Di Indonesia energi nuklir diperlakukan bagaikan hantu - tidak dipandang sebagai bahan untuk wacana publik tetapi dimuat di surat kabar hanya untuk menakut-nakuti pembaca.Padahal di negara Asia Tenggara lain sudah dijadikan program nasional, seperti yang terjadi di Thailand, Malaysia dan Vietnam. Di Singapura belum, karena ia merupakan sebuah negara kota yang terlalu kecil, baik ruang ataupun permintaan listriknya. Bahkan di Filipina juga sudah diberitakan bakal mengoperasikan PLTN satu-satunya di Asia Tenggara yang selesai dibangun tetapi belum pernah dioperasikan.
Mengapa di Indonesia seolah tabu untuk membahas energi nuklir? Bahkan debat capres dan cawapres tidak ada yang berani mengangkat topik energi nuklir. Yakinlah bukan karena semua capres mendukung pembangunan PLTN. Atau karena semua capres menolak kehadiran PLTN di Indonesia? Tampaknya hanya karena semua pihak beranggapan bahwa topik tersebut terlalu peka secara politis dan hal ini disebabkan sejak awal tahun 2007 telah muncul demo-demo yang menolak pembangunan PLTN.Terlepas dari kenyataan bahwa demo-demo tersebut ada pihak bermodal yang merekayasa.
Perkembangan ini patut disesalkan. Masalahnya, sudah selayaknya soal pembangunan PLTN di tanah air dijadikan topik yang hangat dalam suatu wacana publik yang melibatkan semua pihak. Biar benar-benar dibahas tuntas seluruh aspek manfaat dan mudharatnya. Hanya dengan demikian kita sebagai bangsa dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa depan.
Sabtu, 04 Juli 2009
Rabu, 24 Juni 2009
Press Release Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan
Sehubungan dengan berita Kompas tertanggal 22 Juni 2009 berjudul Nuklir Bukan Solusi Perubahan Iklim dengan ini Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
1.Energi nuklir harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global karena pembangkitan listrik dengan energi nuklir melalui pembangunan dan pengoperasian PLTN merupakan salah satu opsi pembangkitan listrik yang ramah lingkungan, karena PLTN termasuk pembangkit energi listrik yang paling sedikit mengeluarkan emisi karbon.
2.Emisi karbon dalam proses pembangkitan listrik memang tidak terhindarkan baik melalui pemanfaatan energi nuklir (PLTN) atau pun energi terbarukan lainnya, karena selama masa pembangunan PLTN ataupun pembangkit listrik lainnya niscaya akan digunakan energi fosil sebagai sumber emisi kabon.
Namun jumlah emisi karbon tersebut relatif sangat sangat kecil apabila dibandingkan dengan pembangkitan listrik dengan energi fosil.
3.Pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkitan energi listrik (PLTN) menyisakan bahan bakar bekas yang bersifat radioaktif dan berpotensi bahaya. Akan tetapi bahan tersebut wajib disimpan dan dikelola oleh operator PLTN serta diawasi secara ketat oleh lembaga nasional yang berwenang yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), ataupun lembaga internasional yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA). Pengalaman operasi 436 PLTN di seluruh dunia membuktikan bahwa pengelolaan zat radioaktif dalam bentuk bahan bakar bekas dapat terlaksana dengan aman dan tidak membawa bahaya bagi penduduk sekitar.
4.MPEL sangat menyayangkan pemuatan pernyataan Greenpeace Asia Tenggara oleh Kompas 22 Juni 2009 karena berita tersebut kami anggap tidak lengkap dan tidak seimbang serta cenderung menyesatkan masyarakat pembaca, karena tanpa disertai pernyataan yang serupa dari instansi yang berwenang di Indonesia maupun di dunia internasional yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Demikian pernyataan pendapat dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL).
Jakarta 24 Juni 2009
Ketua MPEL
www.feea3.blogspot.com
Catatan tambahan:
Berita Kompas tersebut mengabaikan perkembangan terakhir di dunia internasional, khususnya kecenderungan dalam rangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan mengubah sikapnya terhadap peranan energi nuklir dari sikap menolak peranan energi nuklir ke arah mengharapkan peranan energ nuklir sebagai bagian dari solusi pemecahan masalah perubahan iklim.
1.Energi nuklir harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global karena pembangkitan listrik dengan energi nuklir melalui pembangunan dan pengoperasian PLTN merupakan salah satu opsi pembangkitan listrik yang ramah lingkungan, karena PLTN termasuk pembangkit energi listrik yang paling sedikit mengeluarkan emisi karbon.
2.Emisi karbon dalam proses pembangkitan listrik memang tidak terhindarkan baik melalui pemanfaatan energi nuklir (PLTN) atau pun energi terbarukan lainnya, karena selama masa pembangunan PLTN ataupun pembangkit listrik lainnya niscaya akan digunakan energi fosil sebagai sumber emisi kabon.
Namun jumlah emisi karbon tersebut relatif sangat sangat kecil apabila dibandingkan dengan pembangkitan listrik dengan energi fosil.
3.Pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkitan energi listrik (PLTN) menyisakan bahan bakar bekas yang bersifat radioaktif dan berpotensi bahaya. Akan tetapi bahan tersebut wajib disimpan dan dikelola oleh operator PLTN serta diawasi secara ketat oleh lembaga nasional yang berwenang yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), ataupun lembaga internasional yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA). Pengalaman operasi 436 PLTN di seluruh dunia membuktikan bahwa pengelolaan zat radioaktif dalam bentuk bahan bakar bekas dapat terlaksana dengan aman dan tidak membawa bahaya bagi penduduk sekitar.
4.MPEL sangat menyayangkan pemuatan pernyataan Greenpeace Asia Tenggara oleh Kompas 22 Juni 2009 karena berita tersebut kami anggap tidak lengkap dan tidak seimbang serta cenderung menyesatkan masyarakat pembaca, karena tanpa disertai pernyataan yang serupa dari instansi yang berwenang di Indonesia maupun di dunia internasional yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Demikian pernyataan pendapat dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL).
