Kedua, energi nuklir menarik bagi Jepang, karena ramah lingkungan. Dibandingkan dengan PLTU, batu bara, gas alam, dan minyak, PLTN tidak menghasilkan emisi gas berbahaya seperti Nox, Sox, dan CO2 yang dianggap sebagai kontributor utama polusi lingkungan.

Ketiga, suplai dan harga uranium sebagai bahan bakar PLTN relatif stabil. Keempat, sumber energi alternatif, seperti tenaga surya dan angin, juga merupakan opsi menarik, karena bersih dan ketersediaanya melimpah. Namun, masih memiliki keterbatasan disebabkan ketergantungan pada cuaca dan laju konversi energi rendah yang akan mempengaruhi efisiensi biaya, sehingga energi nuklir tetap merupakan pembangkit energi yang paling masuk akal.

Kelima, nuklir juga merupakan sumber energi yang kompak, hanya membutuhkan 30 ton bahan bakar uranium per tahun untuk membangkitkan 1 juta KW (1000 MW), dibandingkan 1,4 juta ton minyak yang dibutuhkan untuk PLTU konvensional.

Pionir PLTN

Jepang adalah pionir dalam pembangunan dan pengembangan energi nuklir di Asia yang dimulai pada 1960, yang pada awalnya bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ada dua perusahaan AS yang merintis pembangunan PLTN di Jepang bekerja sama dengan perusahaan domestik. Kedua perusahaan itu adalah Westinghouse dan General Electric(GE) Westinghouse bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy Industry (MHI) yang mengembangkan reaktor jenis PWR dan GE bekerja sama dengan Toshiba dan Hitachi yang mengembangkan reaktor jenis BWR.

Dalam perkembangannya, Jepang telah mampu membangun dan mengembangkan PLTN, mulai dari teknologi, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan sampai dengan dekomisioning. Hal ini terjadi karena didukung oleh program R&D, pendidikan dan pelatihan SDM yang yang menguasai iptek nuklir.

Di Asia Timur terdapat empat negara yang memiliki PLTN, yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan. Sejak adanya Undang-Undang Energi Atom pada 1955, Jepang secara intensif melakukan persiapan untuk pembangunan PLTN. Dari berbagai persiapan itu, pada 1963 Jepang berhasil mengoperasikan sebuah PLTN dengan kapasitas neto 12 MW, jenis BWR dengan nama JPDR yang berlokasi di Ibaraki. Kemudian pada 1966, beroperasi PLTN kedua dengan nama Tokai 1 di Ibaraki Ken, jenis CGR sebagai PLTN komersial pertama.

Sampai dengan terjadi krisis minyak (I) pada 1973, Jepang hanya memiliki 8 unit PLTN. Sadar akan bahaya pada ketergantungan sumber energi minyak, maka berkaca dari krisis minyak 1973, Jepang memacu pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir. Sampai pada krisis energi minyak (II), 1979, Jepang telah membangun 15 PLTN baru, di samping 8 unit sebelumnya.

Pengalaman pahit akibat krisis minyak 1973 dan 1979 lebih menyadarkan Jepang bahwa diversifikasi energi harus benar-benar dilaksanakan dan tidak boleh bergantung pada minyak, jika ingin kestabilan energi tetap kuat dan perekonomian tidak terganggu.

Oleh karena itu, setelah krisis 1979, Jepang menggenjot pembangunan PLTN secara spektakuler, di mana sampai 2005 telan dibangun dan beroperasi sebanyak 36 unit. Total jumlah PLTN yang dibangun di Jepang sejak 1963 s/d 2005 sebanyak 59 unit. Dari 59 unit itu yang beroperasi saat ini 53 unit.

Dikatakan, Jepang sebagai pio- nir, karena dibandingkan dengan Korea Selatan, PLTN pertamanya baru beroperasi pada 1977 di Busan, Tiongkok pada 1991 di Zhejiang, dan Taiwan pada 1978 di Taipei. Bahkan dibandingkan dengan India dan Pakistan, PLTN pertama mereka masing beroperasi pada 1969 di Maharastra (India) dan 1971 di Sind (Pakistan).

Jepang juga dikatakan sebagai raksasa nuklir Asia, karena jumlah PLTN-nya terbanyak dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Sebagai perbandingan, jumlah PLTN Jepang yang beroperasi 53, Korea Selatan 20, India 17, Tiongkok 11, Taiwan 6, dan Pakistan 2. Sebagai raksasa nuklir Asia, Jepang telah menjadi pemain global, di mana teknologinya, baik reaktor, turbin, generator, maupun transmisi telah merambah ke berbagai negara.

Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari kegitan global Jepang dalam bidang iptek nuklir. Sebagai sesama bangsa Asia, kita bangga bahwa teknologi nuklir Jepang begitu maju serta diperhitungkan oleh negara-negara Barat seperti Prancis dan Amerika Serikat, yang lebih awal menguasai dan memanfaatkan iptek nuklir untuk kesejahteraan manusia. Pengalaman, keahlian, dan teknologi nuklir Jepang perlu diperhitungkan secara sungguh-sungguh dalam partisipasinya membangun PLTN di Indonesia.

Penulis adalah anggota HIMNI dan mantan anggota MPR/DPR

Jepang, Pionir Energi Nuklir di Asia

2009-03-28T11:06:00.001+07:00

Jepang, Pionir Energi Nuklir di Asia

Soeharto: Nuklir untuk Kemakmuran Rakyat, Jusuf Kalla Menolak

2009-02-28T11:15:00.002+07:00

Berikut ini adalah tulisan Markus Wauran, seorang mantan anggota DPR/MPR dan kini aktif sebagai anggota Pengurus HIMNI, yaitu Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Tulisan tersebut sudah dimuat dalam Suara Pembaruan dan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam pertemuan antara partai dengan pengusaha ketika menjawab pertanyaan apakah Golkar mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Jawaban JK mengejutkan banyak kalangan, terutama mereka yang pro-nuklir, karena selama ini Partai Golkar sebagai bagian penting dari koalisi Presiden SBY dianggap pendukung pembangunan PLTN. Terbukti dengan telah dikeluarkannya berbagai dokumen Pemerintah yang mencantumkan PLTN sebagai solusi energi masa depan Indonesia, sebut saja Kebijakan Energi Nasional (Departemen ESDM, 2004), Blueprint: Pengelolaan Energi Nasional (BAKOREN atau Badan Koordinasi Energi Nasional, 2005), Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijaksanaan Energi Nasional, Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi. Demikian pula pernyataan Ketua Komisi VII DPR di waktu lalu, seperti Agusman Effendi dan A. Hartarto kedua-duanya dari Partai Golkar.

2009-02-26

Soeharto: Nuklir untuk Kemakmuran Rakyat, Jusuf Kalla Menolak

Markus Wauran

Pada 16 Februari 2009 dalam dialog di televisi bertema Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab atas pertanyaan pengusaha kondang Arifin Panigoro: "Apakah Partai Golkar setuju dengan penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia?", Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menjawab bahwa Golkar menolak energi nuklir dikembangkan.

Dari berbagai pemberitaan media massa, pada intinya tiga alasan penolakan. Pertama, adanya penolakan masyarakat bila di wilayahnya dibangun PLTN, walaupun mereka setuju dengan energi nuklir. Kedua, di Indonesia banyak terjadi gempa, sedangkan teknologi nuklir saat ini belum aman dan bersahabat. Ketiga, orang Indonesia agak ceroboh dibandingkan dengan Jepang.

Sikap Golkar yang disuarakan oleh JK sangat bertentangan dengan visi yang strategis dan tajam dari mantan Presiden Soeharto, tokoh yang paling berjasa membesarkan Golkar. Dalam sambutannya pada upacara peresmian instalasi pengolahan limbah radioaktif BATAN pada 5 Desember 1988 di Serpong, Soeharto mengatakan, kemajuan iptek nuklir akan disumbangkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian pada upacara peresmian Instalasi Radiometalurgi serta Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor pada 12 Desember 1990 di Puspitek Serpong, Soeharto juga mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 tahun yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada, seperti air, panas bumi, gas alam, dan batu bara tidak akan mencukupi. Karena itu, mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun pusat listrik tenaga nuklir.

Tak Perlu Ragu

Penggunaan tenaga nuklir memang mengandung risiko. Risiko itu selalu ada dalam penggunaan teknologi mana pun. Dengan membuat perencanaan secara cermat khususnya yang menyangkut faktor keamanannya, kita tidak perlu ragu dalam menerapkannya. Dalam kehidupan, acapkali kita harus berani menghadapi risiko yang telah kita perhitungkan, karena risiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan yang akan mampu menjadi bangsa yang maju. Lagi pula, dewasa ini perkembangan teknologi nuklir telah demikian maju, sehingga apabila semua unsur keamanan diperhatikan, risiko terjadinya kecelakaan sangat kecil.

Pada sisi lain, Soeharto sangat percaya pada SDM Indonesia, yang ditegaskannya dalam sambutan pada peresmian Instalasi Spektometri Neutron dan Laboratorium Sumber Daya dan Energi pada 20 Agustus 1992 di Serpong. Dalam acara tersebut, Soeharto berkata: "Saya percaya bahwa bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi canggih. Nenek moyang kita telah berhasil membangun candi-candi yang sangat indah arsitekturnya dan bertahan ratusan tahun. Nenek moyang kita juga membangun armada laut yang telah mengarungi samudra luas. Penjajahlah yang telah membuat kita lemah dan kurang percaya diri. Karena itu, setelah menjadi bangsa yang merdeka kita harus dapat bangkit kembali untuk menyejajarkan diri dengan bangsa lain yang telah maju".

Ketiga sambutan Soeharto tersebut disampaikan dalam rangkaian peresmian berbagai fasilitas Iptek Nuklir di kawasan Puspitek Serpong yang diawali dengan peresmian beroperasinya Reaktor Nuklir Serbaguna GA Siwabessy dan Instalasi Pembuatan Elemen Bahan Bakar Nuklir pada 20 Agustus 1987. Dari ketiga pernyataan itu dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, Soeharto sangat percaya pada kemajuan dan manfaat iptek nuklir untuk kesejahteraan rakyat termasuk manfaat pembangunan PLTN. Kedua, berani mengambil keputusan apa pun risiko dan tantangannya setelah melalui persiapan dan perencanaan yang cermat. Ketiga, sangat percaya pada SDM Indonesia sebagaimana telah dibuktikan oleh nenek moyang kita.

Sangat Relevan

Seharusnya, JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam kaitan dengan pembangunan PLTN harus belajar dan mewarisi visi dan strategi Soeharto sebagai mahaguru Golkar, bukan membuat pernyataan yang jauh di bawah kualitas dari visi dan strategi Soeharto. Lepas dari kita senang atau tidak, pro atau kontra terhadap Soeharto, pernyataan Soeharto tersebut sangat relevan dengan tuntutan dan tantangan bangsa dewasa ini dan ke depan dalam kebijakan energi. Bangsa yang memiliki harga diri dan percaya diri, serta rasa kebangsaan yang kental, pasti akan mendukung visi dan strategi Soeharto.

Mengenai penolakan masyarakat atas pembangunan PLTN di wilayahnya, sebagaimana dikatakan JK, sebenarnya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyosialisasikan PLTN. Apabila sosialisasi PLTN dilaksanakan pemerintah secara intensif, jujur, terbuka, dan objektif, penulis yakin masyarakat tidak akan ragu untuk menerima, bahkan sangat mendukung kehadiran PLTN di wilayahnya. Dibandingkan dengan Jepang, yang rakyatnya sangat trauma dengan bom atom akibat peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, yang menelan korban tewas sekitar 220.000 jiwa, akhirnya menerima pembangunan PLTN di negaranya setelah melalui sosialisasi intensif yang dilakukan pemerintah. Adalah sangat ironis dan memprihatinkan apabila pembangunan PLTN di Indonesia, pemerintah yang memiliki segalanya baik dana, prasarana, sarana, informasi, maupun kuasa kalah pada LSM dalam soal sosialisasi.

Gempa yang sering terjadi di Indonesia sebagai alasan Golkar yang dijurubicarai JK menolak PLTN adalah sikap mengingkari kenyataan serta tidak paham atau tidak mau paham atas perkembangan teknologi reaktor nuklir yang diaplikasikan dewasa ini. Frekuensi gempa di Jepang mungkin lebih tinggi dari di Indonesia, namun Jepang dewasa ini memiliki 53 unit PLTN yang sedang beroperasi dan 2 unit yang sedang dibangun (data PRIS-IAEA per 22-02-2009). Hal ini terjadi karena lokasi PLTN telah melalui penelitian dan kajian yang sangat matang dan didukung oleh teknologi nuklir yang paling maju dan aman, serta terus dimutakhirkan. Apalagi dewasa ini sistem keselamatan/keamanan reaktor nuklir diterapkan dengan sistem pertahanan berlapis (defence in depth) yang meliputi komponen reaktor, sistem proteksi reaktor, konsep hambatan ganda, pemeriksaan, dan pengujian, serta pendidikan dan pelatihan para operator sesuai dengan standar persyaratan internasional yang sangat ketat dan terus diupgrade sesuai perkembangan teknologi.

Dengan sistem pertahanan berlapis itu, risiko terjadi kecelakaan yang membahayakan manusia dan lingkungan sangat kecil kemungkinannya.