Jakarta 24 Juni 2009
Ketua MPEL
www.feea3.blogspot.com
Catatan tambahan:
Berita Kompas tersebut mengabaikan perkembangan terakhir di dunia internasional, khususnya kecenderungan dalam rangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan mengubah sikapnya terhadap peranan energi nuklir dari sikap menolak peranan energi nuklir ke arah mengharapkan peranan energ nuklir sebagai bagian dari solusi pemecahan masalah perubahan iklim.
Minggu, 21 Juni 2009
Obama Mengubah Peta PLTN Dunia
Suara Pembaruan, 17 Juni 2009
Oleh Markus Wauran
Sejak kecelakaan PLTN Three Miles Island tahun 1979, praktis tidak ada lagi pembangunan PLTN baru di Amerika Serikat. Langkah itu diikuti beberapa negara di Eropa. Bahkan, Jerman, di bawah kepemimpinan Kanselir Schroeder, memutuskan, tahun 2020 tidak ada lagi PLTN yang beroperasi di negara itu. Namun, keputusan Schroeder ini dikoreksi penggantinya Kanselir Angela Merkel. Langkah itu diambil juga karena tekanan LSM, seperti Greenpeace, yang anti-PLTN, sehingga keberadaan PLTN bukan hanya menyangkut masalah teknis dan lingkungan, tetapi menjadi isu politik yang menggema ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Gerakan anti-PLTN yang dimotori LSM mulai kencang suaranya awal 1990-an bersamaan dengan persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.
Krisis minyak, yang puncaknya 2008, saat harga minyak US$ 150 per barel, menyadarkan negara-negara industri supaya tidak lagi menggantungkan diri pada minyak. Harus dilakukan diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Dari berbagai opsi yang dipertimbangkan, PLTN menduduki urutan teratas. Beberapa tokoh lingkungan global, seperti Dr Patrice Moore, Prof J Lovelock, dan Bruno Comby yang semula antipembangunan PLTN, akhirnya dengan pertimbangan rasional dan objektif mendukungnya untuk mengatasi krisis energi dan lingkungan.
Pada kampanye Pemilihan Presiden AS tahun 2008, rival utama Obama, yakni John Mc Cain dalam pidato kampanye di Houston dan Universitas Missouri, Juni 2008, menyatakan niatnya untuk membuat kebijakan meningkatkan kapasitas nuklir domestik secara signifikan dengan membangun 45 reaktor nuklir sampai 2030. Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pidato di depan Konferensi Ekonomi Partai Kristen Demokrat, pertengahan Juni 2008, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menutup PLTN merupakan kesalahan dan harus direvisi.
Obama, yang memenangkan pemilihan presiden karena mampu meyakinkan rakyat AS dengan isu perubahannya, menggegerkan dunia dalam pidatonya di Praha, 5 April 2009, pada puncak KTT AS-Uni Eropa. Pidato Obama yang menggegerkan itu terkait dengan pernyataannya: "Hari ini saya menyatakan dengan sangat yakin dan jelas komitmen AS untuk mencari perdamaian dan keamanan sebuah dunia tanpa senjata nuklir". Di sisi lain, ada pernyataan Presiden Obama yang sangat maju, yakni "Kita perlu membangun jejaring kerja untuk kerja sama nuklir sipil, termasuk sebuah bank bahan bakar internasional, sehingga negara-negara dapat mengakses energi nuklir untuk tujuan damai tanpa meningkatkan risiko proliferasi. Hal ini merupakan hak tiap negara untuk mengumumkan kembali nuklir, terutama negara-negara berkembang, yang ingin menggunakannya untuk tujuan damai. Yang juga mengejutkan, pidato Obama yang menegaskan: "Kami akan mendukung hak Iran untuk energi nuklir bagi tujuan damai dengan inspeksi yang baik".
Pernyataan Obama itu telah mengubah peta PLTN dunia karena, pertama, setiap negara tanpa rasa takut dan ragu akan menggunakan haknya untuk memanfaatkan energi nuklir karena pasti AS tidak akan intervensi atau menekan asal untuk tujuan damai. Kedua, perubahan iklim dewasa ini, karena kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di mana sumbangan bahan bakar fosil cukup besar dibandingkan dengan energi nuklir yang ramah lingkungan, pasti banyak negara akan beralih pada opsi pemanfaatan energi nuklir, karena alasan ekonomi dan lingkungan.
Ketiga, negara-negara di dunia yang semula mengacu/terpengaruh pada kebijaksanaan AS yang menghentikan pemanfaatan energi nuklir untuk membangun PLTN setelah peristiwa Three Miles Island, dengan pernyataan Obama itu, pasti opsi energi nuklir akan menjadi pilihan kembali, karena idolanya AS, berubah sikap.
Keempat, setiap negara yang akan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai tidak perlu khawatir tentang pasokan bahan bakar, karena ada bank bahan bakar internasional yang menyediakannya. Kelima, dengan sikap Presiden Obama yang mendukung hak Iran memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai, maka negara-negara berkembang akan merasa bebas untuk mengambil opsi memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Di Indonesia
Pembangunan PLTN secara signifikan telah dicanangkan Presiden SBY. Namun, rencana ini terganggu, karena penolakan dari sekelompok masyarakat yang mendapat dukungan dari sejumlah politisi yang tidak konsisten. Sangat memprihatinkan juga karena adanya sikap berseberangan dari pembantu presiden yang tidak sejalan dengan presiden dan menolak rencana pembangunan PLTN dengan alasan yang tidak benar serta tidak mencerdaskan rakyat.