Kemudian, penilaian Golkar yang menolak PLTN dengan alasan SDM Indonesia sedikit ceroboh dibandingkan dengan Jepang, sebenarnya Golkar yang ceroboh dan salah menilai, karena sangat bertentangan dengan kenyataan dan di sisi lain melecehkan SDM Indonesia. Saat ini, ada tiga reaktor nuklir yang sedang beroperasi masing-masing Reaktor Triga Mark II (1965) di Bandung, Reaktor Kartini (1979) di Yogyakarta dan Reaktor Serbaguna Siwabessy (1987) di Serpong, yang seluruh operatornya adalah putra bangsa terbaik hasil didikan dalam dan luar negeri.

Sejak beroperasi sampai sekarang reaktor-reaktor itu tidak pernah bermasalah yang membahayakan manusia dan lingkungan. Kenyataan ini membuktikan bahwa putra bangsa yang mengoperasikan seluruh reaktor bukan yang ceroboh, tetapi yang memiliki disiplin tinggi dan budaya kerja prima yang tidak kalah dengan SDM Jepang, dan negara lainnya.

Dari uraian tersebut, seharusnya pandangan, visi dan strategi Soeharto tentang iptek nuklir dan kehadiran PLTN di Indonesia menjadi amanah Golkar untuk direalisasikan. Pandangan, visi, dan strategi tersebut sangat relevan, bahkan menjadi prioritas utama dalam menjawab tuntutan dan tantangan bangsa di bidang energi, dewasa ini.

Penulis adalah anggota HIMNI dan mantan anggota MPR/DPR

Apa beda reaktor nuklir dari bom atom atau bom nuklir ?

2009-01-16T15:00:00.000+07:00

Pada bulan Desember 2008 dalam salah satu yahoo-chatgroup telah muncul sebuah
ungkapan bahwa ada seorang gurubesar dari universitas di Indonesia, dan juga ada
seorang pakar fisika nuklir, yang menyatakan bahwa reaktor nuklir adalah bom atom atau
bom nuklir yang dikendalikan. Kemudian ada yang mengisyaratkan bahwa pengertian
tersebut telah menjadi pemahaman umum masyarakat di sekitar Muria.
Kalau hal ini benar maka telah terjadi suatu pembohongan besar.

Kemiripan antara cara kerja bom atom dan cara kerja reaktor nuklir hanyalah sebatas
terjadinya reaksi berantai saja pada kedua-duanya. Sama-sama reaksi berantai nuklir,
akan tetapi dalam kenyataannya reaksi berantai yang terjadi sangat berbeda, bahkan
berbeda sangat jauh.
Dalam bom nuklir reaksi fisi terjadi dengan kecepatan neutron yang sangat tinggi,
energinya di atas 1 MeV: begitu lepas dari pembelahan uranium neutron langsung
berhadapan dengan bahan uranium-235 murni. Tidak ada uranium 238 ataupun bahan
lain. Reaksi berantai sudah selesai dalam waktu kurang dari satu per trilyun detik.
Dalam reaktor nuklir reaksi fisi terjadi dengan kecepatan neutron lambat, energinya
sekitar 0,025 eV. Bahan bakar uranium yang digunakan hanya mengandung 3-4 persen
uranium-235, selebihnya adalah uranium-238. Karena itu begitu neutron lepas dari reaksi
fisi uranium-235 ia akan berbenturan dengan air (dalam reaktor nuklir PLTN jenis PWR),
khususnya inti hidrogen, dan akan mengalami penglambatan sampai ia berpeluang
ditangkap lagi oleh uranium-235 yang hanya 3-4 persen. Perbenturan dengan inti
hidrogen rata-rata 16-17 kali, sebelum neutron menyebabkan fisi berikutnya. Karena itu
proses reaksi berantai sekurangnya berjalan seribu kali lebih lambat ketimbang dalam
bom nuklir. Karena itu reaktor nuklir tidak dapat meledak seperti bom nuklir.

Lalu, mesti ada yang bertanya, kok bisa terjadi ledakan Chernobyl ? Jawabnya: walaupun
reaksi berantai dalam reaktor nuklir jauh lebih lamban ketimbang reaksi berantai dalam
bom nuklir, tetapi dia terjadi lebih cepat ketimbang reaksi manusia yang berupaya
mematikan reaksi berantai. Ini tampaknya tidak disadari oleh para operator Chernobyl-4
pada tahun 1986, yang rupanya kurang paham mengenai perilaku reaktor jenis RBMK.
Hal ini tidak perlu dikhawatirkan dengan reaktor nuklir dalam PLTN jenis PWR atau
BWR karena peningkatan jumlah neutron akibat reaksi berantai yang meningkat cepat
tidak akan meningkatkan jumlah neutron lambat menjadi semakin banyak, karena air
sekitar batang bahan bakar akan bergelembung dan tak mampu memperlambat neutron.
Jadi reaksi berantai akan menurun dengan sendirinya.

Italia memilih nuklir untuk pengembangan energi jangka panjang

2009-01-12T12:06:00.002+07:00

Setahun sesudah kecelakaan PLTN Chernobyl-4 pada
tahun 1986 Italia memutuskan untuk menghentikan operasi
semua PLTNnya. Sekarang penghentian PLTN itu mulai disesali
karena harga energi sudah meningkat tajam dan kini timbul
masalah pasokan gas dari Rusia-Ukaina yang terganggu.
Berikut ini berita mengenai hal tersebut.

Nuclear the 'only solution' to Italy's energy imports
09 January 2009

The continuing squeeze on gas supplies in Europe has led a utility
president to declare "The only long run solution for Italy is nuclear
energy."
Giuliano Zuccoli, president of Edison, made the statement in an interview with
Corriere della Sera yesterday. "Italy has the most advanced and efficient energy
system of the world, based on combined cycle power plants. The only problem is
that these plants need gas to work." Supplies of gas to European markets have
dropped by 30% because of the spat between Gazprom and its Ukrainian
customers that began on 1 January.
Edison has 17% of Italy's power generation capacity, making it the second
largest supplier, while Zuccoli is also the chair of the supervisory board of
another power utility, A2A, which was founded in January 2008 after the merger
of AEM Milan and ASM of Brescia.
Relying as it does on energy imports, Italy is well prepared for disruptions to its
gas supply. The Italian government claims to have some of the largest reserves
in Europe, which amount to 14 billion cubic metres and are said to be adequate
to last for two months. However, there is not yet a clear long term strategy or
goal for energy policy: "Although we can be calm in the short run, I think we
should face the problem firmly, thinking in the medium and long run. That's why
I'm strongly supporting nuclear energy," Zuccoli said.
Edison, controlled by A2A, is one of the founders of Energy Lab, a think tank it
created in September 2007 with AEM, the Lombardia region, the University of
Milan, the University of Milan - Bicocca, the Catholic University, Milan Polytecnic
and Bocconi University.
In October 2008 Energy Lab produced a Preliminary Report on the Conditions for
the Return of Nuclear Energy in Italy. In this paper, Energy Lab gave several
recommendations such as ensuring government decisions on new nuclear
projects can be made quickly. "Bureaucracy, this is the real problem. We can't
know how long it will take to get all the authorizations. Edison is ready and we
gave our indications through the latest report," Zuccoli said.
Claudio Scajola, Italy's minister of economic development has declared that
energy diversification is no longer avoidable and nuclear energy is the first option.
In the medium term, a statement from Scajola said, "we are working on new
agreements with other [gas] supplier countries" and "in any case we cannot but
think about the future and diversify our sources with the return to nuclear power."
He concluded that "The shortsightedness of the past continues to put us at risk."
Italy once had a thriving nuclear power sector, but a referendum called after the
Chernobyl disaster in led to the country's five reactors being shut down by 1990.
In recent days Slovakian and Bulgarian leaders have mooted the possibility of
restarting nuclear reactors shut down as part of EU accession agreements.
Another European country forced to connect the current gas crisis to its past
nuclear power policies is Germany. A coalition government helped to power by a
minority Green contingent put in place legislation to force all nuclear power plants
to close early. The country has since worked hard to build sufficient wind and
solar power to replace the reactors that still provide about one third of electricity,
but as the dates for nuclear shutdown approach it seems increasingly likely that
coal will be the fuel of choice to replace nuclear power. German voters will go to
the polls in September, with the future use of nuclear power in terms of energy
security and climate protection as a major issue.

Tiga berita menarik

2009-01-12T12:01:00.001+07:00

Keputusan untuk membangun PLTN perlu diambil sekitar 10
tahun sebelum ia diperlukan kehadirannya di dalam sistem
jaringan listrik. Jadi untuk sistem listrik Jawa-Madura-Bali PLTN
paling cepat dapat beroperasi pada tahun 2018, apabila
keputusan diambil saat ini (Januari 2009).

Tiga berita berikut mengenai:

1. Bulgaria dan Slovakia yang tengah mempertimbangkan
untuk mengoperasikan kembali PLTN buatan Uni Sovyet
yang sebelumnya dihentikan sebagai prasyarat untuk
bergabung ke dalam Uni Eropa.

2. Pada tahun 2008 sebanyak 10 proyek pembangunan PLTN
dimulai konstruksinya (tiga dihentikan).

3. Di Sendai, Jepang, perusahaan listrik Kyushu telah
DIMINTA oleh penduduk sekeliling kedua PLTN Sendai
untuk membangun PLTN ketiga di lokasi yang sama.

1. Gas dispute elicits calls to restart old reactors

Russia's ongoing dispute with Ukraine about gas supplies and prices has revived
calls from Bulgaria and Slovakia for restarting early-model Soviet-design reactors
which were shut down as a condition of joining the EU. Bulgaria proposes
immediately to prepare Kozluduy-3 for restart, and Slovakia is in a position to
restart Bohunice V1 unit 2 anytime, since it was only withdrawn from service ten
days ago. Article 36 of Bulgaria's EU accession agreement says that in a national
crisis the country has the right to resume power generation at Kozloduy 3 and 4,
and Bulgaria's President has said that the current situation verges on being a
national crisis. The Slovak prime minister said that "If Slovakia should be held
hostage to the Russian-Ukrainian dispute, ... I can imagine ... re-launching the
operation of Jaslovske Bohunice nuclear power plant V1."

2. 2008 as a year of nuclear construction starts

During 2008 no new reactors were connected to grids, and three old ones were
taken out of service: Hamaoka 1 & 2 in Japan, and Bohunice 3 in Slovakia - the
latter as a condition of EU entry. But more positively there were ten construction
starts: China: Hongyanhe 1, Fuqing 1, Ningde 1 & 2, Yangjiang 1, Fangjiashan 1;
South Korea: Shin Wolsong 2 & Shin Kori 1; and Russia: Leningrad II-1,
Novovoronezh II-1, boosting the construction total to 43 (37.6 GWe), up from 33
(26.6 GWe) a year earlier. There were about a dozen power uprates in five
countries. Two small Indian reactors had been due to start up in 2008 but were
delayed by fuel shortages. In addition, work to complete the long-stalled
Mochovce 3 and 4 units in Slovakia was officially launched.

3. New Japanese reactor planned

Kyushu Electric Power has announced its plan to build a third nuclear reactor at
its Sendai plant in SW Japan, to be on line in 2019. This will be a 1590 MWe
Mitsubishi APWR, and construction is expected to begin in 2013. Cost is put at
Y540 billion ($5.8 billion). The company was petitioned several years ago by the
local community to build a further reactor here

Walhi Ketinggalan Zaman

2008-09-13T22:39:00.002+07:00

Jakarta 13 September 2008

Pada tanggal 11 September 2008 harian Kompas memuat berita tentang pernyataan Walhi Indonesia dan Walhi Jawa Barat mengenai PLTN, yang dibuat dalam suatu diskusi yang diselenggarakan di ITB. Pernyataan itu berupa keberatan-keberatan Walhi atas rencana Pemerintah untuk membangun PLTN di Jawa, antara lain karena biaya modal yang tinggi, tidak cukupnya sumberdaya manusia terlatih, faktor keselamatan operasi PLTN dan kemungkinan terjadinya musibah akibat gempa..

Keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Walhi dalam acara diskusi di ITB tersebut boleh dikatakan ketinggalan zaman. Dengan kenaikan harga energi yang mengacu pada harga minyak internasional sejak awal tahun 2004, yang tidak kurang dari tiga kali lipat, biaya pembangkitan listrik dengan memakai bahan bakar nuklir adalah yang paling rendah ketimbang alternatif lainnya seperti batubara dan gas bumi. Sehingga perkembangan kelistrikan dunia sekarang sudah melirik bahan bakar nuklir sebagai bahan bakar yang paling diminati untuk pembangkitan listrik dalam skala besar. Bahkan hanya tinggal soal waktu saja negara Eropa seperti Jerman dan Italia sekalipun, yang mempunyai undang-undang yang akan/sudah menghentikan operasi PLTN, bakal mengambil langkah yang berlawanan. Dalam era globalisasi masa kini dan untuk masa mendatang, tidak ada alasan bagi sesuatu negara untuk tidak memanfaatkan peluang dari tersedianya teknologi nuklir, guna menempuh kebijakan yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Alasan ketergantungan kepada negara lain untuk bahan bakar dan untuk teknologi, dengan sendirinya terbantah oleh tersedianya pasaran dunia di mana negara peminat tinggal memilih sendiri pasokannya dari mana. Alasan keamanan dan keselamatan juga terbantah dengan beroperasinya 439 PLTN di 30 negara lebih secara andal dan menguntungkan. Kemudian kalau mau menunggu sampai tersedianya cukup sumberdaya manusia yang terlatih, mau menunggu berapa lama lagi ? Bukankah dengan melancarkan proyek pembangunan PLTN justru sumberdaya manusianya dapat dengan cepat dipersiapkan ?