Yang menolak PLTN, baik terorganisasi maupun perorangan, karena mengacu pada sikap AS setelah kecelakaan Three Mile Island. Dengan pernyataan Obama tersebut kiranya tidak akan dicari-cari lagi alasan lain untuk menolak PLTN. Senang atau tidak, pro atau kontra, opsi nuklir untuk mengatasi krisis energi bangsa serta iklim global merupakan opsi prioritas, karena alasan objektif dan rasional, apalagi harga minyak saat ini mulai meningkat. Adalah dosa besar apabila ada yang menolak kehadiran PLTN di Indonesia hanya karena kepentingan sesaat dan pihak lain kemudian mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Penulis adalah Anggota DPR/MPR periode 1987-1999 dan Anggota HIMNI
Oleh Markus Wauran
Sejak kecelakaan PLTN Three Miles Island tahun 1979, praktis tidak ada lagi pembangunan PLTN baru di Amerika Serikat. Langkah itu diikuti beberapa negara di Eropa. Bahkan, Jerman, di bawah kepemimpinan Kanselir Schroeder, memutuskan, tahun 2020 tidak ada lagi PLTN yang beroperasi di negara itu. Namun, keputusan Schroeder ini dikoreksi penggantinya Kanselir Angela Merkel. Langkah itu diambil juga karena tekanan LSM, seperti Greenpeace, yang anti-PLTN, sehingga keberadaan PLTN bukan hanya menyangkut masalah teknis dan lingkungan, tetapi menjadi isu politik yang menggema ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Gerakan anti-PLTN yang dimotori LSM mulai kencang suaranya awal 1990-an bersamaan dengan persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.
Krisis minyak, yang puncaknya 2008, saat harga minyak US$ 150 per barel, menyadarkan negara-negara industri supaya tidak lagi menggantungkan diri pada minyak. Harus dilakukan diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Dari berbagai opsi yang dipertimbangkan, PLTN menduduki urutan teratas. Beberapa tokoh lingkungan global, seperti Dr Patrice Moore, Prof J Lovelock, dan Bruno Comby yang semula antipembangunan PLTN, akhirnya dengan pertimbangan rasional dan objektif mendukungnya untuk mengatasi krisis energi dan lingkungan.
Pada kampanye Pemilihan Presiden AS tahun 2008, rival utama Obama, yakni John Mc Cain dalam pidato kampanye di Houston dan Universitas Missouri, Juni 2008, menyatakan niatnya untuk membuat kebijakan meningkatkan kapasitas nuklir domestik secara signifikan dengan membangun 45 reaktor nuklir sampai 2030. Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pidato di depan Konferensi Ekonomi Partai Kristen Demokrat, pertengahan Juni 2008, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menutup PLTN merupakan kesalahan dan harus direvisi.
Obama, yang memenangkan pemilihan presiden karena mampu meyakinkan rakyat AS dengan isu perubahannya, menggegerkan dunia dalam pidatonya di Praha, 5 April 2009, pada puncak KTT AS-Uni Eropa. Pidato Obama yang menggegerkan itu terkait dengan pernyataannya: "Hari ini saya menyatakan dengan sangat yakin dan jelas komitmen AS untuk mencari perdamaian dan keamanan sebuah dunia tanpa senjata nuklir". Di sisi lain, ada pernyataan Presiden Obama yang sangat maju, yakni "Kita perlu membangun jejaring kerja untuk kerja sama nuklir sipil, termasuk sebuah bank bahan bakar internasional, sehingga negara-negara dapat mengakses energi nuklir untuk tujuan damai tanpa meningkatkan risiko proliferasi. Hal ini merupakan hak tiap negara untuk mengumumkan kembali nuklir, terutama negara-negara berkembang, yang ingin menggunakannya untuk tujuan damai. Yang juga mengejutkan, pidato Obama yang menegaskan: "Kami akan mendukung hak Iran untuk energi nuklir bagi tujuan damai dengan inspeksi yang baik".
Pernyataan Obama itu telah mengubah peta PLTN dunia karena, pertama, setiap negara tanpa rasa takut dan ragu akan menggunakan haknya untuk memanfaatkan energi nuklir karena pasti AS tidak akan intervensi atau menekan asal untuk tujuan damai. Kedua, perubahan iklim dewasa ini, karena kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di mana sumbangan bahan bakar fosil cukup besar dibandingkan dengan energi nuklir yang ramah lingkungan, pasti banyak negara akan beralih pada opsi pemanfaatan energi nuklir, karena alasan ekonomi dan lingkungan.
Ketiga, negara-negara di dunia yang semula mengacu/terpengaruh pada kebijaksanaan AS yang menghentikan pemanfaatan energi nuklir untuk membangun PLTN setelah peristiwa Three Miles Island, dengan pernyataan Obama itu, pasti opsi energi nuklir akan menjadi pilihan kembali, karena idolanya AS, berubah sikap.
Keempat, setiap negara yang akan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai tidak perlu khawatir tentang pasokan bahan bakar, karena ada bank bahan bakar internasional yang menyediakannya. Kelima, dengan sikap Presiden Obama yang mendukung hak Iran memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai, maka negara-negara berkembang akan merasa bebas untuk mengambil opsi memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Di Indonesia
Pembangunan PLTN secara signifikan telah dicanangkan Presiden SBY. Namun, rencana ini terganggu, karena penolakan dari sekelompok masyarakat yang mendapat dukungan dari sejumlah politisi yang tidak konsisten. Sangat memprihatinkan juga karena adanya sikap berseberangan dari pembantu presiden yang tidak sejalan dengan presiden dan menolak rencana pembangunan PLTN dengan alasan yang tidak benar serta tidak mencerdaskan rakyat.
Yang menolak PLTN, baik terorganisasi maupun perorangan, karena mengacu pada sikap AS setelah kecelakaan Three Mile Island. Dengan pernyataan Obama tersebut kiranya tidak akan dicari-cari lagi alasan lain untuk menolak PLTN. Senang atau tidak, pro atau kontra, opsi nuklir untuk mengatasi krisis energi bangsa serta iklim global merupakan opsi prioritas, karena alasan objektif dan rasional, apalagi harga minyak saat ini mulai meningkat. Adalah dosa besar apabila ada yang menolak kehadiran PLTN di Indonesia hanya karena kepentingan sesaat dan pihak lain kemudian mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Penulis adalah Anggota DPR/MPR periode 1987-1999 dan Anggota HIMNI
Rabu, 03 Juni 2009
Apakah Benar Boediono Seorang Neoliberal ?