Lagipula dengan melancarkan program pembangunan PLTN bahan bakar nuklir menggantikan peran gas bumi dan batubara yang kedua-duanya dapat di-ekspor. Dengan demikian tercapailah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya energi.

Demikianlah tanggapan Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan..

PLTN: Pilihan Yang Tak Terhindarkan

2008-07-26T12:16:00.003+07:00

1. Pemenuhan kebutuhan energi menimbulkan perebutan energi dalam skala global: minyak, gas, dan batubara. Dipicu antara lain oleh India dan China sebagai negara haus energi dan karena pertumbuhan industrinya.

Pertumbuhan ekonomi dunia memerlukan asupan energi, yaitu energi komersial seperti minyak dan gas bumi, batubara, tenaga air dan tenaga nuklir, serta panasbumi, dan juga energi non-komersial yaitu biomassa seperti kayu dan arang kayu. Terdapat korelasi yang erat antara pertumbuhan perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan konsumsi energi komersial[1]. Dalam penggunaan energi komersial di dunia prosentase pangsa minyak bumi masih yang terbesar, walaupun batubara juga mendekati.

Selain itu minyak menjadi acuan utama untuk harga energi internasional, karena sifatnya yang luwes dan mudah dikelola dan diperlakukan (disimpan dan diangkut). Mulai awal tahun 2004, dengan situasi ketersediaan minyak yang semakin mengetat pada harga sekitar $30/bbl, maka harga minyak intenasional meningkat. Peningkatan berlanjut dan pada awal tahun 2008 mencapai $100/bbl.

Sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah, harga beberapa jenis bbm pun mengalami gejolak yang serupa. Demikian pula dengan harga gas alam dan harga batubara. Peningkatan yang pesat selama enam bulan pertama tahun 2008 telah menimbulkan suasana krisis melanda perekonomian negara. Akibatnya Pemerintah R.I. terpaksa menaikkan harga bbm pada bulan Mei 2008.

Bersamaan dengan gejolak perkembangan harga minyak mentah dan bbm selama beberapa tahun terakhir ini, laju pertumbuhan ekonomi China dan India semakin melejit dan permintaan akan pasokan minyak kian melonjak. Hal inilah yang antara lain mendorong terus kenaikan harga minyak sehingga mencapai tingkat $90/bbl pada akhir tahun 2007 dan kini (akhir Juni 2008) sudah menembus $ 140/bbl.

Menurut Energy Information Administration (EIA), Departemen Energi Amerika Serikat, data dari Oil & Gas Journal (OGJ) menunjukkan bahwa cadangan terbukti minyak China adalah 18,3 milyar barrel pada Januari 2006, sedang angka untuk India adalah 5,6 milyar barrel pada Januari 2007. Diperkirakan oleh EIA bahwa produksi minyak China tahun 2006 mencapai 3,8 juta barrel sehari, sedang konsumsi minyak China tahun 2006 diperkirakan mencapai 7,4 juta barrel sehari, atau naik 500 ribu barrel sehari ketimbang tahun 2005. Untuk India, produksi minyak adalah 846 ribu barrel sehari pada tahun 2006, sedang konsumsi minyak mencapai 2,63 juta barrel minyak sehari. Diramalkan pula bahwa kenaikan permintaan minyak China tahun 2006 merupakan 38 persen dari seluruh kenaikan permintaan dunia, sedang kenaikan permintaan India adalah 100 ribu barrel sehari untuk tahun 2007 dan 2008[2].

Saat ini samasekali belum ada gambaran kapan harga minyak internasional akan melandai di tahun-tahun mendatang. Namun hampir dapat dipastikan tidak akan jatuh lagi di bawah $80/bbl[3] (atau hampir tiga-kali lipat harga pra-2004). Bahkan dalam enam bulan tahun 2008 ini telah meningkat sekitar 50 persen.

2. Cadangan minyak dunia, cadangan gas dunia, dan cadangan batubara dunia diperkirakan cukup sampai akhir abad ke-21. Mengapa nuklir menjadi incaran ?Harga ketiga energi fosil dengan minyak sebagai acuan cenderung terus meningkat sejalan semakin besarnya permintaan.

Pandangan para ahli adalah bahwa dari segi sumberdaya, ketersediaan cadangan minyak dunia sampai akhir abad ke-21 ini tidak perlu dirisaukan. Cadangan terbukti minyak dunia tahun 2007 adalah 1237,9 milyar barrel; sedang gas alam adalah 6263,3 trilyun cubic feet; dan batubara adalah 847,49 milyar ton[4]. Yang patut dirisaukan adalah ketersediaan kapasitas produksi dan pasokan minyak mentah dan bbm dunia. Kedua hal ini bergantung pada perkembangan harga internasional dan perkembangan kebijakan OPEC. Apabila harga naik, dapat dipastikan bahwa investasi untuk kapasitas produksi akan meningkat pula, baik untuk minyak mentah maupun untuk bbm[5].

Peran energi nuklir adalah dalam pasokan tenaga listrik. Perkembangan konsumsi listrik dunia lebih cepat meningkat ketimbang konsumsi energi primer, karena selain tenaga listrik dibutuhkan untuk menggerakkan dan menghidupkan semua perangkat yang membuat kehidupan manusia lebih nyaman ia juga sangat dibutuhkan oleh sektor industri, dan tenaga listrik juga sama luwesnya dengan minyak dan bbm, kecuali bahwa tenaga listrik tidak dapat dengan mudah disimpan[6].

Dengan kenaikan harga minyak yang meningkat sejak tahun 2004, maka harga gas juga meningkat sama pesatnya. Harga gas di Amerika Serikat kini bahkan sudah di atas $10/mmBtu.

Ini menyebabkan biaya pembangkitan listrik yang paling murah adalah dari batubara dan nuklir yang keduanya sebanding, yaitu di bawah harga $0,05/kWh[7]. Bahkan menurut World Nuclear Association, sejak tahun 2005 biaya pembangkitan listrik nuklir adalah yang paling rendah di mana pun di dunia kecuali di mulut tambang batubara yang harganya murah.

Karena adanya peluang listrik nuklir lebih rendah biaya pembangkitannya ketimbang listrik batubara, maka perusahaan listrik di seluruh dunia terpaksa mengkaji kembali kemungkinan memanfaatkan teknologi nuklir. Harga batubara pun turut meningkat dengan naiknya harga minyak internasional dan harga gas.

Selain itu, listrik nuklir terbukti ramah lingkungan (tanpa emisi SO_x, NO_x, dan CO₂), juga ada kecenderungan PLTN dapat dioperasikan selama 60 tahun[8].

3. Negara-negara pemakai PLTN. Data negara pemakai, kapasitas yang dimilikinya, negara-negara yang akan membangun PLTN, termasuk kapasitas dan jenis reaktor.

Dewasa ini ada 30 negara yang memiliki PLTN komersial, yang jumlahnya 439 dengan kapasitas total 372 GW. Berikut tabel negara dan jumlah PLTN serta kapasitasnya.

Tabel 1. PLTN Beroperasi Komersial

(IAEA 19 Juni 2008)

Negara	Jumlah satuan	Jumlah kapasitas (MWe)
Afrika Selatan	2	1800
Amerika Serikat	104	100582
Argentina	2	935
Armenia	1	376
Belanda	1	482
Belgia	7	5824
Brazil	2	1795
Bukgaria	2	1906
China	11	8572
Finlandia	4	2696
Hongaria	4	1829
India	17	3782
Inggeris Raya	19	10222
Jepang	55	47587
Jerman	17	20470
Kanada	18	12589
Korea Selatan	20	17451
Lithuania	1	1185
Meksiko	2	1360
Pakistan	2	425
Perancis	59	63260
Republik Czech	6	3619
Republik Slovakia	5	2034
Rumania	2	1300
Rusia	31	21743
Slovenia	1	666
Spanyol	8	7450
Swedia	10	9014
Swiss	5	3220
Ukraina	15	13107
Total Dunia[9]	439	372202

Adapun jumlah PLTN di seluruh dunia menurut jenis terdapat dalam tabel berikut. Jenis yang paling banyak adalah jenis PWR, yang juga paling banyak perusahaan pemasoknya.

Tabel 2. PLTN Yang Beroperasi Komersial Menurut Jenis

(IAEA, 19 Juni 2008)

Jenis PLTN	Jumlah Satuan	Jumlah Kapasitas (MWe)
BWR	94	85287
FBR	2	690
GCR	18	9034
LWGR	16	11404
PHWR	43	22358
PWR	265	243429
Total	438	372202

Menurut data per Juni 2008 yang dihimpun secara terus menerus oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency atau IAEA), jumlah PLTN yang dewasa ini sedang dibangun di seluruh dunia adalah 34 buah, yaitu 6 di Rusia, 6 di India, 6 di China, 3 di Korea Selatan, 2 masing-masing di Bulgaria, Taiwan dan Ukraina, dan satu masing-masing di Amerika Serikat, Argentina, Finlandia, Iran, Jepang, Perancis dan Pakistan, dengan kapasitas total 28,4 GW.

Untuk memberikan gambaran mengenai PLTN di negara berkembang, berikut ini dikutipkan dua tabel PLTN yang beroperasi di India dan di China.

India termasuk negara yang paling awal membangun PLTN: PLTN pertama adalah jenis BWR yang diimpor dari Amerika Serikat. Selanjutnya yang dibangun adalah jenis PHWR melalui kerjasama dengan Kanada. Tetapi setelah India mengadakan percobaan ledakan nuklir pada tahun 1974, kemudian India dikenai embargo teknologi nuklir oleh negara Barat, dan harus membangun PLTN secara berdikari. Strategi yang dipilih adalah untuk menggunakan PHWR, lalu pengembangan FBR (reaktor pembiak) dan dalam jangka panjang untuk memanfaatkan sumberdaya thorium yang dimilikinya.

India's operating nuclear power reactors:

Reactor	Type	MWe net, each	Commercial operation	Safeguards status
Tarapur 1 & 2	BWR	150	1969	item-specific
Kaiga 1 & 2	PHWR	202	1999-2000
Kaiga 3	PHWR	202	2007
Kakrapar 1 & 2	PHWR	202	1993-95	by 2012 under new agreement
Kalpakkam 1 & 2 (MAPS)	PHWR	202	1984-86
Narora 1 & 2	PHWR	202	1991-92	by 2014 under new agreement
Rawatbhata 1	PHWR	90	1973	item-specific
Rawatbhata 2	PHWR	187	1981	item-specific
Rawatbhata 3 & 4	PHWR	202	1999-2000	by 2010 under new agreement
Tarapur 3 & 4	PHWR	490	2006, 05
Total (17)		3779 MWe

Kalpakkam also known as Madras/MAPS
Rawatbhata also known as Rajasthan/RAPS
Kakrapar = KAPS, Narora = NAPS
dates are for start of commercial operation.

Jadi dalam kurun waktu 40 tahun India hanya mengoperasikan kapasitas sebanyak 3779 MW, hal mana disebabkan ukuran PLTNnya yang relatif kecil. Tetapi ini dicapai dengan berdikari tanpa alih teknologi dari luar.

Berbeda dengan India, China yang meledakkan percobaan nuklirnya pertama kali pada tahun 1964 berhasil merebut posisi Taiwan di PBB pada tahun 1972 dan langsung dianggap sebagai negara nuklir atau pemilik bom nuklir. PLTN pertama di-impor dari Perancis dan selanjutnya juga mendesain dan membangun PLTN PWR sendiri di Qinshan. Untuk secara cepat memanfaatkan energi nuklir China juga membangun PLTN jenis PHWR dari Kanada dan jenis PWR dari Rusia. Dalam waktu kurang dari 20 tahun China sudah mengoperasikan PLTN dengan kapasitas mendekati 9000 MW[10].

Operating Mainland Nuclear Power Reactors

Units	Province	Type	Net capacity (each)	Commercial operation	Operator
Daya Bay-1 & 2	Guangdong	PWR	944 MWe	1994	CGNPC
Qinshan-1	Zhejiang	PWR	279 MWe	April 1994	CNNC
Qinshan-2 & 3	Zhejiang	PWR	610 MWe	2002, 2004	CNNC
Lingao-1 & 2	Guangdong	PWR	935 MWe	2002, 2003	CGNPC
Qinshan-4 & 5	Zhejiang	PHWR	665 MWe	2002, 2003	CNNC
Tianwan-1 & 2	Jiangsu	PWR (VVER)	1000 MWe	2007	CNNC
total (11)			8587 MWe

4. Kenapa kita perlu PLTN.? Untuk menjamin ketahanan energi harus dilakukan diversifikasi sumber energi. Nuklir ramah lingkungan. Risiko yang dianggap tinggi harus diantisipasi dengan dua hal: 1. teknologi yang terbukti, 2. SDM yang dipersiapkan

Kenapa kita perlu PLTN ? Dari uraian di atas dapat dikemukakan alasan-alasan berikut.

1. Biaya pembangkitan listrik yang paling rendah saat ini dan untuk masa mendatang adalah biaya pembangkitan listrik nuklir[11]. Biaya listrik dari batubara saat ini masih dapat bersaing dengan nuklir, terutama di Amerika Serikat di mana sektor listrik diserahkan kepada swasta dan terdapat sumber batubara yang besar dan dapat diangkut dengan mudah melalui jaringan kereta-api[12]. Akan tetapi batubara menghadapi beberapa tekanan yang akan menaikkan harganya di masa mendatang: (1) Kenaikan harga minyak dan gas yang terjadi sejak tahun 2004 telah mendorong kenaikan harga batubara, baik di Asia maupun juga di Amerika Serikat; (2) Kecenderungan dunia dewasa ini adalah untuk memberlakukan suatu penalti (hukuman) terhadap batubara karena peranannya dalam menambah emisi karbon yang menjadi penyebab pemanasan global. Pencemar karbon di negara industri bakal dikenai pajak tambahan sesuai jumlah karbon yang dilepas ke udara. Pada waktunya negara berkembang juga akan terpaksa memberlakukan pengaturan seperti itu.

2. Di Indonesia sistem kelistrikan yang dapat menampung PLTN komersial sebesar 600 MW ke atas untuk sementara ini hanyalah di pulau Jawa[13]. Sumber alternatif lain untuk Jawa adalah gas bumi, yang harganya tinggi dan sedapat mungkin hanya digunakan untuk memenuhi beban variabel dan beban puncak. Selain itu ada tenaga air, yang sumbernya di Jawa sudah dimanfaatkan semua dan tidak dapat ditambah lagi karena padatnya permukiman. Alternatif ketiga adalah panasbumi, yang potensinya di Jawa masih ada sekitar 8000 MW; namun sumber ini sulit untuk dapat dipastikan penjadwalan perencanaannya karena masih memerlukan dana berisiko untuk pengembangannya (eksplorasi dan eksploitasi yang memerlukan pemboran). Sumber terbarukan seperti energi surya tidak dapat digunakan untuk menambah kapasitas produksi listrik secara besar-besaran dan hanya cocok sebagai pasokan skala rumah-tangga di daerah terpencil. Pembangkit tenaga angin memerlukan cadangan pembangkit diesel yang menambah biaya. Sumberdaya angin di kawasan khatulistiwa juga terbatas.

3. Apabila sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali hanya mengandalkan pada batubara sebagai pemikul beban dasar, maka dalam waktu dekat ini terdapat kendala mengenai calon-calon lokasi PLTU di Jamali karena saat ini sudah mulai dirasakan terbatas. Hal ini disebabkan luasnya kebutuhan lahan untuk PLTU karena harus menyediakan ruang dan fasilitas untuk dermaga tongkang dan penyimpanan batubara cadangan. Di samping itu seyogyanya ada pembatasan terhadap jumlah kapasitas PLTU yang dapat dibangun dan di-operasikan di Jamali karena dampaknya terhadap lingkungan.

4. Masuknya PLTN sebagai pemikul beban-dasar dalam sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali akan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan tersebut karena menjadikannya tidak akan tergantung pada satu atau dua jenis sumber energi saja (batubara dan gasbumi). Strategi seperti inilah yang ditempuh oleh Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

5. Menggunakan PLTN di Indonesia akan menjadikan sistem energi Indonesia lebih optimal karena batubara dan gasbumi yang tidak jadi digunakan dapat dipakai, selain untuk ekspor, untuk meraih nilai tambah yang lebih tinggi dalam sektor industri, rumah-tangga, dan lain-lain, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan bakar.

6. Dengan ditambahnya opsi tenaga nuklir dalam pengembangan sistem kelistrikan Indonesia maka akan terbukalah peluang untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi nuklir maupun di bidang teknologi secara umum. Dapat diupayakan peningkatan porsi industri lokal dalam pembangunan serangkaian PLTN di masa mendatang, dan hal ini dapat dipastikan akan membawa manfaat pula pada peningkatan teknologi pada umumnya.

Risiko kecelakaan seperti yang terjadi terhadap PLTN Chernobyl-4 pada tahun 1986 dapat dinyatakan sama-sekali tidak ada, karena Indonesia tidak pernah mempertimbangkan untuk membangun PLTN tipe tersebut (RBMK). Sudah dapat dipastikan bahwa PLTN yang dibangun di sekitar Gunung Muria akan memiliki kubah pengungkung yang kuat untuk menahan radiasi, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan dengan reaktor.

Peluang kejadian seperti yang dialami oleh PLTN Three Mile Island-2 pada tahun 1979 (yang tanpa korban jiwa atau cedera) pun akan lebih kecil lagi ketimbang peristiwa tersebut, berkat perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan teknologi keselamatan nuklir yang telah dilakukan oleh industri nuklir sejak tahun 1979.

Namun untuk mewaspadai dan menjaga agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka suatu upaya yang sungguh-sungguh perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang nantinya akan berkecimpung di dalam pengembangan industri nuklir Indonesia.

[1] Ini berlaku dalam kurun waktu tertentu, asalkan selama itu tidak terdapat gejolak harga energi yang berarti.

[2] Jadi kenaikan permintaan minyak dari dua negara Asia ini saja merupakan hampir 50 persen kenaikan permintaan seluruh dunia.

[3] Atau setara harga BBM Rp. 5800/liter dengan asumsi $ 1 = Rp. 9200,-

[4] Produksi dunia tahun 2007 adalah 81,5 juta bph minyak, 284,5 milyar CF/hari gas alam, dan 6,4 milyar ton batubara. Data dari tayangan website BP berjudul Statistical Survey of World Energy Resources 2008.

[5] OPEC akan menjaga supaya kenaikan harga tidak terlalu besar, agar ekonomi dunia tidak terpuruk dan pangsa energi alternatif tidak naik. Kebijakan ini cukup berhasil, kecuali semester pertama tahun 2008 ini.

[6] Menurut Statistical Survey of World Energy Resources 2008, produksi listrik dunia naik 4,8% dan konsumsi energi primer dunia naik 2,4% pada tahun 2007.

[7] Biaya produksi listrik (tanpa biaya modal) di Amerika Serikat untuk nuklir dan batubara adalah sen$ 1,76/kWh dan sen$ 2,47/kWh sedang untuk minyak dan gas adalah sen$ 10,26/kWh dan sen$ 6,78/kWh, data th 2007 (NEI).

[8] Saat ini lebih dari 100 PLTN sudah beroperasi lebih dari 30 tahun, di antaranya ada satu yang sudah beroperasi selama 41 tahun dan satu lagi selama 40 tahun. Sebagian besar PLTN komersial di Amerika Serikat sudah dimintakan perizinannya untuk dioperasikan selama 60 tahun (data dari PRIS, IAEA, 2008).

[9] Termasuk 6 satuan di Taiwan dengan kapasitas 4921 MWe.

[10] Kedua tabel PLTN India dan China ini bersumber dari tayangan di website World Nuclear Association, Juni 2008.

[11] Demikian kesimpulan sebuah laporan World Nuclear Association yang terbit Desember 2005.

[12] Kendala listrik nuklir di Amerika Serikat adalah modal swasta masih khawatir akan kegagalan proyek pembangunan PLTN akibat keterlambatan (risiko politik bukan risiko radiasi atau kebocoran). Dengan undang-undang yang terbit tahun 2005 Kongres telah menyediakan insentif untuk mengatasi ini.

[13] Apabila nanti PLTN jenis PBMR sudah berhasil dikembangkan dan di-operasikan dengan sukses di negara lain, maka jenis PBMR yang dapat dibangun dengan ukuran di bawah 200 MW dapat dipertimbangkan untuk digunakan di Indonesia, termasuk di luar pulau Jawa.

Usulan Penghapusan Subsidi BBM Secara Bertahap

2008-05-16T09:04:00.001+07:00

Press Release 15 Mei 2008

Berkenaan dengan rencana penyesuaian harga BBM

Wacana penyesuaian harga BBM di antara beberapa tokoh masyarakat, termasuk di antaranya para pejabat Pemerintah, telah menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat luas baik dari pihak yang dapat menerima hal tersebut sebagai langkah yang patut didukung karena telah melambungnya harga minyak internasional dari sekitar $ 30/bbl pada akhir tahun 2003 hingga saat ini sekitar $ 120/bbl, maupun dari pihak yang merasa belum dapat menerima kenaikan harga BBM dengan alasan bahwa antara lain hal tersebut bakal dapat lebih mempersulit lagi perjuangan hidup mereka di masa mendatang.

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) dengan ini menyampaikan bahwa kami:

1. Mendukung penaikan harga rata-rata BBM dalam waktu dekat sampai sebatas 20 persen atau maksimal 25 persen. Bila tidak dinaikkan maka struktur APBN-P akan “habis” untuk subsidi BBM, pangan dan listrik hingga tidak cukup tersisa untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Selain itu MPEL juga mendukung sebagian penerimaan kenaikan BBM dikembalikan dalam satu dan lain bentuk guna membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin. Sudah tentu program bidang energi lainnya seperti diversifikasi, pengalihan dari minyak tanah ke gas, peningkatan BBG untuk sektor transportasi, peningkatan efisiensi energi serta konservasi energi, perlu tetap dilanjutkan terus.

2. Mensinyalir pula bahwa kenaikan harga BBM tersebut tidaklah cukup tanpa disertai upaya dan kebijakan harga lainnya yang perlu diterapkan ke depan untuk dapat menyelesaikan masalah harga energi dalam negeri secara tuntas. Upaya dan kebijakan harga lainnya tersebut adalah:

(a) Keputusan untuk melakukan penaikan harga rata-rata BBM secara perlahan dan bertahap sampai suatu saat rata-rata harga domestik BBM mendekati titik keekonomian; penaikan yang diperlukan sekitar lima persen setiap triwulan, mulai 1 Oktober 2008.

(b) Penetapan harga energi domestik (BBM, listrik, gas) dilakukan sejauh mungkin berdasarkan nilai kalor setiap jenis energi; penyesuaian harga dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun tidak ada lagi insentif untuk melakukan pengoplosan dan penyelundupan.

(c) Penetapan harga energi domestik dilakukan secara merata untuk seluruh wilayah R.I., atas dasar pengertian bahwa biaya operasional perusahaan energi di luar Jawa-Bali mendapatkan subsidi-silang internal dari biaya operasional perusahaan di dalam wilayah Jawa-Bali.

(d) Penetapan harga batubara dan gas untuk ekspor diserahkan kepada mekanisme pasar internasional, tetapi untuk keperluan domestik ditetapkan setiap triwulan sekitar 5 persen di bawah harga internasional.

Pertimbangan-pertimbangan usulan tersebut di atas adalah.

1. Harga minyak internasional dan dampaknya

Harga minyak internasional sudah melambung tinggi dan belum ada tanda-tanda kenaikan akan berhenti. Pada akhir tahun 2003 harga tersebut pada tingkat sekitar $ 30/bbl, dan pada akhir tahun 2007 telah mencapai sekitar $ 90/bbl, berarti telah meningkat dengan laju 32 persen/tahun. Kini bahkan sudah mencapai $ 120/bbl.

Harga BBM dalam negeri seharusnya sebagai sasaran jangka menengah ditetapkan mendekati harga minyak internasional. Bila tidak, penyusunan APBN akan senantiasa menghadapi masalah karena penentuan harga BBM harus dilakukan dengan kejutan yang berdampak negatif. Tetapi bilamana harga BBM dalam negeri sudah mencapai kesetaraan dengan harga internasional, maka kita akan selalu mampu dan dapat mengimpor dari mana pun, jika diperlukan.

2. Harga BBM dalam negeri secara bertahap harus disesuaikan

Kenyataan perkembangan harga minyak internasional selama empat tahun terakhir ini menyudutkan kita untuk mengambil tindakan penyesuaian harga dari waktu ke waktu. Kenyataan pula bahwa penyesuaian yang drastis seperti yang dilakukan pada tahun 2005 telah menimbulkan dampak yang amat merugikan. Kenyataan pula bahwa penyesuaian harga secara bertahap selama pertengahan tahun 2001 hingga akhir tahun 2003 tidak berdampak secara berarti terhadap inflasi.

Oleh karena itulah maka di samping kenaikan sebesar 20 persen atau maksimal 25 persen sekitar tanggal 1 Juni 2008 nanti, sebaiknya pula Pemerintah sekaligus mencanangkan akan dinaikkannya harga BBM sebanyak sekitar 5 persen setiap triwulan ke depan sehingga mendekati tingkat harga internasional. Sebaliknya apabila terjadi penurunan harga minyak internasional kebijakan harga secara bertahap akan dapat dihentikan lebih cepat.

Sebagai contoh yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Meksiko, walaupun Meksiko penghasil minyak yang besar harga bensin di Meksiko ditetapkan naik sekitar 1 persen setiap bulan, sehingga dalam jangka waktu empat tahun terakhir ini harga tersebut meningkat hampir 30 persen. Ternyata hal tersebut tidak berdampak secara berarti terhadap inflasi di Meksiko.

Kebijakan ini juga sangat berguna bagi pelaku bisnis / industri karena dengan demikian ada kepastian usaha pada waktu mendatang.

3. Penetapan harga energi domestik

Harga energi domestik yang merata di seluruh wilayah R.I. telah diterima sebagai kebijakan harga yang adil. Biaya penyediaan energi di wilayah di mana permintaan sangat tinggi seperti Jawa-Madura-Bali dapat ditekan karena “economies of scale”, sedangkan biaya penyediaan energi di wilayah dengan permintaan rendah seperti di luar Jawa-Madura-Bali sudah pasti jatuh lebih tinggi. Karena itu kebijakan harga energi yang merata adalah wajar, mengingat perusahaan energi secara internal dapat melaksanakan subsidi-silang dari operasi di Jawa-Madura-Bali untuk operasi di luar wilayah tersebut. Sudah tentu daerah di luar Jawa-Madura-Bali, yang berhasrat meningkatkan pelayanan penyediaan energi dengan memberlakukan harga energi yang lebih tinggi ketimbang harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai insentif bagi perusahaan energi, dapat saja mengambil keputusan yang berbeda.