Berikut ini saya kutip dari masukan seorang anggota Mailing List yang ingin memberi cap “Neoliberal” kepada calon wapres Boediono:
“Tidak mungkin seseorang mempunyai posisi yang begitu strategis di lembaga
multilateral, seperti IMF dan WTO, kalau tidak mendapatkan kepercayaan. Dan
kepercayaan itu tidak mungkin kalau tidak memiliki kesamaan pandangan yang bersifat
ideologis, antara Boediono dengan IMF dan lembaga multilateral itu.
Jelaslah sudah, ada benang merah antara Boediono semasa pemerintahan Megawati duduk sebagai Menteri Keuangan, dengan agenda IMF dan WTO, serta kebijakan privatisasi BUMN,liberalisasi perdagangan, dan pengurangan subsidi.”
Sepintas tampaknya logis dan masuk akal, bukan ? Sebagai seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi, saya bukannya mau membela Boediono melainkan hanya ingin mengingatkan hal-hal berikut:
1. IMF bukan lembaga yang beku tetapi telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1997-98. Bukan saja karena Camdessus tidak lagi memimpin lembaga itu, tetapi perilaku dan kebijakannya sudah banyak berubah. Hanya fungsinya saja sebagai lender of last resort yang belum berubah. Sekarang ada negara yang memperoleh dana kucuran IMF tanpa dikaitkan dengan syarat.
2. Seperti diketahui kebijakan IMF dan sepak terjangnya banyak ditentukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1997-98 tidak mustahil Presiden Clinton menghendaki lengsernya Presiden Soeharto. Zaman Presiden Bush ceritanya sudah lain. Apalagi sekarang dengan Obama yang memutar balik kebijakan Bush.
3. Jadi sah sah saja Boediono sekarang memperoleh kepercayaan dari IMF. Bukankah dia yang menggantikan Ical Bakrie dan menyelamatkan ekonomi kita (bersama Sri Mulyani) dari kesalahan SBY menaikkan harga BBM 100 persen pada 1 Oktober 2005 setelah beberapa bulan sebelumnya menaikkan harga BBM 30 persen? (Jangan2 termasuk ulahnya JK yang ”lebih cepat lebih baik”?) Diharapkan tentunya andaikata terpilih menjadi Wapres Boediono bakal mengundurkan diri sebagai Gubernur IMF.
4. Sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Megawati tentunya Boediono menjalankan kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Megawati. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik secara bertahap ketika itu berhasil mengurangi subsidi secara berarti pula. Sayangnya kenaikan berkala dihentikan oleh Megawati mulai akhir tahun 2003, karena bakal ada pilpres tahun 2004. ”Sayang” karena justru mulai tahun 2004 harga minyak internasional mulai menanjak dengan akibat menaikkan lagi subsidi.
5. Soal liberalisasi sektor energi, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah sesuai amanat DPR yang menerbitkan undang-undang migas dan kelistrikan yang mengandung sifat neoliberal. Jadi DPR harus ikut bertanggung-jawab dong. Untunglah kita memiliki Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian perundangan tersebut. Jadi yang perlu kita kaji ulang adalah: mengapa sampai DPR menerbitkan undang-undang yang mengandung sifat neoliberal?
“Tidak mungkin seseorang mempunyai posisi yang begitu strategis di lembaga
multilateral, seperti IMF dan WTO, kalau tidak mendapatkan kepercayaan. Dan
kepercayaan itu tidak mungkin kalau tidak memiliki kesamaan pandangan yang bersifat
ideologis, antara Boediono dengan IMF dan lembaga multilateral itu.
Jelaslah sudah, ada benang merah antara Boediono semasa pemerintahan Megawati duduk sebagai Menteri Keuangan, dengan agenda IMF dan WTO, serta kebijakan privatisasi BUMN,liberalisasi perdagangan, dan pengurangan subsidi.”
Sepintas tampaknya logis dan masuk akal, bukan ? Sebagai seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi, saya bukannya mau membela Boediono melainkan hanya ingin mengingatkan hal-hal berikut:
1. IMF bukan lembaga yang beku tetapi telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1997-98. Bukan saja karena Camdessus tidak lagi memimpin lembaga itu, tetapi perilaku dan kebijakannya sudah banyak berubah. Hanya fungsinya saja sebagai lender of last resort yang belum berubah. Sekarang ada negara yang memperoleh dana kucuran IMF tanpa dikaitkan dengan syarat.
2. Seperti diketahui kebijakan IMF dan sepak terjangnya banyak ditentukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1997-98 tidak mustahil Presiden Clinton menghendaki lengsernya Presiden Soeharto. Zaman Presiden Bush ceritanya sudah lain. Apalagi sekarang dengan Obama yang memutar balik kebijakan Bush.
3. Jadi sah sah saja Boediono sekarang memperoleh kepercayaan dari IMF. Bukankah dia yang menggantikan Ical Bakrie dan menyelamatkan ekonomi kita (bersama Sri Mulyani) dari kesalahan SBY menaikkan harga BBM 100 persen pada 1 Oktober 2005 setelah beberapa bulan sebelumnya menaikkan harga BBM 30 persen? (Jangan2 termasuk ulahnya JK yang ”lebih cepat lebih baik”?) Diharapkan tentunya andaikata terpilih menjadi Wapres Boediono bakal mengundurkan diri sebagai Gubernur IMF.
4. Sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Megawati tentunya Boediono menjalankan kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Megawati. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik secara bertahap ketika itu berhasil mengurangi subsidi secara berarti pula. Sayangnya kenaikan berkala dihentikan oleh Megawati mulai akhir tahun 2003, karena bakal ada pilpres tahun 2004. ”Sayang” karena justru mulai tahun 2004 harga minyak internasional mulai menanjak dengan akibat menaikkan lagi subsidi.
5. Soal liberalisasi sektor energi, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah sesuai amanat DPR yang menerbitkan undang-undang migas dan kelistrikan yang mengandung sifat neoliberal. Jadi DPR harus ikut bertanggung-jawab dong. Untunglah kita memiliki Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian perundangan tersebut. Jadi yang perlu kita kaji ulang adalah: mengapa sampai DPR menerbitkan undang-undang yang mengandung sifat neoliberal?