Namun kebijakan harga energi yang berlaku hingga kini, di mana terdapat disparitas yang cukup besar antara berbagai jenis BBM seperti minyak tanah, minyak solar, bensin premium dan BBM non-subsidi dan antara berbagai sektor peruntukan semisal industri, transpor dan rumah-tangga, adalah kebijakan yang perlu dibenahi. Ternyata bahwa kegiatan oknum yang tak bertanggung-jawab, seperti penyelundupan, pengoplosan, dan perdagangan liar masih amat sulit diberantas.

Oleh karena itulah maka MPEL berpendapat bahwa, selain harga energi perlu terus ditetapkan berlaku merata di seluruh wilayah R.I., penetapan setiap jenis energi juga perlu ditetapkan sejauh mungkin menurut nilai kalor setiap jenis energi dan berdasarkan suatu strategi jangka menengah untuk menghapus disparitas harga energi. Hal ini berarti bahwa penaikan harga minyak tanah, karena saat ini subsidi per liternya paling besar, pada awalnya harus dengan prosentase tertinggi; tentu dengan penetapan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi supaya tidak terlampau memberatkan anggota masyarakat yang kurang mampu.

4. Penetapan harga energi primer untuk keperluan dalam negeri.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka harga energi primer untuk keperluan domestik juga sulit untuk dipertahankan dengan nilai diskonto yang besar. Sudah tentu perusahaan penghasil energi primer seperti gas bumi dan batubara mengharapkan dihapuskannya diskonto bagi keperluan dalam negeri. Bila tetap besar maka perusahaan penghasil energi primer akan lebih condong untuk mengekspor produksinya ke luar negeri.

Berhubung dengan itu MPEL berpendapat bahwa nilai diskonto hendaknya cukup sekitar 5 persen, setidaknya tidak lebih dari 10 persen. Hal ini akan mendorong perusahaan penghasil energi untuk secara sukarela menyediakan produksinya guna keperluan di dalam negeri. Juga dapat lebih mudah mencegah “under-pricing” harga ekspor.

Jakarta, 15 Mei 2008

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan

Subsidi BBM : Lambat laun harus hapus !

2008-05-16T08:29:00.002+07:00

Wacana pro dan kontra kenaikan harga BBM tengah berkecamuk di tengah masyarakat. Sebagian besar mengenai keberatan masyarakat terhadap rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara maksimal sebanyak 30 persen menjelang tanggal 1 Juni 2008. Padahal Pemerintah sendiri belum memutuskan seberapa besar kenaikan tersebu.

Kiranya masih banyak misinformasi yang beredar terkait subsidi BBM ini. Bahkan dipertanyakan pengertian subsidi itu sendiri. Tidak lain dari Pak Kwik Kian Gie, mantan Ketua BAPPENAS dan Menko Perekonomian, turut menyatakan bahwa istilah subsidi adalah suatu pembohongan. Kalau begitu Pak KKG pernah ikut membohongi rakyat !

Pemerintah berpendapat, kalau BBM dijual dengan harga di bawah harga internasional maka hal itu berarti harus disediakan subsidi dalam APBN. Dalam pelaksanaannya, menurut APBN harga internasional adalah harga yang diasumsikan oleh Pemerintah bersama DPR ketika APBN disahkan. Dalam APBN-P 2008 harga tersebut $ 95/bbl. Padahal harga bensin premium "subsidi" saat ini adalah Rp. 4500/liter, atau setara dengan hitungan atas dasar harga minyak mentah sekitar $ 60/bbl dan kurs $ sebesar Rp. 9200/$. Jadi APBN benar: ada subsidi untuk bensin premium. Terlebih lagi saat ini harga minyak internasional sudah menembus $ 120/bbl.

KKG mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia masih untung dari pengelolaan penyediaan dan konsumsi BBM. Karena penerimaan negara masih lebih tinggi ketimbang pengeluaran dari sektor minyak. Lalu katanya sebaiknya harga BBM tak perlu dinaikkan karena kasihan rakyat yang kurang mampu, nanti bakal terpukul lagi.

Di sini KKG melakukan pembodohan masyarakat, demi kepentingan politik. Saat ini perekonomian Indonesia paling tidak sudah pulih kembali seperti keadaan sebelum kenaikan BBM tahun 2005. Jadi sudah siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Tetapi tentunya tidak sepertyi kenaikan tahun 2005 yang dilakukan dua kali hingga melebihi 150 persen.
Terlepas benar atau tidaknya hitungan KKG mengenai kita belum rugi, kenyataan yang terjadi adalah bahwa kalau harga terlalu rendah maka konsumen cenderung berlaku boros. Berarti konsumsi BBM bakal naik, berarti pula cadangan minyak kita bakal cepat habis. Suatu saat nanti kita bakal rugi, tidak untung lagi. Lalu kita akan mengonsumsi batubara ?

Berhubung dengan hal-hal itu maka MPEL menerbitkan press release untuk menawarkan sebuah pemecahan terhadap maalah pelik ini. Berikut ini adalah naskah press release yang dimaksud.

Beda Argentina-Brazil dengan Indonesia

2008-03-05T22:27:00.003+07:00

Komentar terhadap pernyataan sikap 28 “Akademisi”

Di salah satu harian ibukota diberitakan bahwa Argentina-Brazil Sepakati Pembangunan PLTN (Republika, Senin 25 Februari 2008, halaman 16). Sehari sebelumnya, Minggu 24 Februari 2008 harian Kompas memberitakan tentang “pernyataan sikap 28 akademisi Indonesia“ yang mendesak Pemerintah untuk membatalkan PLTN Muria (Kompas, Minggu 24 Ferbuari 2008, halaman 1).

Lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain pula ikannya. Kalau di Argentian-Brazil para akademisinya, lebih-lebih yang tidak membidangi masalah energi secara umum atau nuklir secara khusus memilih diam, di Indonesia lain lagi. Di Indonesia para akademisinya, bahkan yang tidak membidangi energi apalagi nuklir merasa tahu dan perlu bicara. Celakanya semua itu didasarkan pada informasi yang kebenarannya dapat dipertanyakan, bias yang tertuang dalam Landasan Pertimbangan Forum Akademsi 23 Februari 2008 (LPFA) yang berjudul “Menyikapi PLTN Fisi dan Kebijakan Energi Di Indonesia”, yang sudah barang tentu LPFA ini disusun juga oleh seorang atau lebih akademisi dimaksud.

Saya jadi teringat Imam Gazali yang membagi manusia ini dalam empat kelompok. Dan para akademisi kita tersebut terjebak masuk dalam kelompok keempat pembagian Imam Gazali yang dimaksud, yaitu “Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu”. Gejala ini di Indonesia begitu menjamur, terutama sekali kalau sudah menyangkut PLTN, dan mereka bicaranya bukan main, bahkan sepertinya lebih tahu dan lebih galak dari mereka yang menekuni bidang ini.

Mari kita simak beberapa butir saja dari Landasan Pertimbangan Forum Akademisi 23 Februari 2008 (LPFA) tersebut:

Risiko Kecelakaan (LPFA butir 3, saya mulai dari sini saja).

Yang dipakai sebagai acuan adalah majalah Nature, 359 tahun 1992 (lima belas tahun yang lalu). Sebagai ilmuwan apalagi akademisi, tentunya acuan pustakanya berkembang dari waktu ke waktu dan tidak berpaku pada pustaka yang terbit 15 tahun yang lalu. Bandingkan dengan acuan saya (bukan akademisi), yaitu informasi yang tertuang dalam “The Chernobyl Legacy (TCL)“ yang diterbitkan oleh IAEA tahun 2006 (2 tahun yang lalu). TCL berisikan kesimpulan dari pertemuan dua “expert working group (ewg)“ yang diselenggarakan oleh WHO dan IAEA secara terpisah yang dihadiri masing-masing oleh lebih dari seratus ilmuwan dari berbagai belahan dunia, yang mungkin pro nuklir dan mungkin juga anti nuklir tapi nuraninya sebagai ilmuwan terpanggil untuk ikut meneliti dampak kecelakaan nuklir teparah itu. “Expert working group“ ini dibentuk dalam usaha mengkaji 20 tahun dampak kecelakann Chernobyl yang terjadi tahun 1986. IAEA menangani masalah dampak terhadap lingkungan sedang WHO menangani masalah dampak terhadap kesehatan dan program penangannya. Pertemuan EWG ini didukung oleh IAEA, WHO, FAO, UNDP, UNEP, UN-OCHA, UNSCEAR, Grup BANK DUNIA, Pemerintah Belarus, Federasi Rusia dan Ukraina, yang disebut Forum Chernobyl. Penyelenggara dan sebagian besar pendukungnya adalah lembaga teknis PBB yang kredibilitasnya tidak perlu dipertanyakan. Begitu juga pesertanya, ilmuwan dan akademisi yang kredibilitasnya juga tidak diragukan!

Inilah beberapa hasil yang saya kutip:

Korban meningal “hanya“ 56 orang (dan bukan 10.000 atau 25.000 sampai 100.000 seperti yang disebutkan dalam LPFA). 47 dari 56 orang yang meninggal ini adalah para pekerja kedaruratan, yang terdiri dari antara lain para pegawai PLTN, anggota regu Pemadam Kebakaran, Prajurit dan sukarelawan berumur antara 25 – 45 tahun, yang disebut “liquidator“ yang diterjunkan ke daerah dengan radiasi tinggi disekitar PLTN yang mengalami kecelakaan. Total diperkirakan sebanyak 750.000 “liquidator“ yang terjun ke daerah radiasi tinggi itu, 350.000 diantaranya menerima dosis rata2 sekitar 100 mSv (miliSievert). Bandingkan dengan pekerja nuklir yang hanya boleh menerima 20 mSv pertahun atau penduduk yang hanya 1 mSv pertahun. Meskipun demikian “hanya“ 47 orang dari 750 000 liquidator itu yang meninggal atau hanya 0,006 %. Yang 9 orang lagi dari 56 yang meninggal itu adalah jumlah anak-anak dari 4.000 anak (usia s/d 18 tahun) yang terkena kanker thyroid (jadi hanya 0,25 %). Dengan demikian “survival rate-nya“ lebih dari 99 %! Juga tidak ada bukti yang meyakinkan terjadinya kenaikan jumlah penderita leukimia, solid cancer dan penyakit lain yang terditeksi. Dan tidak terditeksi pula menurunnya tingkat kesuburan atau terjadinya anomali pada kelahiran bayi di sana. (Silahkan baca: Mohammad Ridwan, “Overview Of the Three-Mile Island and Chernobyl Accidents” dipresentasikan dalam “Indonuclear 2007”, Jakarta 2-3 April 2007 atau masuklah ke www. iaea.org).

Dalam butir ini disebutkan bahwa negara-negara maju menghapus PLTN secara bertahap? Apa benar?! Yang diacu adalah Jerman dan Swedia, dua negara yang sampai sekarang tetap mengoperasikan PLTN. Kapan mau dihapus secara bertahap? Tidak ada ketentuan yang pasti, mungkin juga nanti tidak dihapus. Masalahnya terletak pada persaingan/isu antar partai politik dan kebutuhan energi negara tersebut secara keseluruhan. Reaktor termal di Mulheim-Kaerlich (1.300 MWe) yang diacu dari Wilardjo, 2007b (makalah belum ditebitkan, hebat (!) makalah belum terbitpun sudah diacu oleh akademisi kita ini), memang benar dimatikan setelah beroperasi selama 25 bulan (dari bulan Maret 1986 s/d September 1988) dan terkoneksi kejaringan selama 13 bulan (dari bulan Agustus 1987 s/d September 1988).

Masalahnya terletak pada penemuan kemudian bahwa tapak PLTN ini terletak pada suatu patahan. Demi keselamatan, lebih baik merugi. Seharusnya kita unjuk jempol pada keputusan yang hebat ini. Austria dari dulu memang tidak akan membangin PLTN, karena dapat beli listrik PLTN dari Republik Czech dan Republik Slovak, dua Negara yang mengoperasikan 11 (sebelas) PLTN buatan Rusia (tipe WWER). Austria selama ini selalu membantu kedua negara tersebut dengan dana besar untuk memperbaiki sistem keslematan PLTN buatan Rusia dimaksud! Swiss, dengan 5 PLTN mungkin sudah merasa tercukupi kebutuhan listriknya, dan selama ini tidak pernah mengalami “byar pet”, lha untuk apa membangun PLTN lagi? Mubazir kan? Mengapa para akademisi ini tidak menyebut Finlandia, (tetangga Swedia) yang telah menambah PLTN-nya satu lagi, atau Jepang dari 35 PLTN (tahun 1986 – ketika kecelakaan Chernobyl terjadi) menjadi 56 (tahun 2006 – 20 tahun sesudah Chernobyl), atau Korea Selatan, negara industri baru dari 7 PLTN (1986) menjadi 20 PLTN (2006) – kenaikan hampir tiga kali lipat, atau RRC dari 0 (1986) menjadi 9 (tahun 2006).

Kecelakaan lainnya?