Sabtu, 28 Maret 2009
Jepang, Pionir Energi Nuklir di Asia
Markus Wauran
Dalam sejarah peradaban manusia, yang ditandai dengan peperangan sampai saat ini, Jepang adalah satu-satunya negara berdaulat yang terkena bom atom milik Amerika Serikat. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II dalam hitungan detik menewaskan 220.000 orang. Mungkin korban terbanyak seketika dalam sejarah perang.
Akibat peristiwa itu, seharusnya masyarakat Jepang trauma dengan proyek atom/nuklir. Kenyataan membuktikan lain, karena alasan kondisi alam, tuntutan peradaban yang maju, dan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, kehadiran PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) tidak bisa dihindari. PLTN menjadi opsi yang tepat dan menjanjikan, karena terbukti membuat Jepang maju.
Listrik untuk pertama kali digunakan di Jepang 25 Maret 1878 di Institut Teknologi Toranomon, Tokyo. Delapan tahun kemudian, 1886, Tokyo Electric Lighting Company, perusahaan listrik pertama di Jepang, menyuplai listrik kepada masyarakat. Jepang adalah negara yang mengalami empat musim yang memengaruhi permintaan energi dan listrik. Ada dua puncak permintaan energi, yaitu pada musim dingin sebagai akibat penggunaan pemanas dan musim panas sebagai akibat penggunaan pendingin udara.
Setelah Perang Dunia II, dengan kerja ekstra keras pertumbuhan ekonomi Jepang pesat. Pertumbuhan pada 1960-1980 sering disebut sebagai "keajaiban ekonomi Jepang". Untuk menjaga pertumbuhan ekonominya stabil, bahkan meningkat, maka ketersediaan energi yang cukup dan stabil mutlak diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, salah satu opsi adalah memanfaatkan nuklir. Jepang memilih opsi energi nuklir untuk pembangkit listrik, kemudian menafaatkan dan mengembangkannya secara signifikan dengan beberapa alasan.
Pertama, Jepang adalah negara yang miskin sumber daya energi. Sekitar 80% kebutuhan energi Jepang dipenuhi dari impor. Porsi terbesar adalah minyak. Untuk tidak menggantungkan diri pada minyak, maka upaya diversifikasi energi ditempuh oleh Jepang. Salah satu opsinya adalah energi nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN). Kedua, energi nuklir menarik bagi Jepang, karena ramah lingkungan. Dibandingkan dengan PLTU, batu bara, gas alam, dan minyak, PLTN tidak menghasilkan emisi gas berbahaya seperti Nox, Sox, dan CO2 yang dianggap sebagai kontributor utama polusi lingkungan.
Ketiga, suplai dan harga uranium sebagai bahan bakar PLTN relatif stabil. Keempat, sumber energi alternatif, seperti tenaga surya dan angin, juga merupakan opsi menarik, karena bersih dan ketersediaanya melimpah. Namun, masih memiliki keterbatasan disebabkan ketergantungan pada cuaca dan laju konversi energi rendah yang akan mempengaruhi efisiensi biaya, sehingga energi nuklir tetap merupakan pembangkit energi yang paling masuk akal.
Kelima, nuklir juga merupakan sumber energi yang kompak, hanya membutuhkan 30 ton bahan bakar uranium per tahun untuk membangkitkan 1 juta KW (1000 MW), dibandingkan 1,4 juta ton minyak yang dibutuhkan untuk PLTU konvensional.
Pionir PLTN
Jepang adalah pionir dalam pembangunan dan pengembangan energi nuklir di Asia yang dimulai pada 1960, yang pada awalnya bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ada dua perusahaan AS yang merintis pembangunan PLTN di Jepang bekerja sama dengan perusahaan domestik. Kedua perusahaan itu adalah Westinghouse dan General Electric(GE) Westinghouse bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy Industry (MHI) yang mengembangkan reaktor jenis PWR dan GE bekerja sama dengan Toshiba dan Hitachi yang mengembangkan reaktor jenis BWR.
Dalam perkembangannya, Jepang telah mampu membangun dan mengembangkan PLTN, mulai dari teknologi, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan sampai dengan dekomisioning. Hal ini terjadi karena didukung oleh program R&D, pendidikan dan pelatihan SDM yang yang menguasai iptek nuklir.
Di Asia Timur terdapat empat negara yang memiliki PLTN, yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan. Sejak adanya Undang-Undang Energi Atom pada 1955, Jepang secara intensif melakukan persiapan untuk pembangunan PLTN. Dari berbagai persiapan itu, pada 1963 Jepang berhasil mengoperasikan sebuah PLTN dengan kapasitas neto 12 MW, jenis BWR dengan nama JPDR yang berlokasi di Ibaraki. Kemudian pada 1966, beroperasi PLTN kedua dengan nama Tokai 1 di Ibaraki Ken, jenis CGR sebagai PLTN komersial pertama.
Sampai dengan terjadi krisis minyak (I) pada 1973, Jepang hanya memiliki 8 unit PLTN. Sadar akan bahaya pada ketergantungan sumber energi minyak, maka berkaca dari krisis minyak 1973, Jepang memacu pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir. Sampai pada krisis energi minyak (II), 1979, Jepang telah membangun 15 PLTN baru, di samping 8 unit sebelumnya.
Pengalaman pahit akibat krisis minyak 1973 dan 1979 lebih menyadarkan Jepang bahwa diversifikasi energi harus benar-benar dilaksanakan dan tidak boleh bergantung pada minyak, jika ingin kestabilan energi tetap kuat dan perekonomian tidak terganggu.
Oleh karena itu, setelah krisis 1979, Jepang menggenjot pembangunan PLTN secara spektakuler, di mana sampai 2005 telan dibangun dan beroperasi sebanyak 36 unit. Total jumlah PLTN yang dibangun di Jepang sejak 1963 s/d 2005 sebanyak 59 unit. Dari 59 unit itu yang beroperasi saat ini 53 unit.