Jumlah kecelakaan PLTN di dunia ini yang besar hanya tiga, yaitu di Three Mile Island, Chernobyl dan Mihama, dan korban meninggal hanya terjadi di Chernobyl saja dengan korban meninggal 56 orang. Jumlah korban meninggal dalam kecelakaan nuklir total dari semua kegiatan nuklir, PLTN, kesehatan, industri, “hanya“ 186 dari 539 korban selama 54 tahun sejarah PLTN dan kalau di rata-ratakan hanya 3 pertahunnya. Angka ini sudah termasuk satu orang yang hara-kiri di Jepang karena merasa bertanggung jawab terjadinya kebakaran di Reaktor Monju! Bandingkan dengan industri kimia yang mencapai korban meninggal 238 orang pertahunnya (data tahun 1970 -1987), tambang batu bara yang sampai 5.000 pertahunnya (saat ini), atau kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang pada akhir 90-an dan awal 2000 “hanya“ sekitar 30 perhari (atau setahun 11.000 pertahun) dan menjadi sekitar 50-an (setahunnya 18.000) saat ini. Acara mudik tahun 2004 memakan korban meninggal 184 orang, sama dengan jumlah korban meninggal kecelakaan nuklir total (186) selama 65 tahun sejak reaktor nuklir pertama dioperasikan di Universitas Chicago! (Silahkan baca: Mohammad Ridwan, Peranan SDM dalam Keselamatan Nuklir, dipresentasikan dalam Seminar NAsional III SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta, 21 November 2007, STTN BATAN, Yogyakarta) Bias? Ya tentu. Cuma nengapa Akademisi kok bias dalam mengungkapkan fakta, lha mahasiswanya jadi bagaimana nanti?!

Pencemaran Bahang (Thermal Pollution) – LPFA butir 2b – halaman 5.

Pendek saja: Pemanasan Global bukan disebabkan oleh panas yang dilepas oleh PLTN ke lingkungan. Bahkan di beberapa tempat di daerah panas dilepaskan oleh air PLTN biota terutama ikan tumbuh berkembang lebih subur dari tempat lain. Pustaka yang diacu adalah Wilardjo, 2007a. Kok gitu!

Limbah Radioaktif dan Cadangan Uranium Dunia (LPFA butir 2 dan butir 6)

Konsentrasi saya berikan kepada limbah dengan aras tinggi, yaitu bahan bakar bekas, yang secara teknis sebetulnya bukan limbah karena masih dapat dan akan digunakan. Ada dua mashab yang dianut oleh komunitas nuklir mengenai bahan bakar bekas ini.

Mashab pertama yaitu mashab Eropa, yang diikuti juga oleh Jepang, yaitu tidak menyimpannya tapi mendaur ulang, mengambil sisa uranium yang belum terbakar dan plutonium hasil reaksi fisi sebagai bahan bakar nuklir baru (di Perancis fasilitas daur ulang teletak di La Hague, di Inggris di Sellafield, sedang Jepang di Rokkasho-mura). Plutonium hasil daur ulang ini kemudian dicampur dengan bahan bakar nuklir uranium dan disebut oksida campuran atau “mix-oxide“ populer disebbut MOX. Saat ini sebagian besar 59 PLTN Perancis sudah menggunakan MOX tadi dan Jepang akan segera menyusulnya. Jadi kalau dibilang cadangan uranium (murni) terbatas ya benar, tapi bahan bakar nuklir akan tak tebatas apalagi kalau reaktor pembiak masuk dalam percaturan lagi dan thorium mulai dimanfaatkan sebagai bahan bakar nuklir di samping uranium. Jadi klaim pendukung PLTN bahwa energi nuklir merupakan energi berkelanjutan bukan isapan jempol belaka (lihat halaman 10 LPFA). Karena itu janganlah terjebak masuk kelompok 4 Imam Gazali!

Mashab yang kedua dianut Amerika Serikat, menyimpannya, mungkin untuk dapat digunakan generasi mendatang. Di simpannya di bawah pegunungan Yucca, di Nevada. Proses daur ulang komersial di Amerika Serikat dihentikan oleh Presiden Ford dan Presiden Carter pada tahun 1976-1977.

Dalam halaman 5 LPFA disebutkan bahwa 1.000 MW PLTN menghasilkan 25 ton limbah bahan bakar nuklir dan dihalaman 6 dibeberkan jumlah limbah bahan bakar nuklir perkawasan, yang totalnya “hanya“ 171.000 ton (baca ribu ton). Mengapa tidak disebut juga limbah yang dikeluarkan PLTU batu bara misalnya dengan daya 1.000 MW(e), beroperi satu tahun dengan faktor beban 57 % yang akan menghasilkan limbah CO2 sejumlah 6.500.000 ton (baca juta ton), SO2 – 44.000 ton, NOx – 22.000 ton, abu dan logam berat beraacun seperti As, Cd, Hg, Pb – 20.000 ton. Berapa jumlah limbah perkawasan? Tak terhitung. (Silahkan baca: Mohammad Ridwan “PLTN dan Lingkungan Hidup“, Prosiding Dialog PLTN dst, Yogyakarta 9-10 September 1998, Pusat Studi Energi UGM). Mengapa Akademisi harus bias lagi dalam mengungkapkan fakta, lha mahasiswanya bagaimana!

PLTN Tidak Menghasilkan Listrik Murah (butir 7 LPFA – halaman 11)

Banyak studi yang dilakukan dan dipublikasikan diantaranya dalam WNA Report (Desember 2005), oleh Universitas Chicago (2004) atau oleh Royal Academy of Engineering (2004). Saya tidak mau membuat perhitungan dengan menggunakan rumus macam2 (seperti dalam ketiga pustaka tersebut) dengan memasukkan biaya modal, bunga bank, waktu pembangunan, amortisasi dlsb dlsb, yang dianut para akademisi ekonomi kita, untuk membuktikan bahwa Listrik PLTN lebih murah dari lainnya. Saya hanya akan menggunakan logika pedagang kaki lima saja! Pedagang kaki lima itu, dengan melihat perkembangan pasar dan bisa mendapat untung, dagangan langsung digelar di kaki lima, dengan segala macam risiko digerebek Satpol. Di dunia ini terdapat 437 PLTN, (data bulan Juni 2007, diantaranya, di Amerika Serikat – 103 PLTN, di Perancis - 59, di Jepang - 55, di Rusia - 31, di Korea Selatan - 20, di UK - 19, di Kanada - 18 dllnya) yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan listrik swasta maupun BUMN yang mencari untung. Jadi menurut saya sungguh bodoh lah perusahaan itu mau membangun PLTN kalau harga jual listriknya jadi merugi.

Risiko Terorisme (LPFA butir 4 halaman 9)

Risiko ini sudah disadari oleh semua termasuk masyarakat internasional. Karena itu ada konvensi yang disebut Convention on Physical Protection of Nuclear Materials yang di Indonesia juga sudah diratifikasi dalam bentuk Kepres RI No 49 Tahun 1986 (dua puluh tahun yang lalu). Konvensi ini mensyaratkan adanya berbagai proteksi fisik terhadap fasilitas nuklir yang mempunyai bahan bakar nuklir. Karena itu bukan untuk gagah-gagahan kalau semua reaktor nuklir dijaga ketat dengan pagar berlapis, karena hal itu merupakan persyaratan internasional. IAEA setiap mengirimkan inspektur safeguards-nya ke suatu negara, termasuk Indonesia, akan melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan pada isi Konvensi ini, yang dapat dilaporkan dalam sidang Dewan Gubernur IAEA atau Konferensi Umum tahunan IAEA. Kalau suatu negara belum mampu melaksanakan konvensi ini secara benar, IAEA menyediakn bantuan dalam bentuk IPPAS atau International Physical Protection Advisory Service).

Karena itu paling baik masuk ke kelompok 2 pembagian Imam Gazali, yaitu “Mereka Tahu bahwa Tidak Tahu”. Kalau memang tidak tahu apa salahnya sih bertanya, (malu bertanya sesat dijalan lho– kata orang dulu) atau cari di ineternet, tapi jangan bias.

Pelanggaran Terhadap UU yang Berlaku (Butir 8 LPFA, halaman 12)

Pustaka yang diacu adalah Setianto 2007a (makalah belum diterbitkan – jadi masih dalam angan-angan). Menurut halaman 12 itu, kerugian nuklir adalah perusakan lingkungan yang diharuskan pencemarnya bertanggung jawab, sedang dalam UU No. 10 Tahun 1997 menurut ybs, tidak ada mengenai hal perusakan lingkungan. Coba tengok Penjelasan UU No. 10 Tahun 1997 itu yang menyebutkan bahwa “penggantian kerugian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan harus sesuai dengan nilai kerugian kerusakan ditambah dengan besarnya biaya untuk melakukan tindakan rehabilitasi lingkungan“. Lho apanya yang kurang ya! Bab UU ini hanya mengatur ganti rugi pihak ke tiga saja. Perlu diketahui bahwa tidak semua negara yang mengoperasikan PLTN mencantumkan pergantian kerugian nuklir terhadap pihak ketiga ini dalam UU-nya. Paling mereka-mereka itu meratifikasi Konvensi Paris yang kemudian disempurnakan dengan Konvensi Vienna, yang tentunya sama saja. Pidana, ya ada. Pidana diatur oleh UU lain, tidak diatur di UU No 10 Tahun 1997. Kalau misalnya operator PLTN ugal-ugalan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan nuklir dan memakan korban, seperti sopir Metro Mini yang mencemplungkan bisnya ke kali Sunter sampai 22 orang penumpangnya meninggal atau bis Kramat jati yang tebakar di tol Jagorawi sampai 30 lebih penumpangnya ikut terbakar mati, ya operator ini akan kena pasal pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal. Itupun kalau operator ini selamat. Inilah suahnya kalau Akademisi sudah bias, jadi mata di tutup. Atau karena memang sudah terjebak masuk kelompok 4 yang saya maksud di awal tulisan ini.

Ketergantungan pada Pihak Asing (LPFA-hal 9)

Jangan berilusi tentang ketergantungan pada Pihak Asing. Kapal Terbang? Mobil? Motor? Bahkan Sepedapun tergantung pada pihak asing. Kok itu. Staples, isi staples, peniti dan jarumpun tergantung pada pihak asing. Bahkan bukan itu saja. Beras, gula, bungkil kelapa, garam dan bahkan kedelepun sekarang ini tergantung pada pihak asing. Karena itu hindarilah berfilosofi. Yang perlu disiapkan adalah suatu kebijakan alih teknologi yang progressif, melalui adopsi, adaptasi dan innovasi, atau istilah ilmiahnya, melalui lisensi, integrasi teknologi dan innovasi, di semua strata pembangunan yang menggunakan teknologi. Untuk maksud ini perlu disiapkan apa yang saya sebut welcoming infrastructure. Dalam hal ini peran akademisi sangat besar dan berarti!

Kesimpulan.

Banyak hal-hal kecil yang dimuat dalam LPFA ini yang tidak benar dan bias. Celakanya pustaka DN yang diacu banyak yang bias, sedang pustaka LN ya sudah kuno! Misalnya tentang rawan gempa. Jepang dengan 55 PLTN juga negara rawan gempa. Tapi tidak ada satupun kecelakaan PLTN dengan dampak sepersepuluh Chernobyl saja yang disebabkan oleh gempa. Ada persyaratan khusus untuk itu. Atau mengenai Kr-85 dan Xe-125. Nggak benar itu. Karena itu saya hanya berkonsentrasi menyoroti hal-hal yang utama saja.

Dengan tulisan ini, bukan maksud saya untuk mengurui atau mengajak semua orang apalagi akademisi untuk pro nuklir. Pro dan kontra itu terserah masing-masing orang atau pribadi, seperti saya tidak pro “gudeg” yang katanya enak sekali. Saya lebih pro “ayam sri suharti” – lebih mantep. Yang menjadi keprihatinan saya ialah para akademisi kita ini terjebak dalam subtansi yang tidak diketahuinya secara teknis apalagi dikuasainya, dan mencoba membahasnya dan menentukan sikap lagi, dan dilepaskan ke publik. Sedang informasinya tidak akurat dan sangat bias dan akhirnya terkesan membohongi publik. Pengertian saya “ilmuwan itu, apalagi akademisi boleh salah, tapi tidak boleh bohong“. Lha kalau akademisi kita sudah begini bagaimana nasib bangsa ini. Anak didiknya yang nota bene kompenen bangsa dan calon pemimpin masa depan akan mendapat ilmu yang bagaimana? Lha mau dibawa ke mana bangsa ini? Apalagi dua orang penandatangan sikap ini adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saya hormati, sedang anggota AIPI itu menurut UU No 8 Tahun 1990 tentang API adalah ilmuwan terkemuka. Celaka!

Kalau tidak mau nuklir atau anti nuklir ya bilang saja “saya anti nuklir” – tidak ada masalah! “Cendekiawan memang harus memihak”, kata Mang Usil, KOMPAS. Tapi jangan sekali-kali mencoba melampirkan berbagai alasan teknis yang tidak dikuasainya, apalagi data yang disodorkan sangat bias dan bahkan masih dalam angan-angan karena belum dipublikasikan!

Cobalah baca Testimony, yaitu statement Patrick Moore, pendiri Green Peace di depan Subkomisi Kongres Amerika Serikat yang membidangi Energi dan Sumber Daya Alam (2004) yang menyebutkan bahwa there is now a great deal of scientific evidence showing nuclear power to be an environmentally sound and safe choice” atau makalah Bruno Comby yang menyatakan bahwa “Green Opposition to Nuclear Energy was a Historical Mistake”. Bruno Comby adalah seorang environmentalist yang menulis 10 buku tentang lingkungan hidup dan hidup sehat yang diterjemahkan dalam 15 (baca limabelas) bahasa termasuk best seller-nya Environmentalist for Nuclear Energy, atau tulisan James Lovelock dalam Reader Digest bulan May tahun 2005 dengan judul Our Nuclear Lifeline, saya kutip sedikit dari tulisannya: “I have been green all my life. I love the natural world and have devoted my scientific career to understand how it all works, …dst dst. Our life line is nuclear energy”. Ke tiga tulisan ini akan saya sampaikan kepada ke dua orang anggota AIPI yang saya hormati itu).