Dikatakan, Jepang sebagai pio- nir, karena dibandingkan dengan Korea Selatan, PLTN pertamanya baru beroperasi pada 1977 di Busan, Tiongkok pada 1991 di Zhejiang, dan Taiwan pada 1978 di Taipei. Bahkan dibandingkan dengan India dan Pakistan, PLTN pertama mereka masing beroperasi pada 1969 di Maharastra (India) dan 1971 di Sind (Pakistan).
Jepang juga dikatakan sebagai raksasa nuklir Asia, karena jumlah PLTN-nya terbanyak dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Sebagai perbandingan, jumlah PLTN Jepang yang beroperasi 53, Korea Selatan 20, India 17, Tiongkok 11, Taiwan 6, dan Pakistan 2. Sebagai raksasa nuklir Asia, Jepang telah menjadi pemain global, di mana teknologinya, baik reaktor, turbin, generator, maupun transmisi telah merambah ke berbagai negara.
Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari kegitan global Jepang dalam bidang iptek nuklir. Sebagai sesama bangsa Asia, kita bangga bahwa teknologi nuklir Jepang begitu maju serta diperhitungkan oleh negara-negara Barat seperti Prancis dan Amerika Serikat, yang lebih awal menguasai dan memanfaatkan iptek nuklir untuk kesejahteraan manusia. Pengalaman, keahlian, dan teknologi nuklir Jepang perlu diperhitungkan secara sungguh-sungguh dalam partisipasinya membangun PLTN di Indonesia.
Penulis adalah anggota HIMNI dan mantan anggota MPR/DPR
Dalam sejarah peradaban manusia, yang ditandai dengan peperangan sampai saat ini, Jepang adalah satu-satunya negara berdaulat yang terkena bom atom milik Amerika Serikat. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II dalam hitungan detik menewaskan 220.000 orang. Mungkin korban terbanyak seketika dalam sejarah perang.
Akibat peristiwa itu, seharusnya masyarakat Jepang trauma dengan proyek atom/nuklir. Kenyataan membuktikan lain, karena alasan kondisi alam, tuntutan peradaban yang maju, dan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, kehadiran PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) tidak bisa dihindari. PLTN menjadi opsi yang tepat dan menjanjikan, karena terbukti membuat Jepang maju.
Listrik untuk pertama kali digunakan di Jepang 25 Maret 1878 di Institut Teknologi Toranomon, Tokyo. Delapan tahun kemudian, 1886, Tokyo Electric Lighting Company, perusahaan listrik pertama di Jepang, menyuplai listrik kepada masyarakat. Jepang adalah negara yang mengalami empat musim yang memengaruhi permintaan energi dan listrik. Ada dua puncak permintaan energi, yaitu pada musim dingin sebagai akibat penggunaan pemanas dan musim panas sebagai akibat penggunaan pendingin udara.
Setelah Perang Dunia II, dengan kerja ekstra keras pertumbuhan ekonomi Jepang pesat. Pertumbuhan pada 1960-1980 sering disebut sebagai "keajaiban ekonomi Jepang". Untuk menjaga pertumbuhan ekonominya stabil, bahkan meningkat, maka ketersediaan energi yang cukup dan stabil mutlak diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, salah satu opsi adalah memanfaatkan nuklir. Jepang memilih opsi energi nuklir untuk pembangkit listrik, kemudian menafaatkan dan mengembangkannya secara signifikan dengan beberapa alasan.
Pertama, Jepang adalah negara yang miskin sumber daya energi. Sekitar 80% kebutuhan energi Jepang dipenuhi dari impor. Porsi terbesar adalah minyak. Untuk tidak menggantungkan diri pada minyak, maka upaya diversifikasi energi ditempuh oleh Jepang. Salah satu opsinya adalah energi nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN). Kedua, energi nuklir menarik bagi Jepang, karena ramah lingkungan. Dibandingkan dengan PLTU, batu bara, gas alam, dan minyak, PLTN tidak menghasilkan emisi gas berbahaya seperti Nox, Sox, dan CO2 yang dianggap sebagai kontributor utama polusi lingkungan.
Ketiga, suplai dan harga uranium sebagai bahan bakar PLTN relatif stabil. Keempat, sumber energi alternatif, seperti tenaga surya dan angin, juga merupakan opsi menarik, karena bersih dan ketersediaanya melimpah. Namun, masih memiliki keterbatasan disebabkan ketergantungan pada cuaca dan laju konversi energi rendah yang akan mempengaruhi efisiensi biaya, sehingga energi nuklir tetap merupakan pembangkit energi yang paling masuk akal.
Kelima, nuklir juga merupakan sumber energi yang kompak, hanya membutuhkan 30 ton bahan bakar uranium per tahun untuk membangkitkan 1 juta KW (1000 MW), dibandingkan 1,4 juta ton minyak yang dibutuhkan untuk PLTU konvensional.
Pionir PLTN
Jepang adalah pionir dalam pembangunan dan pengembangan energi nuklir di Asia yang dimulai pada 1960, yang pada awalnya bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ada dua perusahaan AS yang merintis pembangunan PLTN di Jepang bekerja sama dengan perusahaan domestik. Kedua perusahaan itu adalah Westinghouse dan General Electric(GE) Westinghouse bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy Industry (MHI) yang mengembangkan reaktor jenis PWR dan GE bekerja sama dengan Toshiba dan Hitachi yang mengembangkan reaktor jenis BWR.
Dalam perkembangannya, Jepang telah mampu membangun dan mengembangkan PLTN, mulai dari teknologi, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan sampai dengan dekomisioning. Hal ini terjadi karena didukung oleh program R&D, pendidikan dan pelatihan SDM yang yang menguasai iptek nuklir.