Akhirulkalam saya mohon maaf kepada semua pihak, kalau gaya bahasa saya ceplas-ceplos dan bertendensi menggurui. Jauh dari itu, cuma gaya ceplas-ceplos itu sudah bawaan saya dari lahir, karena saya orang Madura. Tapi nothing personal. Tujuan saya semata untuk meletakkan semua ini pada posisi yang semestinya.

Mohammad Ridwan

(Pensiunan PNS, mantan Kepala BAPETEN 1998-2004, mantan Staf Ahli Menristek 1993 -1998, mantan Ketua Tim RUU Nuklir (1995-1996) dan mantan Direktur Kerjasama Teknik IAEA 1985-1993. Juga mantan Sekjen AIPI 1994-2004, mantan anggota DRN 1984 – 2004 dan mantan Ketua dan anggota Tim RUT, RUK dan RUTi (Riset Ungulan Terpadu, Kemitraan dan Internasional bidang energi Kantor Kementrian Riset dan Teknologi).

Diskusi Panel Tentang PLTN

2008-02-29T22:08:00.000+07:00

FORUM KEPRIHATINAN AKADEMISI

Tentang PLTN

Sebuah Catatan dan Ajakan

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) merasa terpanggil memberikan catatan terhadap diskusi panel tentang rencana pembangunan PLTN yang diadakan pada tanggal tgl. 23 Februari 2008 di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Memang MPEL tidak diundang secara resmi, namun karena topik diskusi erat kaitannya dengan kepedulian MPEL maka kami memberanikan diri hadir dalam diskusi tersebut, setelah sebelumnya minta izin kepada panitya melalui Bapak Simon.

Jumlah panelis peserta Diskusi Panel 25 orang, umumnya bergelar S-3, dan sebagian adalah guru besar dari berbagai perguruan tinggi dari daerah. Para peserta dibekali makalah “Landasan Pertimbangan Forum Akademisi 23 Februari 2008” yang mencakup 12 pokok bahasan pertimbangan. Yang menjadi tujuan diskusi sebagaimana tertulis dalam undangan yaitu “Rencana pembangunan PLTN di semenanjung Muria amat meragukan, baik dari sudut keamanan, maupun dari sudut perencanaan jangka panjang kebijakan energi negara kita. Rencana itu bisa membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia. Secara khusus para akademisi perlu bersama-sama memikirkan, menanggapi dan menyikapi rencana pembangunan PLTN di Indonesia.”

Karena keterbatasan waktu tiap panelis hanya diberi sekitar 5-7 menit untuk mengungkapkan pendapatnya serta usulnya langsung tentang pokok pembahasan. Umumnya ungkapan para panelis dapat dibagi dalam 3 kategori, sebagian besar menyatakan menentang dengan alasan-alasan tertentu, sebagian lagi menyatakan keawamannya tentang topik bahasan, dan ada pula yang berpendapat penundaan PLTN sampai adanya klarifikasi terhadap isu tertentu. Dari ungkapan para panelis, penulis mendapat kesan bahwa alasan mereka yang menentang ada yang „debatable“ dan ada yang didasari pengetahuan dan informasi yang kurang benar tentang PLTN. Dapat disebutkan antara lain kekhawatiran akan berulangnya kasus “Chernobyl”, padahal jenis PLTN tersebut tidak pernah dipertimbangkan apalagi akan dibangun di Indonesia; demikian pula tentang aspek keselamatan operasi PLTN, padahal disain PLTN dari waktu ke waktu terus disempurnakan dan saat ini telah mencapai generasi 3-plus. Dikatakan pula bahwa kebijakan energi selalu bias, padahal kebijakan energi nasional tersebut dirumuskan oleh pakar terbaik Indonesia dan didukung oleh akademisi dari berbagai bidang keahlian dengan memperhitungkan semua faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk aspek keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Setelah semua pembicara menyatakan pendapatnya, diskusi jeda lima menit untuk merumuskan pendapat forum dalam sebuah pernyataan, tanpa memberi kesempatan pada hadirin yang lain untuk menyatakan pendapatnya, hal mana kelihatannya kurang demokratis, tetapi mungkin karena keterbatasan waktu.

Siapapun yang hadir pada saat itu dapat menduga apa arah rumusan. Penulis berusaha menemui moderator untuk menyampaikan sumbang saran, tetapi gagal, karena memang beliau sangat sibuk.. Namun penulis sempat menyampaikan saran kepada 2 orang guru besar anggota panelis agar jangan terjebak membuat pernyataan yang dapat mengurangi integritas dan kredibilitas para akademisi, dan kelihatannya kedua guru besar tersebut menerimanya.

Rumusan awal yang ditawarkan moderator adalah menolak PLTN. Setelah melalui diskusi dan pemungutan suara, seorang panelis guru besar mengusulkan penundaan PLTN sampai klarifikasi isu tertentu. Seperti diberitakan harian Kompas Minggu 24 Februari 2008, diskusi panel mengeluarkan pernyataan: ”Masyarakat Peduli Bahaya PLTN mendesak pemerintah membatalkan segala upaya membangun PLTN fisi di semenanjung Muria dengan alasan:

Risiko terlalu tinggi
Tidak ada urgensinya
Banyak sumber energi alternatif yang ramah lingkungan
Ada penolakan dari masyarakat Indonesia.”

Diskusi panel tanggal 23 Februari 2008, adalah diskusi panel yang ke tujuh (Kompas 24 Februari 2008) sejak awal tahun 2007 yang diselenggarakan di berbagai kota dan penulis menduga bahwa banyak panelis yang tidak mengikuti proses pemahaman pada kesempatan diskusi-diskusi sebelumnya.

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan bersedia melakukan pencerahan terhadap aspek-aspek PLTN kepada semua fihak yang berminat, termasuk rekan-rekan dari Masyarakat Peduli Bahaya PLTN. Berdasarkan pengalaman yang kami punyai, bagi kelompok yang tidak sangat awam, pencerahan paling efektif bukan melalui seminar-seminar, tetapi melalui diskusi intensif kelompok kecil 7 – 10 orang. Silahkan menghubungi kami.

Jakarta, 28 Februari 2008

Sutaryo Supadi

Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan

Sutaryo Supadi sterila@cbn.net.id

budi_sudarsono@yahoo.com

Seminar Nuklir Iran

2008-02-01T15:28:00.000+07:00

Pada tanggal 31 Januari 2008 telah diselenggarakan seminar internasional mengenai program nuklir Iran Penyelenggaranya adalah Media Institute, sebuah lembaga yang didukung oleh media Indonesia.

Pada hari ini diberitakan oleh Kompas bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia telah menyampaikan hal ihwal program nuklir Iran. Secara khusus diuraikan mengenai ketidak-adilan sikap negara Barat terhadap program nuklir Iran yang hanya ditujukan untuk maksud-maksud damai. Tujuan Iran untuk melaksanakan pengayaan uranium sendiri adalah agar Iran tidak tergantung pada pasokan dari luar negeri untuk bahan bakar nuklir guna keperluan pengoperasian PLTN-nya di Busher.

Dalam kata pembukaannya pada seminar tersebut Gus Dur minta agar pembangunan PLTN di Indonesia dilakukan di luar pulau Jawa, yaitu di pulau Karimunjawa. Pernyataan Gus Dur ini banyak disiarkan.

Tetapi bagaimana dengan program nuklir Indonesia ? Kepala BATAN Dr. Hudi Hastowo diberitakan juga menjadi peserta dalam seminar tersebut. Tetapi kok tidak ada yang memberitakan apa yang dikemukakan oleh Kepala BATAN ? Bagaimana ini media Indonesia ?

“PERSIMPANGAN JALAN PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA”

2007-12-06T22:02:00.000+07:00

LAPORAN EKSEKUTIF

PELAKSANAAN DISKUSI PANEL

Jakarta, 28 November 2007

Berdasarkan berbagai dokumen Pemerintah yang terbit selama tahun 2004 – 2006, pada tahun 2007 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RP JPN) yang antara lain menyebutkan bahwa PLTN akan beroperasi pada tahun 2015-2019. Energi nuklir masuk dalam perencanaan energi jangka panjang sebagai bagian dari bauran energi yang berubah selama periode 2005 – 2025.

Di pihak lain mulai tahun 2007 juga muncul berbagai keberatan dari sebagian masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN ini. Hal tersebut adalah sesuatu hal yang normal dalam alam demokrasi dan harus disikapi dengan bijaksana dan ditanggapi secara cerdas. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan bahwa pembangunan PLTN adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional jangka panjang yang pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam usaha menjaring masukan dari masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTN, khususnya dari aspek-aspek non-teknis, Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) menyelenggarakan sebuah Diskusi Panel pada tanggal 28 November 2007 dengan tema “Persimpangan Jalan Pembangunan PLTN di Indonesia”. Lima panelis diminta untuk menyampaikan pendapatnya dan pemikirannya dan para peserta dipersilahkan untuk menyalurkan aspirasinya. Kelima panelis yang diundang oleh MPEL adalah tokoh-tokoh masyarakat yang secara nasional tidak diragukan lagi integritas dan kredibilitas pribadinya, dan masing-masing diharapkan menyoroti rencana pembangunan PLTN dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan hidup dan aspek kepentingan dunia usaha. Kelima tokoh masyarakat yang dimaksud adalah:

1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – aspek politik;

2. Ir Airlangga Hartarto, MBA, Ketua Komisi VII DPR-RI, yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Hendarso Hadiparmono, anggota Komisi VII DPR-RI- aspek ekonomi;

3. Ir. Sarwono Kusuatmadja, anggota Dewan Perwakilan Daerah – RI dan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup – aspek lingkungan hidup;

4. Prof. Dr. A. Syafii Maarif, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah – aspek sosial budaya; dan

5. Ir. Arifin Panigoro, Komisaris Utama PT. Medco, yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Ir. Hilmi Panigoro, CEO PT Medco Energi Internasional TBK dan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) – aspek kepentingan dunia usaha.

Bertindak sebagai moderator diskusi adalah bapak Parni Hadi Direktur Utama RRI.

Dalam kata pengantarnya Ketua Panitia Penyelenggara Sutaryo Supadi menyatakan bahwa program pembangunan PLTN tidak akan mengganggu program kelistrikan lainnya, termasuk crash program 10.000 MW PLTU batubara, karena semua alternatif diperlukan dan nuklir adalah salah satu.

Dalam diskusi panel tersebut terungkap hal-hal sebagai berikut:

Seorang panelis, Sarwono Kusumaatmadja, menyatakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia dengan laju 7-8 % per tahun tidak mungkin dipenuhi jika mengharapkan dipenuhi dari sumber alternatif non-nuklir. Ketersediaan energi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya bermuara pada tersedianya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Secara teknologi PLTN adalah aman, yang terbukti dengan rendahnya tingkat kecelakaan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah PLTN yang telah beroperasi di dunia saat ini.

Selanjutnya diutarakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan PLTN ini masalah utama yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh adalah merancang strategi perjuangan memenangkan persepsi publik, karena sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum memahami PLTN dan persepsi publik terhadap PLTN cenderung negatif. Pemenangan persepsi publik dapat dilakukan dengan mengangkat isu lingkungan, kebutuhan energi yang terus meningkat serta dapat mengangkat posisi tawar Indonesia di mata internasional.

Pandangan panelis ini didukung oleh panelis lain, Prof. Syafii Maarif yang menyatakan bahwa penggunaan tenaga nuklir untuk kepentingan pembangunan listrik sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak mungkin ditolak. Penolakan terhadap proyek PLTN Muria dan sampai-sampai difatwakan dengan hukum haram adalah semata-mata karena adanya misinformasi dan miskomunikasi belaka. Proyek PLTN akan berhasil dengan syarat masyarakat harus diberi informasi secara terbuka, persuasif, jujur, melalui nara sumber yang baik dan mengerti psikologi masyarakat pedesaan. Apabila dilakukan pendekatan secara terbuka masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh media dan kelompok yang mengharamkan PLTN. Saat ini budaya distrust rakyat kepada Pemerintah masih kuat. Untuk keberhasilan proyek PLTN, pertimbangan politik harus dijauhkan, jangan dikaitkan dengan segala macam bentuk pemilihan yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Kita harus maju dengan penuh keberanian untuk suksesnya proyek PLTN ini yang sudah menjadi aksioma dan Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dan komitmennya yang konkrit terhadap pembangunan PLTN ini.

Prof. Komaruddin Hidayat, berkaca dari kunjungannya ke beberapa negara di Asia menyatakan “kesalutannya” terhadap konsistensi program pembangunan di beberapa negara tersebut yang terlepas dari pergantian kepemimpinan dan bahkan sejarah masa lalu, jika hal ini menyangkut teknologi canggih. Pemikiran sebaiknya berorientasi ke depan dan jangan dibumbui kalkulasi politik. Saat ini banyak agenda pembangunan besar yang terganjal oleh keputusan politik yang seringkali tidak rasional. Bisa jadi SBY-JK menahan diri untuk memulai mencanangkan isu nuklir, karena pertimbangan Pemilu 2009, jangan sampai menurunkan popularitas.

Sejak awal harus dipertegas bahwa proyek PLTN sama sekali bukan untuk memperkuat senjata tempur, melainkan untuk maksud damai. Bagi masyarakat awam, isu nuklir memang selalu dikaitkan dengan peperangan, sebagaimana yang terjadi di Iran, Korea Utara, Israel dan Pakistan, dan Indonesia jangan ikut-ikutan. Pada hal pembangunan PLTN tidak hanya sebatas mengatasi kebutuhan listrik, akan tetapi dapat memacu kemajuan penguasaan teknologi canggih, memacu tumbuhnya standar teknologi dan memacu pertumbuhan ekonomi, mendongkrak harkat dan martabat bangsa.

Melihat pembangunan PLTN yang sedemikian pesatnya, terutama di kawasan Asia, seharusnya kita dapat berfikir bahwa PLTN bukanlah hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Dalam kaitan ini teori politik konspirasi mungkin saja ada benarnya. Dalam perhitungan geopolitik, Indonesia memang sengaja dikacaukan agar tidak menjadi maju, tetapi juga tidak dihancurkan. Raksasa ekonomi China dan India akan mengubah peta politik kawasan Asia. Indonesia hanya akan menjadi obyek pemasaran kalau tidak bangkit.

Selama ini sudah banyak ongkos dan korban kebijakan reformasi. Di antaranya kita tidak dapat menjaga aset negara baik fisik maupun sumber daya manusia untuk secara berkelanjutan. Sumber daya manusia pilihan banyak pindah ke luar negeri, kegiatan penelitan dan pengembangan lumpuh total, sedang sektor pendidikan masih kedodoran berhadapan dengan era globalisasi dan era pasar bebas. Terlepas dari pro-kontra isu nuklir, negara yang mampu mengembangkan PLTN, disamping menyediakan jumlah listrik yang cukup dan harga terjangkau, tampaknya lebih disegani dan diperhitungkan dalam politik global.

Sementara itu panelis dari Komisi VII DPR-RI, Hendarso Hadiparmono, setelah memaparkan permasalahan sektor energi, antara pertumbuhan konsumsi listrik yang cepat, keterbatasan cadangan, harga yang tinggi, fluktuasi harga energi fosil terutama minyak bumi dan terjadinya pemanasan global akibat polusi yang terus meningkat akibat pembakaran energi fosil, menyatakan bahwa teknologi PLTN makin handal dan makin aman, ramah lingkungan sedang tingkat harga relalltif lebih murah dan stabil, dan tidak rentan terhadap gejolak harga bahan bakar lainnya, sedang tingkat suplai energi juga stabil dan cadangan sumber dayanya masih melimpah. Selanjutnya dikatakan bahwa kecenderungan (trend) penggunaan energi ke depan akan bergeser dari energi bersumber pada sumber daya alam (resource based energy) ke energi bersumber pada teknologi (technology based energy ).

Panelis ke-lima, Hilmi Panigoro, juga menguraikan kondisi energi saat ini, pemenuhan kebutuhan energi di masa mendatang dan peran swasta nasional dalam penyediaan energi. Disebutkan juga bahwa perusahaannya telah melakukan kajian ekonomi PLTN dengan skenario keuntungan rendah, sedang dan tinggi. Bedasarkan kajian tersebut, disebutkan bahwa PLTN merupakan pembangkit listrik yang kompetitif. PT Medco Energi telah mempersiapkan segala sesuatunya ke arah pembangunan suatu PLTN temasuk program sosialisi terhadap masyarakat di sekitar lokasi dan penyediaan SDM. Selanjutnya panelis menyebutkan bahwa penggunaan energi nuklir sudah saatnya diterapkan di Indonesia. Isu persiapan pembangunan PLTN di Indonesia sudah terdengar sejak tahun 70-an, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Untuk ini diperlukan suatu introspeksi kita semua para stake holders untuk mengkaji kembali persiapan dan kegiatan yang sudah dilakukan dan melangkah lagi dengan lebih pasti ke depan dengan menggunakan cara-cara yang tepat dan benar. Semua aspek harus diperhatikan, khususnya yang menyangkut permasalahan community development masyarakat sekitar tapak PLTN. Dengan demikian maka Pemerintah akan lelbih berani dan lebih tegar memutuskan untuk membangun PLTN yang pertama di Indonesia, dan para stake holders menunggu keputusan Pemerintah tersebut.

Tanggapan peserta diskusi Panel cukup beragam. Salah seorang politisi, mantan angota DPR-RI menyatakan bahwa untuk saat ini sudah tercapai kondisi yang baik untuk mengembangkan PLTN, akan tetapi Pemerintah tampaknya masih maju-mundur dan tidak kompak dalam menyikapi rencana pembangunan PLTN ini, meskipun sudah merupakan satu kebijakan yang diundangkan dan tercantum dalam Peraturan Presiden. Pembicara lain dari kalangan muda menyatakan bahwa hendaknya Pemerintah menyatakan kemauan politiknya (political will) terhadap pembangunan PLTN ini, dan diharapkan agar DPR memberikan dorongan kepada Pemerintah agar Pemerintah menunjukkan kemauan politik ini, dan disertai kemudian dengan tindak lanjut dengan arah yang jelas.. Selanjutnya disebutkan bahwa sudah saatnya mempertimbangkan penggunaan nuklir di pulau Jawa mengingat pertambahan penduduk yang sudah sebesar 3,5 % per tahunnya.

Salah seorang pembicara, yang selama ini dikenal sebagai sosok anti nuklir, menyatakan bahwa menurut website World Nuclear Association (WNA) harga listrik untuk energi nuklir masih lebih tinggi dari batubara, juga menyebutkan bahwa cadangan batubara dan gas hanya cukup untuk 70 tahun mendatang justru di-ekspor, serta cadangan uranium duniapun terbatas juga. Pendapat itu dibantah oleh beberapa peserta yang lain. Yang menarik pernyataan selanjutnya yang mengatakan bahwa “ia tidak anti PLTN”, ia setuju adanya PLTN namun hendaknya PLTN yang akan dibangun dengan cara yang elegan, bukan sekedar membeli, tetapi mengembangkan secara mandiri teknologi PLTN. Seorang panelis membantah bahwa issue tersebut merupakan pilihan, tetapi tidak realistis karena memakan waktu yang lama.

Pembicara lain menyebutkan antara lain perlunya diaktifkan Dewan Energi Nasional dengan partisipasi wakil-wakil rakyat, dan menjauhkan isu PLTN dalam pemilihan Presiden yang akan datang, sedang seorang ahli PLN mengutarakan perlunya mengembangkan teknologi sendiri di dalam negeri dan untuk itu PLTN dipilih dan ditentukan sendiri; namun perlu diperhatikan berbagai kendala untuk menjadi spesialis nuklir di PLN. Seorang ibu, Ketua Women in Nuclear mendukung sumber energi listrik dari nuklir dan agar terdapat peningkatan penggunannya dalam rumah tangga. Sedang pembicara dari Organisasi Pengamat Senjata Massal, meminta perhatian terhadap perencanaan Food and Energy Security. Pembicara juga tidak menyetujui dependency from outside atau ketergantungan terhadap pihak luar, akan tetapi meminta agar tercapai interdependency atau saling ketergantungan.

Dalam kata penutupannya moderator menyebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

“Para pakar peserta diskusi panel dan pembicara menyatakan setuju agar hasil diskusi panel ini segera ditindaklanjuti sehingga terwujud kebijakan go nuclear. Namun pelaksanaannya harus hati-hati dan didukung dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas. Penguasaan teknologi keselamatan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang sunguh-sungguh agar pembangunan dan pengoperasian PLTN berlangsung secara aman. Hal yang lebih penting dari semua ini adalah komitmen Pemerintah terhadap pembangunan PLTN.

Jakarta, 28 November 2007

Laporan Diskusi Panel Segera Terbit

2007-12-02T07:55:00.000+07:00

Laporan mengenai penyelenggaraan Diskusi Panel Pembangunan PLTN di Persimpangan Jalan sedang disusun oleh MPEL dan begitu selesai akan segera ditayangkan.

Sementara itu, bagi para peminat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai MPEL silahkan simak blog kami di url berikut ini:

http://feea.blogspot.com dan juga http://feea2.blogspot.com

Diskusi Panel Pembangunan PLTN di Persimpangan Jalan

2007-12-02T07:34:00.000+07:00

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2005 Badan Koordinasi Energi Nasional melalui Departemen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan dokumen berjudul ”Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 – 2025” Dokumen tersebut memuat program perencanaan energi nasional jangka panjang dengan perkiraan proyeksi kebutuhan energy mix (bauran energi) yang optimal pada tahun 2025. Proyeksi tersebut dihitung berdasarkan berbagai faktor penggerak dan pertimbangan penting, antara lain meliputi: pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya standar hidup, kepedulian terhadap lingkungan dan ketersediaan sumberdaya serta lokasinya.

Pada tahun berikutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang berisi pedoman dalam pengelolaan energi nasional yang bertujuan untuk menjamin keamanan pasokan energi demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada minyak yang masih sangat dominan. Dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa sasaran dalam pengelolaan energi nasional adalah terwujudnya bauran energi yang optimal pada tahun 2025, dengan peran masing-masing jenis energi terhadap kebutuhan nasional adalah : minyak bumi <> 30 %, batubara > 33 %, biofuel > 5 %, panas bumi > 5 %, energi baru & terbarukan (EBT) > 5 % dan batubara cair > 2 %. Sumber energi yang termasuk dalam katagori EBT adalah biomassa, nuklir, mikrohidro, surya dan angin. Dengan proyeksi tersebut maka energi nuklir diharapkan dapat menyumbangkan sekitar 2 % dari seluruh konsumsi energi primer nasional pada tahun 2025.

Dasar pertimbangan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik yang lebih kuat tercantum pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang menyebutkan antara lain bahwa PLTN akan beroperasi pada tahun 2015 – 2019. Energi nuklir masuk dalam program perencanaan energi jangka panjang dengan mempertimbangkan bahwa tingkat keselamatan teknologinya makin tinggi, mampu membangkitkan listrik dengan kapasitas besar, murah dan ramah lingkungan. Persiapan ke arah rencana pembangunan PLTN telah dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, yang meliputi penguasaan teknologi, penyiapan sumberdaya manusia, penyiapan infra struktur perundangan, struktur kepemilikan dan infra struktur lainnya yang merupakan persyaratan penting dalam pembangunan PLTN. Termasuk juga upaya sosialisasi kepada masyarakat luas agar pembangunan PLTN dapat diterima secara wajar sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya keberatan dari sebagian masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN harus disikapi dengan bijaksana dan ditanggapi secara cerdas. Pemerintah harus dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembangunan PLTN adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan nasional dan global dalam menyelesaikan masalah energi jangka panjang. Pembangunan Nasional dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang saat ini sudah menjadi kebutuhan utama yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; sedangkan kebutuhan global yaitu dalam rangka turut berpartisipasi dalam menurunkan tingkat emisi karbondioksida di udara yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu perbedaan sikap masyarakat terhadap PLTN tersebut harus ditanggapi sebagai wujud kontrol masyarakat agar pemerintah dapat mempersiapkan diri lebih baik sehingga resiko pembangunan PLTN dapat ditekan sekecil mungkin.

Dalam upaya untuk menjaring masukan dari pemuka masyarakat, para pakar yang terkait, para anggota legislatif, pemerhati energi, lingkungan dan sosial, maka Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan akan menyelenggarakan Diskusi Panel dengan maksud untuk mencari solusi terbaik merancang langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan pembangunan PLTN sesuai peraturan perundangan yang sudah ada. Diharapkan pula hasil Diskusi Panel dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk Delegasi Indonesia dalam Konperensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali tanggal 3 – 14 Desember 2007.

RUANG LINGKUP

Mengingat selama ini pembahasan mengenai pembangunan PLTN lebih ditekankan pada masalah teknis, maka dalam Diskusi Panel kali ini akan dititik beratkan pada pendekatan aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan oleh para pakar yang sudah dikenal masyarakat secara nasional serta ahli di bidangnya masing-masing.

TUJUAN

Diskusi Panel bertujuan untuk membangun kesamaan persepsi tentang pentingnya strategi nasional untuk menghadapi krisis energi serta menjamin keamanan pasokan energi nasional di kemudian hari demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PEMBICARA

Diskusi Panel akan menampilkan para pembicara :

1. PROF. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) akan membahas dari aspek politik

2. IR. AIRLANGGA HARTARTO, MBA. (Ketua Komisi VII DPR RI, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Pengurus Kadin) akan membahas dari aspek ekonomi

3. PROF. DR. SYAFII MAARIF (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) akan membahas dari aspek sosial budaya.

4. IR. SARWONO KUSUMAATMADJA (anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup) akan membahas dari aspek lingkungan

5. IR. ARIFIN PANIGORO (Komisaris Utama PT. Medco) akan membahas pandangan kalangan dunia usaha terhadap rencana pembangunan PLTN

Sebagai Moderator dalam Diskusi Panel adalah Bapak PARNI HADI (Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI dan mantan Kepala LKBN ANTARA).

TEMPAT DAN WAKTU

Diskusi Panel akan diselenggarakan di RUANG PERTEMUAN BINA KARNA Komplek BIDAKARA, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan,

pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 dengan susunan acara :

08.30 – 09.00 : Registrasi

09.00 - 09.30 : Rehat kopi

09.30 - 12.30 : Pembukaan

Diskusi Panel

12.30 : Penutupan dilanjutkan dengan makan siang