Di Asia Timur terdapat empat negara yang memiliki PLTN, yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan. Sejak adanya Undang-Undang Energi Atom pada 1955, Jepang secara intensif melakukan persiapan untuk pembangunan PLTN. Dari berbagai persiapan itu, pada 1963 Jepang berhasil mengoperasikan sebuah PLTN dengan kapasitas neto 12 MW, jenis BWR dengan nama JPDR yang berlokasi di Ibaraki. Kemudian pada 1966, beroperasi PLTN kedua dengan nama Tokai 1 di Ibaraki Ken, jenis CGR sebagai PLTN komersial pertama.
Sampai dengan terjadi krisis minyak (I) pada 1973, Jepang hanya memiliki 8 unit PLTN. Sadar akan bahaya pada ketergantungan sumber energi minyak, maka berkaca dari krisis minyak 1973, Jepang memacu pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir. Sampai pada krisis energi minyak (II), 1979, Jepang telah membangun 15 PLTN baru, di samping 8 unit sebelumnya.
Pengalaman pahit akibat krisis minyak 1973 dan 1979 lebih menyadarkan Jepang bahwa diversifikasi energi harus benar-benar dilaksanakan dan tidak boleh bergantung pada minyak, jika ingin kestabilan energi tetap kuat dan perekonomian tidak terganggu.
Oleh karena itu, setelah krisis 1979, Jepang menggenjot pembangunan PLTN secara spektakuler, di mana sampai 2005 telan dibangun dan beroperasi sebanyak 36 unit. Total jumlah PLTN yang dibangun di Jepang sejak 1963 s/d 2005 sebanyak 59 unit. Dari 59 unit itu yang beroperasi saat ini 53 unit.
Dikatakan, Jepang sebagai pio- nir, karena dibandingkan dengan Korea Selatan, PLTN pertamanya baru beroperasi pada 1977 di Busan, Tiongkok pada 1991 di Zhejiang, dan Taiwan pada 1978 di Taipei. Bahkan dibandingkan dengan India dan Pakistan, PLTN pertama mereka masing beroperasi pada 1969 di Maharastra (India) dan 1971 di Sind (Pakistan).
Jepang juga dikatakan sebagai raksasa nuklir Asia, karena jumlah PLTN-nya terbanyak dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Sebagai perbandingan, jumlah PLTN Jepang yang beroperasi 53, Korea Selatan 20, India 17, Tiongkok 11, Taiwan 6, dan Pakistan 2. Sebagai raksasa nuklir Asia, Jepang telah menjadi pemain global, di mana teknologinya, baik reaktor, turbin, generator, maupun transmisi telah merambah ke berbagai negara.
Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari kegitan global Jepang dalam bidang iptek nuklir. Sebagai sesama bangsa Asia, kita bangga bahwa teknologi nuklir Jepang begitu maju serta diperhitungkan oleh negara-negara Barat seperti Prancis dan Amerika Serikat, yang lebih awal menguasai dan memanfaatkan iptek nuklir untuk kesejahteraan manusia. Pengalaman, keahlian, dan teknologi nuklir Jepang perlu diperhitungkan secara sungguh-sungguh dalam partisipasinya membangun PLTN di Indonesia.
Penulis adalah anggota HIMNI dan mantan anggota MPR/DPR
Jepang, Pionir Energi Nuklir di Asia
| Jepang, Pionir Energi Nuklir di Asia Markus Wauran | | |
Sabtu, 28 Februari 2009
Soeharto: Nuklir untuk Kemakmuran Rakyat, Jusuf Kalla Menolak
Berikut ini adalah tulisan Markus Wauran, seorang mantan anggota DPR/MPR dan kini aktif sebagai anggota Pengurus HIMNI, yaitu Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Tulisan tersebut sudah dimuat dalam Suara Pembaruan dan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam pertemuan antara partai dengan pengusaha ketika menjawab pertanyaan apakah Golkar mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Jawaban JK mengejutkan banyak kalangan, terutama mereka yang pro-nuklir, karena selama ini Partai Golkar sebagai bagian penting dari koalisi Presiden SBY dianggap pendukung pembangunan PLTN. Terbukti dengan telah dikeluarkannya berbagai dokumen Pemerintah yang mencantumkan PLTN sebagai solusi energi masa depan Indonesia, sebut saja Kebijakan Energi Nasional (Departemen ESDM, 2004), Blueprint: Pengelolaan Energi Nasional (BAKOREN atau Badan Koordinasi Energi Nasional, 2005), Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijaksanaan Energi Nasional, Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi. Demikian pula pernyataan Ketua Komisi VII DPR di waktu lalu, seperti Agusman Effendi dan A. Hartarto kedua-duanya dari Partai Golkar.
2009-02-26
Soeharto: Nuklir untuk Kemakmuran Rakyat, Jusuf Kalla Menolak
Markus Wauran
Pada 16 Februari 2009 dalam dialog di televisi bertema Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab atas pertanyaan pengusaha kondang Arifin Panigoro: "Apakah Partai Golkar setuju dengan penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia?", Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menjawab bahwa Golkar menolak energi nuklir dikembangkan.
Dari berbagai pemberitaan media
Sikap Golkar yang disuarakan oleh JK sangat bertentangan dengan visi yang strategis dan tajam dari mantan Presiden Soeharto, tokoh yang paling berjasa membesarkan Golkar. Dalam sambutannya pada upacara peresmian instalasi pengolahan limbah radioaktif BATAN pada 5 Desember 1988 di Serpong, Soeharto mengatakan, kemajuan iptek nuklir akan disumbangkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kemudian pada upacara peresmian Instalasi Radiometalurgi serta Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor pada 12 Desember 1990 di Puspitek Serpong, Soeharto juga mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 tahun yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada, seperti air, panas bumi, gas alam, dan batu bara tidak akan mencukupi. Karena itu, mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun pusat listrik tenaga nuklir.
Tak Perlu Ragu
Penggunaan tenaga nuklir memang mengandung risiko. Risiko itu selalu ada dalam penggunaan teknologi mana pun. Dengan membuat perencanaan secara cermat khususnya yang menyangkut faktor keamanannya, kita tidak perlu ragu dalam menerapkannya. Dalam kehidupan, acapkali kita harus berani menghadapi risiko yang telah kita perhitungkan, karena risiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan yang akan mampu menjadi bangsa yang maju. Lagi pula, dewasa ini perkembangan teknologi nuklir telah demikian maju, sehingga apabila semua unsur keamanan diperhatikan, risiko terjadinya kecelakaan sangat kecil.
Pada sisi lain, Soeharto sangat percaya pada SDM Indonesia, yang ditegaskannya dalam sambutan pada peresmian Instalasi Spektometri Neutron dan Laboratorium Sumber Daya dan Energi pada 20 Agustus 1992 di Serpong. Dalam acara tersebut, Soeharto berkata: "Saya percaya bahwa bangsa
Ketiga sambutan Soeharto tersebut disampaikan dalam rangkaian peresmian berbagai fasilitas Iptek Nuklir di kawasan Puspitek Serpong yang diawali dengan peresmian beroperasinya Reaktor Nuklir Serbaguna GA Siwabessy dan Instalasi Pembuatan Elemen Bahan Bakar Nuklir pada 20 Agustus 1987. Dari ketiga pernyataan itu dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, Soeharto sangat percaya pada kemajuan dan manfaat iptek nuklir untuk kesejahteraan rakyat termasuk manfaat pembangunan PLTN. Kedua, berani mengambil keputusan apa pun risiko dan tantangannya setelah melalui persiapan dan perencanaan yang cermat. Ketiga, sangat percaya pada SDM Indonesia sebagaimana telah dibuktikan oleh nenek moyang kita.
Sangat Relevan
Seharusnya, JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam kaitan dengan pembangunan PLTN harus belajar dan mewarisi visi dan strategi Soeharto sebagai mahaguru Golkar, bukan membuat pernyataan yang jauh di bawah kualitas dari visi dan strategi Soeharto. Lepas dari kita senang atau tidak, pro atau kontra terhadap Soeharto, pernyataan Soeharto tersebut sangat relevan dengan tuntutan dan tantangan bangsa dewasa ini dan ke depan dalam kebijakan energi. Bangsa yang memiliki harga diri dan percaya diri, serta rasa kebangsaan yang kental, pasti akan mendukung visi dan strategi Soeharto.
Mengenai penolakan masyarakat atas pembangunan PLTN di wilayahnya, sebagaimana dikatakan JK, sebenarnya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyosialisasikan PLTN. Apabila sosialisasi PLTN dilaksanakan pemerintah secara intensif, jujur, terbuka, dan objektif, penulis yakin masyarakat tidak akan ragu untuk menerima, bahkan sangat mendukung kehadiran PLTN di wilayahnya. Dibandingkan dengan Jepang, yang rakyatnya sangat trauma dengan bom atom akibat peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, yang menelan korban tewas sekitar 220.000 jiwa, akhirnya menerima pembangunan PLTN di negaranya setelah melalui sosialisasi intensif yang dilakukan pemerintah. Adalah sangat ironis dan memprihatinkan apabila pembangunan PLTN di Indonesia, pemerintah yang memiliki segalanya baik dana, prasarana, sarana, informasi, maupun kuasa kalah pada LSM dalam soal sosialisasi.
Gempa yang sering terjadi di Indonesia sebagai alasan Golkar yang dijurubicarai JK menolak PLTN adalah sikap mengingkari kenyataan serta tidak paham atau tidak mau paham atas perkembangan teknologi reaktor nuklir yang diaplikasikan dewasa ini. Frekuensi gempa di Jepang mungkin lebih tinggi dari di Indonesia, namun Jepang dewasa ini memiliki 53 unit PLTN yang sedang beroperasi dan 2 unit yang sedang dibangun (data PRIS-IAEA per 22-02-2009). Hal ini terjadi karena lokasi PLTN telah melalui penelitian dan kajian yang sangat matang dan didukung oleh teknologi nuklir yang paling maju dan aman, serta terus dimutakhirkan. Apalagi dewasa ini sistem keselamatan/keamanan reaktor nuklir diterapkan dengan sistem pertahanan berlapis (defence in depth) yang meliputi komponen reaktor, sistem proteksi reaktor, konsep hambatan ganda, pemeriksaan, dan pengujian, serta pendidikan dan pelatihan para operator sesuai dengan standar persyaratan internasional yang sangat ketat dan terus diupgrade sesuai perkembangan teknologi.
Dengan sistem pertahanan berlapis itu, risiko terjadi kecelakaan yang membahayakan manusia dan lingkungan sangat kecil kemungkinannya.
Kemudian, penilaian Golkar yang menolak PLTN dengan alasan SDM Indonesia sedikit ceroboh dibandingkan dengan Jepang, sebenarnya Golkar yang ceroboh dan salah menilai, karena sangat bertentangan dengan kenyataan dan di sisi lain melecehkan SDM Indonesia. Saat ini, ada tiga reaktor nuklir yang sedang beroperasi masing-masing Reaktor Triga Mark II (1965) di Bandung, Reaktor Kartini (1979) di Yogyakarta dan Reaktor Serbaguna Siwabessy (1987) di Serpong, yang seluruh operatornya adalah putra bangsa terbaik hasil didikan dalam dan luar negeri.
Sejak beroperasi sampai sekarang reaktor-reaktor itu tidak pernah bermasalah yang membahayakan manusia dan lingkungan. Kenyataan ini membuktikan bahwa putra bangsa yang mengoperasikan seluruh reaktor bukan yang ceroboh, tetapi yang memiliki disiplin tinggi dan budaya kerja prima yang tidak kalah dengan SDM Jepang, dan negara lainnya.
Dari uraian tersebut, seharusnya pandangan, visi dan strategi Soeharto tentang iptek nuklir dan kehadiran PLTN di Indonesia menjadi amanah Golkar untuk direalisasikan. Pandangan, visi, dan strategi tersebut sangat relevan, bahkan menjadi prioritas utama dalam menjawab tuntutan dan tantangan bangsa di bidang energi, dewasa ini.
Penulis adalah anggota HIMNI dan mantan anggota MPR/DPR
Langganan:
Postingan (Atom)
